Laporan Peserta Diklat

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10070

Browse

Now showing 1 - 20 of 591

1000 (=seribu) desa walet mendukung gratieks : Laporan Proyek Perubahan
(PPMKP, 2021) IMRON, Muhammad; PPMKP
Menindaklanjuti arahan Menteri pertanian dalam program Gerakan tiga kali eksport (Gratieks), Kementan mengggencarkan kegiatan ekspor, salah satunya melalui kegiatan super prioritas percepatan 1.000 desa walet. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk meningkatkan ekspor Sarang Burung Walet (SBW). Beberapa kegiatan yang sedang dikembangkan dari aspek hilir adalah konsolidasi unit klaster restorasi dan pengembangan rumah walet berbasis kelembagaan korporasi dimana setiap klaster direncanakan dilengkapi dengan unit rumah pencucian SBW. Untuk program 1000 desa walet, penguatan kegiatan di aspek hulu juga perlu dilakukan antara lain dalam hal budidaya burung walet. Proyek perubahan ini diusulkan untuk mendukung penguatan dan diseminasi pengetahuan terkait teknik budidaya burung walet untuk mendorong masyarakat atau calon pelaku usaha mempertimbangkan dan berani masuk kedalam usaha budidaya burung walet dan menghasilkan SBW yang berkualitas. Untuk penajaman pemilihan strategi berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada terkait dengan issue peningkatan ekspor SBW dalam konteks Pendidikan Kepemimpinan Nasional 2, digunakan pendekatan SOAR (Strength Opportunity Aspiration and Result, SOAR) analysis. Pendekatan ini menghasilkan pilihan strategi SA yaitu penetapan pedoman Teknik budidaya burung walet. Pertimbangan yang diambil bahwa strategi ini dimungkinkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, memerlukan anggaran yang tidak terlalu besar sehingga diharapkan efektif terlaksana dalam jangka pendek periode PKN 2 ini. Strategi marketing dalam melaksanakan proyek perubahan dilakukan menggunakan pendekatan 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan customer). Secara umum dapat disampaikan bahwa implementasi proyek perubahan memenuhi target jangka pendek yang direncanakan yaitu dihasilkannya dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Budidaya Burung Walet yang Baik. Selanjutnya, sesuai ouput yang ditargetkan dalam proyek perubahan ini, juknis akan disosialisasikan sebagai target jangka menengah dan akan dilanjutkan dengan usulan kegiatan bimbingan teknis budidaya walet di lokus yang terpilih. Lesson learn dari pelaksanaan proyek perubahan ini antara lain: • Burung walet adalah komoditas baru di Ditjen PKH. Pada tahap awal, pembelajaran tim efektif terhadap komoditas burung walet dan teknik budidayanya menjadi sangat urgen agar bisa mengikuti dan memahami alur diskusi pada saat pembahasan juknis • Komoditas walet didampingi oleh Dirjen PKH dan Badan Karantina sesuai kewenangan masing-masing. Untuk itu koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan sector hulu di budidaya sampai ke sector hilir untuk eksport sangat diperlukan. Dalam konteks ini, sudah disampaikan kegiatan penguatan budidaya burung walet kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan beliau sangat menyetujui dan sudah memberikan testimoni dukungan kegiatan budidaya dan sinergi antar lembaga • Komoditas walet dilaksanakan oleh Ditbitpro, Dit Kesmavet dan Dit PPHNAK di Ditjen PKH. Juknis budidaya dibuat oleh Ditbitpro, Juknis rumah walet dan juknis pencucian sarang burung walet dibuat oleh Dit Kesmavet. Sedangkan Dit PPHNAK mendorong pemasaran eksport walet dan mengawal peta jalan komoditas walet. Untuk selanjutnya, juknis dari seluruh Direktorat akan diintegrasikan menjadi satu pedoman Good Farming Practice yang akan diterbitkan oleh Dirjen PKH.
Akselerasi diseminasi inovasi teknologi Balitbangtan dan peningkatan Layanan publik melalui SILINCAH (Sistem Inovasi Layanan Online Cepat Dan Hemat)
(PPMKP, 2020-08) HIDAYAH, Ismatul; PPMKP
BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Salah satu fungsi yang diselenggarakan yaitu pelaksanaan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi melalui layanan publik. Layanan publik yang dilakukan selama ini berupa inovasi VUB padi dan ayam, laboratorium pengujian benih, kunjungan/magang dan layanan informasi hasil pengkajian. Layanan publik yang dilakukan saat ini masih bersifat manual sehingga cenderung kurang efisien bagi pengguna layanan karena memerlukan cukup waktu untuk memperoleh layanan dan bagi BPTP sendiri jangkauan pengguna yang terbatas sehingga proses diseminasi menjadi lambat serta tidak diperolehnya informasi umpan balik dari pengguna layanan. Tingkat pemanfaatan benih sumber padi dan ayam KUB saat ini baru berkisar antara 50 – 60 % dari total produksi tersedia dan jangkauan pengguna layanan terbatas pada lokasi kabupaten Serang. Sedangkan untuk layanan konsultasi saat ini memerlukan waktu kurang lebih 4-5 hari baru dijawab oleh petugas, karena petugas harus menghubungi peneliti/penyuluh yang kompeten dibidangnya. Sebagai upaya peningkatan kinerja Balai pada kegiatan diseminasi inovasi melalui layanan publik maka dlakukan perbaikan layanan dengan penerapan SILINCAH (sistem inovasi layanan online cepat dan hemat). Sisten layanan ini meliputi layanan penyediaan VUB padi dan ayam KUB serta layanan konsultasi inotek/klinik tani melalui sistem berbasis informasi atau online sistem. SILINCAH akan diintegrasikan kedalam Website BPTP. Hasil aksi perubahan menunjukkan bahwa 1) SILINCAH dapat meningkatkan jumlah pengguna layanan public khususnya layanan UPBS Ayam KUB dan Klinik Pertanian, 2) SILINCAH mampu meningkatkan jangkauan lokasi pengguna sehingga diseminasi inovasi teknologi menjadi semakin cepat. 3) SILINCAH mampu meningkatkan kualitas layanan public yang ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat termasuk ke dalam Mutu Pelayanan B dengan Kinerja Unit Pelayanan BAIK karena semua layanan berada pada range Nilai Interval Konversi (NIK) 76.61 – 88.30, 4) Dengan SILINCAH data sebaran pemanfaatan inovasi teknologi dapat terekam dengan baik
Akselerasi informasi dan pelayanan melalui Aplikasi Pelayanan Publik CARE BPTP Sulawesi Tengah : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
(PPMKP, 2022) WAHAB, Abdul; PPMKP
Kondisi saat ini di BPTP Sulawesi Tengah untuk mencapai tingkat pelayanan prima yang berkaitan dengan penyajian informasi dan layanan publik sampai ke stakeholders masih terdapat banyak permasalahan dan kendala yang perlu diperbaiki diantaranya: lambatnya informasi sampai ke stakeholders karena kesulitan dalam mengakses informasi, pelayanan kerjasama dengan stakeholder masih rendah, pelayanan UPBS dalam penyediaan benih sebar ke stakeholder rendah, pelayanan Tagrinov ke stakeholder rendah, dan pelayanan IPT2P masih rendah. Semua layanan yang disediakan tersebut di atas masih bersifat manual sehingga output layanan yang diharapkan masih kurang efisien dan efektif. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis manajemen maka topik yang diangkat adalah Akselarasi Informasi dan Pelayanan Melalui Aplikasi Pelayanan Publik CARE BPTP Sulawesi Tengah berbasis Android dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tengah dengan cara di-download pada Playstore. Tujuan akhir aksi perubahan ini adalah terlaksananya penyajian informasi dan pelayanan teknologi secara prima dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, baik yang terkait dengan informasi inovasi teknologi maupun layanan kebutuhan teknologi secara cepat, tepat, akurat, mudah diakses dan ter-update ke stakeholders. Manfaat jangka panjang dari hasil aksi perubahan ini adalah mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik di BPTP Sulawesi Tengah. Aksi perubahan dilaksanakan sesuai rancangan aksi perubahan. Stakeholder yang terlibat terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Input dalam pelaksanaan aksi perubahan berupa kerjasama antar semua tim baik tim internal maupun tim eksternal, dukungan sarana dan prasarana dan biaya yang memadai. Pelaksanan aksi perubahan jangka pendek terdiri dari tahapan : persiapan, penyusunan bahan, pembuatan rancangan aplikasi, pembuatan sistem, pembuatan buku pedoman dan video tutorial, uji coba system dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan aksi perubahan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2022, untuk waktu pelaksanaan jangka menengah pada bulan Mei hingga Oktober 2022, dan untuk waktu pelaksanaan jangka panjang pada bulan November 2022 hingga April 2023. Dalam pelaksanaan aksi perubahan di BPTP Sulawesi Tengah masih terdapat kendala, akan tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik. Aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah telah disosialisasikan pada lingkup internal kantor BPTP Sulawesi Tengah terutama pada staf atau pegawai yang berhubungan dengan layanan informasi dan pelayanan publik dan telah pula disosialisasi pada lingkup eksternal. Hasil yang diperoleh melalui aksi perubahan adalah Melalui aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah maka telah terkumpul database inovasi teknologi dalam sistem informasi yang lengkap yang berorientasi pada teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; telah tersusunnya data informasi inovasi teknologi berdasarkan identifikasi kebutuhan stakeholders; telah terselesaikannya pembuatan aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah berbasis Android; telah tersedianya Buku panduan dan video tutorial penggunaan aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah berbasis Android; melalui aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah maka telah meningkatnya pemahaman seluruh staf BPTP Sulawesi Tengah terhadap prosedur pelayanan publik melalui aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah berbasis Android; pelayanan publik efisien dengan sistem satu pintu melalui aplikasi CARE BPTP Sulawesi Tengah berbasis Android; telah terimplementasinya layanan publik melalui aplikasi CARE BPTP Sulteng berbasis Android di stakeholders internal; dan telah tersosialisasinya layanan publik berbasis aplikasi CARE BPTP Sulteng berbasis Android ke stakeholders eksternal di kota Palu, Kabuapaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Akselerasi Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara melalui Fitur Gamification pada Aplikasi SERAYA di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2023) WIDYASIH, Indah Dwi
Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta untuk menciptakan integritas moral yang tinggi di kalangan aparatur negara, maka setiap aparatur negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaanya sesuai periode waktu yang ditentukan. Di Kementerian Hukum dan HAM, aparatur negara yang bukan menjadi wajib lapor LHKPN melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA. Pada tahun 2023, kepatuhan pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA belum mencapai 100% pada periode pelaporan yang telah ditetapkan karena belum optimalnya monitoring dan proses validasi laporan harta kekayaan oleh para administrator. Sebagai solusi inovasi untuk akselerasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan, maka dilakukan pengembangan Fitur Gamification aplikasi SERAYA dimana setiap achievement pelaporan harta kekayaan tersaji secara informatif dan menarik realtime setiap mingguan, bulanan dan tahunan serta dapat dipantau dengan mudah oleh seluruh pelapor maupun administrator. Pengembangan Fitur Gamification ini merupakan wujud implementasi dari core value BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif. Melalui Fitur Gamification, para satuan kerja menjadi lebih mudah untuk melihat setiap achievement pelaporan harta kekayaan dan termotivasi untuk menjadi yang tercepat dalam pelaporan harta kekayaan. Fitur Gamification sangat bermanfaat untuk efektifitas pengelolaan pelaporan harta kekayaan serta bisa menjadi alternatif solusi yang sangat membantu akselerasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi para aparatur negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada periode pelaporan selanjutnya.
Akselerasi Kolaborasi Riset dan Inovasi Pertanian (AKIRA) : Laporan Proyek Perubahan
(PPMKP, 2021) SYAHBUDDIN, Haris; PPMKP
1. Balitbangtan memerlukan manajemen riset yang mumpuni, terutama pada aspek pengelolaan kolaborasi dan sinergi sumberdaya riset sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil riset Balitbangtan pada tataran nasional maupun di dunia internasional. Adapun kondisi manajemen sumberdaya riset saat ini, secara nasional mengindikasikan lemahnya konsolidasi dan kolaborasi dalam investasi riset, pendanaan, dan pemanfaatan serta pemberdayaan sumberdaya riset. Hal ini bermuara pada timbulnya problem mendasar riset nasional, yakni fenomena dominasi riset oleh pemerintah. Hilirisasi dan pemanfaatan teknologi inovatif hasil riset pun belum dimanfaatkan secara optimal oleh industri dan publik domain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pemanfaatan invensi hasil riset, yakni sejak proses riset, hasil riset berupa invensi, hingga didifusikan hanya berkisar 0,77%. 2. Sejalan dengan hal tersebut, proyek perubahan ini menampilkan terobosan gagasan dan inovasi berjudul AKSELERASI KOLABORASI RISET DAN INOVASI PERTANIAN, yang selanjutnya disingkat AKIRA. Akronim AKIRA selain memiliki makna bright, clear, ideal, agile dalam Bahasa Jepang, juga menggambarkan inovasi dan nilai yang diusung dalam proyek perubahan ini yaitu memperjelas sekaligus memperkuat kolaborasi dan inovasi riset Pertanian dalam ekosistem Balitbangtan. Terobosan ini diharapkan akan dapat: (i) mengimplementasikan secara komprehensif akselerasi kolaborasi riset dan inovasi pertanian dengan spirit science innovation network; (ii) mempromosikan sumberdaya penelitian (Kepakaran, agenda riset, dan sarana prasarana) sebagai penghela dan landasan kolaborasi pada sistem riset dan inovasi nasional dan global; (iii) menyempurnakan AKIRA sebagai system tool untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; serta (iv) menggaungkan RPIK (Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif sebagai manifestasi gagasan terobosan sedang menggema dan mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI, BAPPENAS, PT, Pemda, off taker, swasta dan end user lainnya. 3. Tujuan proyek perubahan ini adalah 1) mengimplementasikan sistem informasi AKIRA dalam ekosistem Balitbangtan dan pada beberapa stakeholders; 2) mengimplementasikan Pedoman Umum Kolaborasi Sumber Daya Riset Pertanian; 3) menyampaikan naskah akademik revisi PP PNBP untuk mendukung program dan kegiatan riset; dan 4) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tentang Hilirisasi Pemanfaatan Inovasi Pertanian. 4. Tahapan proyek perubahan meliputi: analisis lingkungan strategis dan penyusunan milestone yang mencakup tahapan mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang, serta analisis SCORE untuk menyusun strategi optimalisasi pemanfaatan faktor internal dan faktor eksternal sebagai solusi dalam manajemen riset pertanian nasional dan internasional secara utuh. Dalam pelaksanaan proyek perubahan, milestone jangka menengah telah berhasil dicapai seluruhnya (100%). Bahkan proyek perubahan ini mampu melakukan percepatan pencapaian milestone jangka menengah (>50%). 5. Hasil proyek perubahan ini diimplementasikan dalam kerangka mengintegrasikan sumberdaya riset, mengkolaborasikan stakeholder riset pertanian dan pemanfaatan inovasi dalam suatu sistem terintegrasi Marketing sektor publik dan pemberdayaan organisasi telah dilaksanakan sebagai langkah strategi mempercepat pelaksanaan proyek perubahan, dan telah berhasil mengakselerasi peran stakeholder menjadi promotor. Bukti-bukti keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui beberapa penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan berbagai publikasi dengan berbagai pihak, seperti Word Bank, PERHUTANI, MNC Group, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan mitra lainnya.
Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif : Laporan Proyek Perubahan
(PPMKP, 2022) DEWI, Arum KUsnila; PPMKP
Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Pelayanan karantina merupakan pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pertanian tahun 2020-2024, sasaran strategi (SS) 5 yaitu terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif dan efesien serta terwujudnya anggaran yang akuntabel”. Renstra Badan Karantina Pertanian 2020-2024 tertuang pada sasaran program (SP) 3 dan 4 serta sasaran kegiatan (SK) 11 dan 12 yaitu “ terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efesien dan berorientasi pada pelayan prima” dan terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efektif dan akuntabel. Proyek Perubahan “Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK)” merupakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan karantina pertanian sekaligus pelayanan publik yang ideal. Implementasi proyek perubahan ini 1. Terbangunnya standar pelayanan PKPTK dengan 8 (delapan) aspek yaitu; SOP pemeriksaan bersama, Alur layanan, proses bisnis, IKM, biosecurity, pelayanan satu portal, peta dan kebutuhan SDM, dan nilai efektif, efisien. 2. Adanya SOP pemeriksaan bersama (joint inspection) dan biosecurity memberikan manfaat tercapainya efektifitas waktu layanan dari 21 hari menjadi 7 hari sehingga tercapainya nilai efektifitas sebesar 67,5%. 3. Pemangkasan alur layanan yang semula 10 tahap menjadi 3 tahap sehingga tercapainya nilai efisiensi biaya layanan sebesar 75%. 4. tersedianya tempat pelayanan satu pintu dan/atau pusat pelayanan satu atap di dalam kawasan pelabuhan untuk insatasi terkait akan memberikan kemudahan proses pelayanan publik dan sebagai sarana penguatan komunikasi, koordinasi, informasi dan pengawasan integritas SDM. 5. tersedianya layanan satu portal seperti Single yang Submission Modul Quarantine and Custom (SSmQC) dan aplikasi yang terintegrasi dengan pelabuhan operator.
Akselerasi Pelayanan Publik Berkelanjutan Ekspor, Impor dan Antar Area melalui Aplikasi Cilegon Integrated Services (CIS) di dalam Kawasan Pelabuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
(PPMKP, 2022) DEWI, Arum Kusnila; PPMKP
Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon (BKPC) merupakan satu diantara Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian di Provinsi Banten, yang memberikan jasa layanan karantina pertanian untuk ekspor, impor dan antar area. Dalam memberikan jasa layanan karantina pertanian, BKPC menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMI) dan membangun Cilegon Integrated Services (CIS). “Akselerasi Pelayanan Publik Berkelanjutan Ekspor, Impor, dan Antar Area melalui Aplikasi Cilegon Integrated Services (CIS) di dalam Kawasan Pelabuhan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.” Fungsi BKPC adalah memberikan pelayanan operasional karantina hewan, tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati dan hewani. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya adalah masih belum efektif dan efisien dalam layanan ekspor dan atau impor di kawasan pelabuhan, dan belum adanya data profiling pelaku usaha, status kesehatan media pembawa dari daerah asal untuk layanan antar area. Berdasarkan permasalahan dan analisis- analisis yang telah dilakukan, maka judul aksi perubahan yang diambil adalah: “Akselerasi Pelayanan Publik Berkelanjutan Ekspor, Impor, dan Antar Area melalui Aplikasi Cilegon Integrated Services (CIS) di dalam Kawasan Pelabuhan Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon”. Aksi perubahan ini disusun dan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta peningkatan akuntabilitas melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) dan aplikasi CIS. Dengan memperhatikan kondisi organisasi dan isu aktual yang berkembang, sangat besar kemungkinan bahwa aplikasi ini akan memberikan manfaat dalam implementasinya di Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.
Akselerasi pengembangan Kawasan Bawang Merah untuk ekspor melalui penyediaan benih yang mandiri, bermutu dan bersertifikat : Laporan Proyek Perubahan
(PPMKP, 2021) MARTINI, Tri; PPMKP
Akselerasi prediksi produksi padi dengan Citra Satelit : Laporan Proyek Perubahan
(PPMKP, 2021) HUSNAIN; PPMKP
Kebutuhan data dan informasi produksi padi yang akurat, valid, real time dan berbasis spasial sangat dibutuhkan oleh semua Kementerian Lembaga terkait. Informasi ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk menetapkan kebijakan impor dan perencanaan program di sektor pertanian. Kemajuan teknologi remote sensing dengan akses citra satelit Sentinel 1 sudah tersedia di depan mata dan siap untuk dimanfaatkan dengan optimal. Dengan citra satelit kita bisa menghitung luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi dan kondisi real di lapangan. Citra satelit Sentinel 1 berbasis radar dengan resolusi 10x10 m dan rotasi 15 harian. Berbagai pihak sangat menyambut baik pemanfaatan citra satelit untuk prediksi produksi padi. Proyek perubahan yang dilakukan adalah “Akselerasi prediksi produksi padi menggunakan citra satelit”. Proyek Perubahan ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi dan Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion/FGD) dengan menghadirkan pemangku kepentingan (stakeholder) kunci yang terkait dengan citra satelit dan data produksi pertanian. Serangkaian FGD telah dilakukan dengan baik dan berhasil meyakinkan semua pemangku kepentingan tersebut di atas sehingga Proyek Perubahan ini harus diteruskan dan diselesaikan secara tuntas dan berhasil guna. Dukungan yang kuat dan masif tersebut memberikan kondisi yang kondusif untuk keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan tahap menengah dan tahap panjang. Kedepan pemanfaatan data dan informasi citra satelit ini berdampak positif dalam hal transparansi dan tertelusuran data untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Perencanaan di sektor pertanian dan perdagangan menjadi lebih baik. Sinergi antar Kementerian Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Bappenas, BPS, Kemenko Ekonomi, LAPAN, Perguruan Tinggi serta praktisi menjadi lebih baik. Keseluruhan proses pembelajaran dalam PKN TK II ini memberikan banyak bekal dan lesson learn bagi penulis dalam menjalankan tugas saat ini sebagai pimpinan di salah satu UK Kementerian Pertanian dan juga di masa depan dalam menjalankan tugas baik sebagai struktural maupun jabatan fungsional. Penyusunan proyek perubahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan merupakan suatu pendekatan holistik pembelajaran kepemimpinan yang memberikan pengalaman dan pengetahuan yang cukup lengkap kepada penulis sebagai Project Leader sekaligus sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021 di selenggarakan bersama oleh Lembaga Administrasi Negara yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Pembelajaran yang dapat dipetik dari penyusunan proyek perubahan ini antara lain: 1) Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan dan melakukan eksekusinya dengan baik dan akurat. Namun demikian, perencanaan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang utuh dan mendalam tentang objek/proyek yang sedang dikerjakan dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap segala perubahan kondisi lingkungan proyek perubahan (adaptive leadership). Dalam hal ini, pemetaan risiko dan mitigasinya harus disiapkan secara baik dan matang. 2) Pemahaman yang utuh dan mendalam tentang objek/proyek perubahan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan produk perencanaan dan kualitas produk eksekusi yang tinggi (product knowledge mastery). 3) Proyek perubahan memerlukan dukungan organisasi dan teamwork yang efektif dan lincah dengan kemampuan/kompetensi yang memadai (agile organization). 4) Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang mantap dan mumpuni (effective communication) dalam rangka mempengaruhi dan menggerakkan tim efektif yang dipimpinnya dan stakeholders yang dihubunginya sehingga semuanya menjadi elemen pendukung dan pendorong keberhasilan proyek perubahan yang sedang dijalankan. 5) Perubahan merupakan suatu keniscayaan dari suatu organisasi yang dinamis untuk selalu bergerak menuju perbaikan berbatas langit. Namun demikian, tidak selamanya inovasi perubahan mendapat respon positif. Hampir selalu ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perubahan tersebut sehingga pihak inilah yang biasanya bergerak melawan arus perubahan. Seorang pemimpin harus pandai mengelola potensi konflik baik yang setuju maupun yang melawan inovasi perubahan sehingga konflik tersebut dapat diredam seminimal mungkin dan tidak membahayakan proyek perubahan. 6) Dalam melaksanakan suatu proyek perubahan, seorang pemimpin harus menguasai lingkungan strategis dimana proyek tersebut dijalankan antara lain sistem hukum yang berlaku, organisasi dan key person penentu kebijakan, sistem sosial, norma dan kepercayaan yang dianut. Pemahaman dan penguasaan lingkungan strategis sangat membantu dalam mendisain proyek perubahan yang efektif, efisien dan memilki dampak yang besar bagi masyarakat luas.
Akselerasi proses Legal Drafting melalui penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
(PPMKP, 2022) FADILLA, Assyifa; PPMKP
Aksi Perubahan ini berjudul “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum”. Tujuan Aksi Perubahan ini adalah bertujuan untuk menciptakan pembentukan produk hokum yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Akselerasi Proses Legal Drafting yang dimaksud diatas adalah kegiatan penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam rangka reformasi birokrasi di area Penataan peraturan perundang- undangan yang diterbitkan MPR RI dan Sekretariat Jenderal dengan rencana aksi berupa Sosialisasi Produk hukum MPR sebagai instrumen yang untuk diketahui oleh seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal dan Publik dengan adanya pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan MPR RI yang mudah diakses oleh semua unit kerja, serta sebagai acuan dan pedoman dalam pengusulan produk hukum salah satu tugasnya melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang – undangan, Keputusan Sekretariat Jenderal MPR dan Keputusan Pimpinan MPR RI.
Akses Layanan Keuangan Bagi Petani/Peternak dan Korporasi Petani dengan digitalisasi : Laporan Proyek Perubahan
(BBPMKP, 2023) IKHWAN, Muhammad
Akses Layanan Keuangan Bagi PetanilPetemak dan Korporai Petani Dengan Digitalisasi merupakan re-desain pola bantuan modal pemerintah/hibah langsung kepada kelompok tani menjadi bantuan modaVhibah kepada pemerintah daerah sebagai dana penyertaan modal untuk selanjutnya disalurkan sebagai kreditlpembiayaan bagi petanilpetemak dan korporasi petani melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk. Penyebab diperlukannya re-desain pola bantuan modal langsung kepada kelompok menjadi dana penyertaan modal kepada pemerintah daerah : (1) Dana bantuan modal banyak macet akibat Petani menganggap Dana Bantuan Modal sama dengan dana Bantuan langsung Tunai (BlT) yang berasal dari pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan. (2) Kemampuan SDM petani rendah dalam mengelola dana bantuan, (3) Adanya Moral hazard petanl dan pengurus poktaniGapoktan dalam pemanfaatan dana Bantuan untuk kepentingan pribadi/diluar usaha tani, (4) TIdak ada nya punishment untuk petani yang tidak mengembalikan dana bantuan modal langsung kepada kelompok dan (5) Pembinaan yang minim pasca berakhimya program bantuan Dengan adanya Skema Akses layanan Keuangan Bagi PetanilPetemak Dengan Digitalisasi, diharapkan adanya sebuah model fasilltasl kredltJpembiayaan bagi petanilpeternak dan Korporasi Petani yang bersumber dari Bantuan ModaVHibah Pemerintah melalui Skema Penyertaan Modal pada lembaga Keuangan dan dilengkapi dengan Sistem Informasi Pelaporan Online (digitalisasi). Dengan penerapan digitalisasi pada Akses layanan Keuangan bagi petanilpetemak dan korporasi petani. dapat diperoleh informasl : Laporan kreditlpembiayaan (Iancar, kurang lancar dan macet), Jumlah petanilpetemak yang mendapat kfasilitasi kredit/pemblayaan dan laporan perkembangan dana Akses layanan Keuangan Akurasi berhasil dilaksanakan 100% dalam implementasi milestone jangka pendek yang diujicobakan pada lokasi Kegiatan UPLAND binaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada rencana milestone jangka menengah dan panjang. Akses layanan Keuangan dengan skema penyertaan modal dlharapkan dapat menjaga keberlanjutan pemanfaatan dana bantuan modal pemerintah untuk pengembangan usaha sektor pertanian dan memberikan proses pembelajaran kepada petanilpetemak dan koporasi petani dalam akses kredit/pembiayaan melalui lembaga keuangan.
Aksi perubahan BPTP mobile sebagai sistem layanan informasi inovasi teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo
(PPMKP, 2020-08) NUR, Amin; PPMKP
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo (BPTP), merupakan unit pelaksana teknis pusat yang berkedudukan di Propinsi, khususnya di Gorontalo. Sesuai Visi “menjadi lembaga penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang unggul dan berkelanjutan dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian dan pembangunan Agropolitan Propinsi Gorontalo. Dengan misi “menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian spesifik Propinsi Gorontalo yang memiliki scientific and impact recognition dengan produktifitas dan efisiensi tinggi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sekarang ini dengan kondisi pandemic covid-19 adalah penderasan, hilirisasi hasil inovasi teknologi menjadi terhambat akibat pembatasan gerak secara fisik, dimana selama 4 bulan peneliti/penyuluh bekerja dari rumah (WFH) dan adanya refokusing anggaran pengkajian dan penelitian dialihkan ke penanganan pandemic covid 19. BPTP Mobile merupakan suatu system layanan informasi inovasi teknologi berbasis aplikasi Android dan IOS yang berfungsi membantu peneliti/penyuluh dalam mendesiminasikan, menghirisasikan hasil inovasi teknologi spesifik lokasi agar lebih cepat sampai ke semua pengguna. Selain mempercepat difusi inovasi teknologi, BPTP Mobile merupakan system yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karyawan dan keterbukaan publik melalui layanan “Accountability” karena aplikasi BPTP Mobile ini terintegrasi dengan website : http://new.gorontalo.litbang.pertanian.go.id. Semua penginputan konten/informasi yang terdapat di aplikasi BPTP melalui website yang telah terintegrasi. Keunggulan lain dari BPTP Mobile ini pengguna dapat berkomunikasi secara interaktif peneliti/penyuluh via whatsapp mengenai inovasi teknologi melalui Diskusi Pakar, pemesanan/pembelian hasil-hasil inovasi teknologi seperti DOC Ayam KUB, VUB Padi, Jagung Hibrida, bibit perkebunan dan bibit horti melalui Innovation Café. Ketika pengguna minim informasi yang didapatkan mengenai inovasi teknologi dari peneliti/penyuluh Balitbangtan BPTP Gorontalo pada aplikasi BPTP Mobile terdapat layanan “Link Antar Balai” pada link tersebut pengguna dapat langsung mengakses website Balai Komoditas inovasi teknologi yang di maksud.
Alih media arsip tekstual menjadi arsip digital pada Substansi Data dan Arsip Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2023) WIBOWO, Agung
Dalam menjalankan suatu kegiatan inovasi dalam suatu instansi pemerintahan seorang pemimpin harus memiliki integritas, kemampuan mengelola tim, dan kemampuan memanfaatkan Teknologi Informasi. Melaksanakan tata kelola administrasi merupakan salah satu tugas dari Bagian Perencanaan Sistem Informasi Kepegawaian. Kondisi saat ini tata kelola administrasi khususnya arsip aktif tidak efektif dan efisien. Kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan menjadi kendala utama. Hal ini menjadikan layanan informasi menjadi lambat dan tidak efektif. Untuk dapat menghasilkan layanan informasi komprehensif dan tepat guna diperlukan inovasi yang dapat membantu memberikan informasi terkait arsip aktif secara cepat, kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hal tersebut maka judul aksi perubahan yang diambil adalah Alih Media Arsip Tekstual Menjadi Arsip Digital. Pemanfaatan sistem teknologi informasi pada aksi perubahan merupakan salah satu cara untuk mengelola arsip aktif, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi Biro Kepegawaian dan Stakeholder lainnya. Berdasarkan implementasi aksi perubahan, pemanfaatan Teknologi Informasi dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja tata kelola arsip serta efisiensi dalam penggunaan waktu sehingga layanan informasi dapat diberikan tepat waktu dan efektif. Peran dan dukungan seluruh stakeholder yang terlibat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam aksi perubahan ini.
AMOURAS transformasi monitoring dan audit digital dalam mitigasi risiko pelaksanaan program Kementerian Pertanian
(PPMKP, 2020) LATIFAH, Tin; PPMKP
RINGKASAN EKSEKUTIF Transformasi Monitoring dan Audit Digital Dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Tin Latifah, SP, M.Si Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian antara lain memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal selama ini berbasis data manual, yang memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga digitalisasi data pengawasan menjadi solusi terbaik. Proyek perubahan “Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian”. merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern, sehingga memungkinkan auditor menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan. Metode ini juga diharapkan menjadi early warning bagi manajemen berupa informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Hal tersebut menjadi penting dimasa pandemi covid-19 karena keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat. Output dalam proyek perubahan ini adalah terbangunnya aplikasi Monitoring dan Digital Audit berbasis tabular dan spasial yang diberi nama AMOURAS, yaitu Audit and Monitoring Using Remote Sensing Tool Trough Automatic System, sedangkan outcome yang ingin dicapai adalah dikembangkannya aplikasi pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian sehingga kegiatan monitoring dan audit di Inspektorat Jenderal atas kegiatan/program mitra kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bagi organisasi Inspektorat Jenderal, adanya transformasi metode pengawasan dari konvensional menjadi digital melalui pembangunan aplikasi AMOURAS, menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan organisasi pembelajar (learning organization), yaitu organisasi yang mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self learning) sehingga organisasi tersebut memiliki 'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Proyek perubahan yang dilaksanakan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, pusat maupun daerah, dan menyertakan pula perubahan perilaku dan budaya kerja sehingga pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek dengan rentang waktu 2 (dua) bulan, jangka menengah dengan rentang waktu 6 (enam) bulan dan jangka panjang dengan rentang waktu 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai sebagai berikut: 1. Tersusunnya pedoman dan terbangunnya aplikasi pelaporan data pencapaian progres pelaksanaan setiap tahapan proses bisnis Program lingkup Kementan. 2. Aplikasi berbasis tabular dan spasial atas realisasi anggaran dan fisik Program lingkup Kementan. 3. Sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan aplikasi pengawasan Inspektorat Jenderal. Mengingat proyek perubahan ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan organisasi Inspektorat Jenderal yang menghadapi keterlambatan data dan informasi terkait progress pelaksanaan kegiatan dan minimnya cakupan monitoring dan audit. Maka pembuatan aplikasi Monitoring dan Digital Audit dalam Rangka Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program lingkup Kementan (AMOURAS) diharapkan sebagai inisiasi dan proyek percontohan untuk selanjutnya diterapkan pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian.
"ANDALAKU" Peningkatan Penyajian Informasi Data Laporan Keuangan melalui pembuatan Analisis Data Laporan Keuangan berbasis digital di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2023) FITRIAH, Eni
Di era digital yang semakin berkembang, pemerintah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penyajian laporan keuangan. Salah satu indikator laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akuntabel adalah adanya pengungkapan informasi yang memadai dan tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk mewujudkan hal tersebut, analisis data laporan keuangan yang berbasis digital menjadi semakin penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, Analisis Data Laporan Keuangan Berbasis Digital (ANDALAKU) dibangun untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam melakukan analisis atas data laporan keuangan secara lebih mendalam dan kompleks, yang dapat digunakan oleh para penyusun laporan keuangan, mulai dari tingkat satuan kerja, kantor wilayah, unit eselon I, hingga kementerian. Dengan terwujudnya aksi perubahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatnya kualitas penyajian informasi data laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dukungan dari Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Kementerian Hukum dan HAM sangat diperlukan untuk pengembangan dan keberlanjutan dari aksi perubahan ANDALAKU ini.
Aplikasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berbasis website sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
(PPMKP, 2022) INDRIASTUTI, Nur; PPMKP
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat dari penggunaan aplikasi inventarisasi BMN berbasis website yang menghasilkan inventarisasi BMN yang tepat sasaran dan tepat guna sebagai upaya peningkatan pelayanan BBPOPT. Adapun yang menjadi latar belakang pengambilan judul di atas tersebut dikarenakan pelaksanaan inventarisasi tidak efektif dikarenakan belum memiliki mekanisme dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan BMN yang handal. Aplikasi ini akan membantu melakukan penataan aset dan inventaris yang dimiliki secara benar, tepat dan efisien, baik dari segi waktu, tenaga (human resource), dan biaya (cost) dimana sistem yang dibuat mempunyai fasilitas untuk mengelompokan aset dan inventaris, memasukan jumlah aset dan inventaris, keterangan kondisi masing-masing aset dan inventaris dan hal-hal yang bisa dilakukan lebih spesifik lagi terhadap aset dan inventaris yang ada di Balai Besar Peramalan OPT. Dengan adanya Aplikasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Berbasis Website, proses perencanaan kebutuhan aset, penggunaan aset, pemanfaatan dan penghapusan aset dapat dioptimalkan. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem ini, partisipasi subbagian unit kerja dan stakeholder terkait dalam kegiatan inventarisasi BMN dapat lebih optimal, karena setiap waktu dapat melakukan pengecekan secara real time dan dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat
Aplikasi Jaringan Informasi Tata Usaha (JITU) untuk pelayanan cepat administrasi di Direktorat Perlindungan Hortikultura : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2023) SYAHBAN, Ali
Aplikasi Jaringan Informasi Tata Usaha (JITU) Untuk Pelayanan Cepat Administrasi di Direktorat Perlindungan Hortikultura dibangun untuk mempermudah pengelolaan administrasi perjalanan dinas di Di Direktorat Perlindungan Hortikultura. Tujuan aksi perubahan adalah terbagi dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Manfaat aksi perubahan meningkatkan kinerja organisasi Di Direktorat Perlindungan Hortikultura, menjamin terpenuhinya kebuktian, akuntabilitas, dan ketentuan hukum pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas, mendorong pelaksana mematuhi pengelolaan administrasi perjalanan dinas sesuai prosedur, menurunkan tingkat resiko yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi perjalanan dinas, efisiensi terhadap penggunaan waktu. Pelaksanaan Aksi Perubahan melibatkan tim efektif, mentor dan coach serta dukungan sarana teknologi informasi. Implementasi aksi perubahan selama 2 bulan (April-Juni 2023) dengan tahapan kegiatan jangka pendek (persiapan, rapat tim efektif, penyusunan rancangan, pembuatan aplikasi, uji coba, evaluasi dan penyusunan buku panduan). Jangka menengah adalah implemetasi/penerapan aplikasi secara online sedang jangka panjang adalah penyempurnaan aplikasi serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi. Hasil implementasi Aksi Perubahan adalah terbentuknya Aplikasi Jaringan Informasi Tata Usaha (JITU) Untuk Pelayanan Cepat Administrasi di Direktorat Perlindungan Hortikultura di Direktorat Perlindungan Hortikultura. Keluarannya adalah terwujudnya pelayanan administrasi perjalanan dinas secara efektif sedangkan hasil yang diaharpkan meningkatnya kinerja pelayanan publik di Direktorat Jenderal Hortikultura. Rencana tindak lanjut Aksi Perubahan dalam jangka menengah menerapkan kegiatan aplikasi Aplikasi Jaringan Informasi Tata Usaha (JITU) Untuk Pelayanan Cepat Administrasi di Direktorat Perlindungan Hortikultura kedalam website htttp:// hortikultura.pertanian.go.id dan untuk jangka panjang melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi secara berkala untuk menjamin pelaksanaan aksi perubahan.
Aplikasi Kotak Saran sebagai upaya peningkatan komunikasi efektif antara pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
(PPMKP, 2022) ROSMAWATI, Heni; PPMKP
Aksi perubahan dengan judul Aplikasi Kotak Saran sebagai Upaya Peningkatan Komunikasi Efektif antara Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sangat relevan untuk menjawab permasalahan komunikasi internal di KPK. Bertambahnya jumlah pegawai, pergantian Pimpinan KPK setiap empat tahun sekali dengan gaya latar belakang pimpinan yang berbeda-beda, alih status pegawai KPK menjadi ASN serta latar belakang pegawai yang berbeda-beda menjadi beberapa penyebab terus munculnya masalah komunikasi internal di KPK. KPK dengan jumlah pegawainya saat ini mencapai sekitar seribu enam ratus orang tentunya perlu memikirkan bagaimana cara untuk mengelola komunikasi internal agar tidak menjadi masalah yang terus berulang di tubuh institusi. Aplikasi Kotak Saran KPK sebagai Peningkatan Komunikasi Efektif antara Pimpinan dan Pegawai KPK diharapkan menjadi suatu terobosan yang dapat menjadi alternatif solusi permasalahan internal KPK dengan mengedepankan komunikasi yang efektif dan konstruktif agar di masa yang akan datang. permasalahan – permasalahan internal di KPK dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menjadi konsumsi media. Aksi perubahan membuat Aplikasi Kotak Saran KPK telah selesai dkerjakan pada jangka pendek selama dua bulan bulai bulan Juni hingga Juli. Bersama Tim Efektit yang terdiri dari perwakilan pegawai Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Direktorat Manajemen Informasi dan Data beberapa kegiatan telah dilakukan diantaranya adalah rapat bersama tim efektif, penyusunan dan pembuatan aplikasi, permohonan dukungan dan komitmen Pimpinan dan pejabat struktural, sosialisasi skala terbatas dan soft lauching Aplikasi Kotak Saran KPK kepada seluruh pegawai. Untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan ini maka beberapa kegiatan perlu diselenggarakan pada jangka menengah dan jangka panjang yaitu sosialisasi secara masif dan berkala kepada seluruh pegawai, penyempurnaan aplikasi dan evaluasi secara bertahap agar aplikasi kotak saran ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pimpinan dan kepala unit kerja serta project leader dan tim efektif untuk menindaklanjuti setiap saran yang masuk sehingga kotak saran. KPK betul-betul dapat menjadi sarana komunikasi efektif antara Pimpinan dan pegawai KPK.
Aplikasi Layanan Sumberdaya Pertanian Spesifik Lokasi Berbasis Spasial Sumatera Selatan "iSUPERSUMSEL" : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
(PPMKP, 2022) ATEKAN; PPMKP
BPTP Sumatera Selatan, menjalankan tugas dan fungsi/tusi diseminasi informasi teknologi spesifik lokasi, selain tusi pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Upaya diseminasi terutama terkait layanan data/informasi sumberdaya pertanian yang dilakukan oleh BPTP Sumatera Selatan sampai saat ini dirasa masih belum optimal karena masih dilakukan secara konvensional, sehingga belum bisa menjangkau stakeholder lebih luas dan cakupan wilayahnya juga terbatas. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, BPTP Sumatera Selatan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam rangka memberikan layanan yang berkualitas, diwujudkan dengan membangun “Aplikasi Layanan Informasi Sumberdaya Pertanian Spesifik Lokasi Berbasis Spasial Sumatera Selatan” yang diberi nama iSupersumsel yang dapat diakses melalui link https://isupersumsel.bptpsumsel.com/. Aplikasi ini sangat mudah pengoperasiannya, sehingga sangat membantu stakeholder dalam mengakses informasi sumberdaya pertanian seperti luas dan sebaran penggunaan lahan, tipologi lahan sawah, jenis tanah, bentuk lahan, status hara P dan K sawah, rekomendasi pengelolaan sawah sesuai tipologinya, dan lain-lain. Informasi tersebut sangat penting, terutama untuk kebutuhan perencanaan pengembangan pertanian dan efisiensi dalam berbudidaya terutama tanaman padi. Aplikasi iSupersumsel ini merupakan versi 1.0 akan terus dilakukan pengembangan menyesuaikan dengan updating perkembangan data terbaru.
Aplikasi Monitoring Sarana dan Prasarana (E-MONAS) : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
(PPMKP, 2021) HARTINI, Leli; PPMKP
Aksi perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Kementerian Pertanian Tahun 2021 telah menghasilkan sebuah inovasi berjudul Aplikasi Monitoring Sarana Prasarana (e-Monas) yang dibangun untuk memudahkan stakeholder mengakses informasi ketersediaan fasilitas sarana prasasana serta memudahkan koordinasi pihak pihak yang berkepentingan terhadap penggunaan fasilitas di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, dimana sebelumnya masih dilaksanakan secara manual dan belum terintegrasi antar sesama pihak yang berkepentingan. Adanya aplikasi ini diharapkam akan meningkatkan kualitas kinerja organisasi terhadap pengguna layanan dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kinerja Pelayanan Publik Balai Pelatihan Pertanian Lampung Capaian aksi perubahan ini menghasilkan dokumentasi seluruh proses pemggunaan fasilitas sarana prasarana dengan tertib. Tersedianya data dan informasi yang terpadu; terwujudnya sasaran kinerja pegawai petugas sarana pada subbag tata usaha serta terbangunnya database dan sistem aplikasi ketersediaan dan kerusakan sarana prasarana berbasis web dan android yang efektif dan efisien. Dengan demikian adanya aplikasi e-Monas pada subbagian tata usaha sangat diperlukan dan wajib digunakan dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya sebagai eviden dari sasaran kinerja pegawai yang berkepentingan

Browse

Browsing Laporan Peserta Diklat by Title

Results Per Page

Sort Options