Laporan Peserta Diklat

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10070

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 720
  • No Thumbnail Available
    Item
    Transformasi Kualitas Layanan Arsip dinamis melalui standar operasional prosedur pengelolaan arsip aktif (SOP IZBAT) di lingkungan zona bakamla timur: laporan aksi perubahan kualitas pelayanan publik
    (BBPMKP, 2025) ANANTOHADY, Antonius Nunky
    Aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan arsip di Kantor Zona Bakamla Timur yang masih bersifat konvensional atau manual. Kondisi ini menyebabkan berbagai tantangan, seperti sulitnya penelusuran dokumen, risiko kerusakan dan kehilangan arsip vital, serta lambatnya proses penemuan kembali informasi yang menghambat pengambilan keputusan. Analisis menggunakan metode USG dan Fishbone menunjukkan bahwa ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kurangnya kompetensi SDM arsiparis merupakan akar masalah yang paling mendesak untuk segera ditangani guna menjamin akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sebagai solusi strategis, dirancang sebuah inovasi berupa Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Aktif yang disebut SOP IZBAT. Inovasi ini diintegrasikan dengan pengembangan sistem digital berbasis web yang dinamakan GARDA MARITIM (Gerbang Arsip Digital Dan Administrasi Maritim). Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses penciptaan, klasifikasi, penyimpanan, hingga penyusutan arsip secara real-time, sehingga setiap unit kerja dapat mengelola arsip dengan lebih cepat, aman, dan sistematis. Tujuan dari aksi perubahan ini mencakup tiga tahapan utama: 1. Jangka Pendek (2 bulan): Membangun dan mengimplementasikan sistem GARDA MARITIM berbasis web di lingkungan Zona Bakamla Timur. 2. Jangka Menengah (6 bulan): Meningkatkan jumlah tindak lanjut kearsipan oleh unit kerja melalui monitoring dan evaluasi pasca-implementasi sistem. 3. Jangka Panjang (12 bulan): Mengembangkan sistem secara berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik di unit-unit kerja, termasuk Pangkalan, Kantor Stasiun, dan Kapal Negara. Implementasi aksi perubahan ini diharapkan memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi kerja, terjaminnya keamanan informasi negara, serta penguatan nilai hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI. Selain itu, inovasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi birokrasi digital dan implementasi core values ASN BerAKHLAK di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kata Kunci: Transformasi Digital, Arsip Dinamis, SOP IZBAT, GARDA MARITIM; Zona Bakamla Timur.
  • Thumbnail Image
    Item
    Digitalisasi informasi penugasan dan pemantauan kinerja protokol (Sigap Pro) pada Subbagian Protokol Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI: laporan aksi perubahan kualitas pelayanan publik
    (BBPMKP, 2025) SIMATUPANG, Daniel
    Aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh tantangan dalam pelayanan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, khususnya pada Subbagian Protokol Pimpinan. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi sulitnya memantau kinerja staf secara real-time, mekanisme pembagian tugas yang masih manual (melalui WhatsApp dan lisan) sehingga kurang proporsional dan tidak terdokumentasi, serta keterlambatan informasi agenda kegiatan pimpinan yang mencapai lebih dari 30% pada semester I tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan munculnya keluhan dari pimpinan terkait ketepatan waktu dan konsistensi kualitas layanan. Sebagai solusi strategis, dirancang sebuah inovasi digital bernama SIGAP PRO (Digitalisasi Informasi Penugasan dan Pemantauan Kinerja Protokol). SIGAP PRO merupakan platform digital internal yang berfungsi sebagai mekanisme integratif untuk penjadwalan penugasan staf berbasis kompetensi dan histori, pemantauan kinerja secara real-time, integrasi agenda pimpinan, serta penyusunan laporan kinerja berbasis data. Tujuan dari aksi perubahan ini terbagi menjadi tiga tahapan: 1. Jangka Pendek: Tersedianya mekanisme pemantauan kinerja dan penugasan protokol berbasis digital. 2. Jangka Menengah: Perbaikan dan pengembangan fitur yang mencakup seluruh kegiatan protokol. 3. Jangka Panjang: Integrasi data protokol dengan unit kerja terkait seperti Inspektorat dan SDM secara otomatis untuk meningkatkan akuntabilitas. Implementasi SIGAP PRO diharapkan memberikan manfaat berupa efisiensi waktu koordinasi (5-10 jam untuk kegiatan dalam kota), penghematan biaya operasional melalui reduksi penggunaan ATK, serta peningkatan kualitas layanan publik yang lebih transparan dan profesional sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi di era digital. Kata Kunci: Digitalisasi, Protokol, SIGAP PRO, Pelayanan Publik, Sekretariat Jenderal MPR RI.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kualitas pelayanan publik transformasi pelaksanaan perawatan gedung berbasis digital (Sisgihar) Pangkalan Bakamla Batam: laporan aksi perubahan kualitas pelayanan publik
    (BBPMKP, 2025) DONAL
    Aksi Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi melalui penerapan program inovasi yang berfokus pada optimalisasi proses kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah masih adanya keterbatasan dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang berdampak pada keterlambatan pencapaian target kinerja. Untuk itu, strategi perubahan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang terukur, pembentukan tim penggerak perubahan, serta implementasi sistem digital guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan aksi perubahan melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur terkait, baik pimpinan maupun staf, sehingga terbangun komitmen bersama. Hasil yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah meningkatnya kualitas layanan, terciptanya budaya kerja kolaboratif, serta terwujudnya organisasi yang adaptif, responsif, dan profesional. Dengan demikian, aksi perubahan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Kata kunci: Aksi Perubahan, Inovasi, Kinerja Organisasi, SDM, Teknologi Informasi, Tata Kelola, Transformasi Kata Kunci: Pengelolaan BMN, Pengamanan Aset, Digitalisasi Monitoring Pensertifikatan BMN Tanah Hibah / Alih Status Bakamla RI.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Penyusunan pedoman pemberian hak akses terhadap penggunaan sistem informasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: laporan aksi perubahan kualitas pelayanan publik
    (BBPMKP, 2025) HASTUTI, Dewi
    Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah membangun dan mengembangkan sistem aplikasi layanan berbasis elektronik baik yang digunakan sebagai dukungan administrasi umum maupun dukungan administrasi peradilan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Salah satu upaya pengendalian terhadap risiko atas keamanan dokumen dan informasi elektronik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan mengatur pembatasan dalam penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan serta pemberian akses terhadap sistem informasi dan data berbasis elektronik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dokumen dan informasi elektronik di dalamnya guna memastikan bahwa dokumen dan informasi tersebut hanya dapat diakses, dimanfaatkan dan dikelola oleh pengguna sistem aplikasi yang berwenang sesuai dengan izin dan tanggung jawab yang diberikan. Pedoman Pemberian Hak Akses terhadap Penggunaan Sistem Informasi dan Data ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna sistem aplikasi berbasis elektronik dapat mengakses, mengelola dan memanfaatkan dokumen dan informasi elektronik dalam sistem aplikasi berbasis elektronik sesuai dengan izin dan tanggung jawab penggunaan yang diberikan kepadanya, guna menjamin keamanan data dan informasi yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Aksi Perubahan, Hak Akses, Sistem Informasi, Data, Mahkamah Konstitusi
  • No Thumbnail Available
    Item
    Layanan humas berbasis artificial intelligence (AI) di Deputi Bidang Karantina Tumbuhan: Laporan aksi perubahan kualitas pelayanan publik
    (BBPMKP, 2025) WAHYUDI, Cevi
    Aksi Perubahan ini merupakan implementasi inovasi layanan publik di lingkungan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan - Badan Karantina Indonesia, melalui penerapan layanan kehumasan berbasis Artificial Intelligence (AI). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan informasi publik yang cepat, akurat, dan responsif, seiring perkembangan lalu lintas komoditas pertanian lintas wilayah serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan manual. Tujuan utama dari aksi perubahan ini adalah menciptakan sistem layanan informasi publik yang otomatis, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna, melalui integrasi WhatsApp Chatbot yang mampu memberikan layanan 24 jam sehari tanpa batas waktu operasional. Inovasi ini memanfaatkan platform AI pihak ketiga (CekatAI- AI CRM Platform) untuk mengelola basis data regulasi, SOP ekspor-impor, serta FAQ karantina tumbuhan, yang dapat diakses masyarakat secara real-time. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan: * Konsultasi. * Pembentukan tim efektif. * Penyusunan SOP. * Aktivasi chatbot. * Sosialisasi publik. * Monitoring dan evaluasi. Implementasi dilaksanakan selama 45 hari dengan hasil 100% capaian target. Dampak inovasi ini meliputi peningkatan efisiensi waktu pelayanan, konsistensi informasi, efisiensi biaya lembur, dan peningkatan kepuasan pengguna jasa. Hasil implementasi menunjukkan pergeseran positif stakeholder internal-eksternal dari posisi latens menjadi promoter, serta adopsi sistem serupa oleh unit kerja lain (BKHIT Bengkulu, NTT, dan Biro Ortala-RB). Keberlanjutan aksi dijamin melalui aspek kelembagaan, SDM, teknologi, dan anggaran, serta pengembangan kompetensi tim dalam bidang AI, komunikasi digital, dan pelayanan publik. Kesimpulannya, layanan humas berbasis AI di Deputi Bidang Karantina Tumbuhan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju birokrasi yang modern, efisien, dan berorientasi data, sejalan dengan nilai BerAKHLAK ASN dan semangat "Bangga Melayani Bangsa". Kata Kunci: Layanan Humas Berbasis AI, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Inovasi Pelayanan Publik, Transformasi Digital, Artificial Intelligence.