Laporan Peserta Diklat
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 699
- ItemOptimalisasi rekap kegiatan dan penyerapan anggaran berbasis Google Spreadsheet di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan : Laporan Aktualisasi(PPMKP, 2022) KARMILA, ArmiAparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kedudukan dan peranan penting sebagai penyelenggara pemerintahan serta melalui latsar diharapkan dapat menjadi wadah untuk penerapan nilai – nilai BerAKHLAK. Pelaksanaan aktualisasi didapatkan isu prioritas di lingkungan kerja Loka POM Kab. Aceh Selatan, yaitu “Belum Optimalnya Rekap Kegiatan dan Penyerapan Anggaran di Loka POM Kab. Aceh Selatan”. Uji tapis Mc. Namara didapatkan “Optimalisasi Rekap Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Berbasis G-spreadsheet” sebagai prioritas pemecahan isu. Kegiatan yang telah dilakukan selama aktualisasi yaitu melakukan konsultasi dengan mentor; mendesain spreadsheet; finalisasi spreadsheet; sosialisasi spreadsheet; implementasi danmonitoring. Meskipun terdapat kendala dalam kegiatan yang dilakukan, namun kendala tersebut dapat diantisipasi sehingga semua kegiatan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan aktualisasi membantu memecahkan masalah organisasi. Nilai-nilai dasar PNS yang paling dominan dalam kegiatan ini adalah nilai Akuntabel dan Kompeten. Nilai integritas dapat mengasah diri untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan penulis secara bersungguh- sungguh dalam melaksanakan tugas sehingga dapat menghasilkan google spreadsheet yang sesuai dengan yang dibutuhkan stakeholder (pelaksana). Nilai integritas dapat membantu Penulis dalam melaksanakan kegiatan pembuatan google spreadsheet.
- ItemStrategi Pembiayaan Kolaboratif dan Inovatif Ekonomi Biru (SPRINTER) : Laporan Proyek Perubahan(BBPMKP, 2024) OKTAPURA, Andy Artha DonnyProyek perubahan Strategi Pembiayaan Kolaboratif dan Inovatif Ekonomi Biru (SPRINTER) merupakan inovasi yang dibutuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru sebagai arah pembangunan nasional, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara maritim. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, KKP sebagai main actor tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru terlihat dari cenderung menurunnya pagu anggaran KKP. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan belum menjadi prioritas dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), APBN TA 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.325 triliun. Dari nilai APBN tersebut hanya Rp 6,43 triliun yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan KKP. Dengan kondisi tersebut tentu hadirnya proyek perubahan SPRINTER ini bisa menjadi sumber pendanaan untuk mendukung terlaksananya program-program Ekonomi Biru Dalam kurun waktu 2 bulan dimulai pada pertengahan bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan agutus 2024 telah dimplementasikan seluruh proyek perubahan sesuai dengan rencana aksi perubahan yang telah ditetapkan meliputi: (1) melakukan benchmarking terhadap lembaga/instansi yang mengelola sumber pendanaan non- APBN, (3) melakukan review terhadap struktur organisasi di Biro Perencanaan untuk mendukung implementasi pengelolaan sumber pendanaan non-APBN, (4) menyusun rumusan dan desain perencanaan skema pendanaan inovatif non-APBN untuk pembiayaan Ekonomi Biru sektor kelautan dan perikanan, serta (5) menyusun Rancangan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Kelompok Kerja Penyusunan Skema Pendanaan Inovatif Non-APBN untuk Pembiayaan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan. Implementasi proyek perubahan untuk mencapai tujuan jangka pendek mencapai 100%. Di samping itu, dalam periode waktu ini juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mulanya direncanakan dilaksanakan pada jangka menengah meliputi: (1) meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman SDM di Biro Perencanaan, (2) proses awal pembuatan platform digital SPRINTER, (3) Menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan telah dilakukan. Sehingga implementasi proyek perubahan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan jangka menengah mencapai 45%. Faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan beberapa kegiatan jangka menengah dapat terlaksana lebih cepat dibandingkan rencana awal adalah karena tingginya komitmen dari tim efektif, dan kemampuan project leader dalam menyusun rencana kerja yang efektif, melakukan komunikasi dan kolaborasi kepada semua tim, kemampuan membangun jejaring kerja di tingkat nasional dan internasional, pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi pelaksanaan dan dan dukungan dari mentor. Implementasi proyek perubahan harus dikawal baik pada jangka menengah maupun jangka panjang dengan adanya dukungan dari stakeholder terkait khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian positif dari implementasi proyek perubahan tersebut menunjukkan bahwa proyek perubahan ini akan terus berlanjut sebagai solusi jangka panjang dari keterbatasan APBN untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.
- ItemStrategi Pembiayaan Kolaboratif dan Inovatif Ekonomi Biru (SPRINTER) : Laporan Proyek Perubahan(BBPMKP, 2024) OKTAPURA, Andy Artha DonnyProyek perubahan Strategi Pembiayaan Kolaboratif dan Inovatif Ekonomi Biru (SPRINTER) merupakan inovasi yang dibutuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru sebagai arah pembangunan nasional, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara maritim. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, KKP sebagai main actor tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru terlihat dari cenderung menurunnya pagu anggaran KKP. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan belum menjadi prioritas dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), APBN TA 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.325 triliun. Dari nilai APBN tersebut hanya Rp 6,43 triliun yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan KKP. Dengan kondisi tersebut tentu hadirnya proyek perubahan SPRINTER ini bisa menjadi sumber pendanaan untuk mendukung terlaksananya program-program Ekonomi Biru Dalam kurun waktu 2 bulan dimulai pada pertengahan bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan agutus 2024 telah dimplementasikan seluruh proyek perubahan sesuai dengan rencana aksi perubahan yang telah ditetapkan meliputi: (1) melakukan benchmarking terhadap lembaga/instansi yang mengelola sumber pendanaan non- APBN, (3) melakukan review terhadap struktur organisasi di Biro Perencanaan untuk mendukung implementasi pengelolaan sumber pendanaan non-APBN, (4) menyusun rumusan dan desain perencanaan skema pendanaan inovatif non-APBN untuk pembiayaan Ekonomi Biru sektor kelautan dan perikanan, serta (5) menyusun Rancangan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Kelompok Kerja Penyusunan Skema Pendanaan Inovatif Non-APBN untuk Pembiayaan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan. Implementasi proyek perubahan untuk mencapai tujuan jangka pendek mencapai 100%. Di samping itu, dalam periode waktu ini juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mulanya direncanakan dilaksanakan pada jangka menengah meliputi: (1) meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman SDM di Biro Perencanaan, (2) proses awal pembuatan platform digital SPRINTER, (3) Menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan telah dilakukan. Sehingga implementasi proyek perubahan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan jangka menengah mencapai 45%. Faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan beberapa kegiatan jangka menengah dapat terlaksana lebih cepat dibandingkan rencana awal adalah karena tingginya komitmen dari tim efektif, dan kemampuan project leader dalam menyusun rencana kerja yang efektif, melakukan komunikasi dan kolaborasi kepada semua tim, kemampuan membangun jejaring kerja di tingkat nasional dan internasional, pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi pelaksanaan dan dan dukungan dari mentor. Implementasi proyek perubahan harus dikawal baik pada jangka menengah maupun jangka panjang dengan adanya dukungan dari stakeholder terkait khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian positif dari implementasi proyek perubahan tersebut menunjukkan bahwa proyek perubahan ini akan terus berlanjut sebagai solusi jangka panjang dari keterbatasan APBN untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.
- ItemPembuatan format monitoring kenaikan pangkat dan jabatan pegawai dengan menggunakan Ms. Excel di Balai Besar Veteriner Maros: Laporan Aktualisasi(PPMKP, 2022) REZKY, RisnawatiMonitoring Kenaikan Pangkat dan Jabatan merupakan kegiatan penting dimana output dari kegiatan ters ebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyus un anggaran gaji pegawai untuk tahun s elanjutnya, untuk menjadi acuan dalam pengus ulan peta jabatan s erta untuk mengetahui kelengkapan dokumen kenaikan pangkat dan jabatan pegawai dalam pelaks anaan tugas pada Balai Bes ar Veteriner Maros . Namun, kegiatan monitrong ters ebut mas ih menggunakan cara manual dimana mas ih dilakukan dengan cara mengecek s atu pers atu PAK dan HPAK pegawai. Hal ini kuran g efektif dan efis ien karena membutuhkan banyak waktu s ehingga mengakibatkan timbulnya s uatu is u, yaitu “Belum Optimalnya Monitoring Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pegawai”. Kondis i ini mengakibatkan pros es adminis tras i di unit kerja menjadi terhambat s ehingga is u ters ebut kemudian dis eles aikan dengan s ebuah gagas an pemecahan is u, yaitu :”Pembuatan Format Monitoring Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pegawai Menggunakan Ms . Excel”. Gagas an pemecahan is u ters ebut diaktualis as ikan kedalam lima kegiatan, yaitu 1) Melakukan kons ultas i dengan mentor; 2) Mengidentifikas i dan mempelajari data -data yang dibutuhkan terkait kenaikan pangkat dan jabatan pegawai; 3) Mengklas ifikas ikan kenaikan pangkat dan jabatan s es uai dengan mas ing -mas ing jabatan; 4) Melakukan s os ialis as i kepada pegawai; dan 5) Melakukan evaluas i terhadap pelaks anaan kegiatan s os ialis as i monitoring kenaikan pangkat dan jabatan pegawai. Seluruh kegiatan aktualis as i ters ebut dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai das ar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientas i Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis , Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan nilai-nilai das ar ASN ters ebut memberikan dampak pos itif dan mendukung keberhas ilan pelaks anaan kegiatan aktualis as i s ehingga dapat menghas ilkan output utama berupa Ms . Excel s ebagai media monitoring kenaikan pangkat dan jabatan pegawai. Dengan ters edianya output ters ebut, maka kegiatan monitoring kenaikan pangkat dan jabatan akan lebih efektif dan efis ien ketika dibutuhkan s ehingga pelaks anaan tugas dan fungs i du unit kerja dapat berjalan dengan lancar.
- ItemOptimalisasi penyebaran informasi tentang perkarantinaan melalui media cetak leaflet di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana pada Unit Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Wilayah Kerja Bengkalis: Laporan Aktualisasi(PPMKP, 2022) PANE, Sofiah BoruKegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi penyebaran informasi tentang perkarantinaan melalui media cetak leaflet di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana pada unit kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru wilayah kerja Bengkalis” merupakan bagian dari salah satu syarat kelulusan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Pada kegiatan aktualisasi ini didasari dari environmental scanning di unit kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru wilayah kerja Bengkalis sehingga didapatkan 5 isu yang dianalisa menggunakan metoda APKL dan USG menghasilkan isu utama yaitu belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lapor karantina dalam pengeluaran dan/atau pemasukan media pembawa di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana wilayah kerja Bengkalis. Lalu dari isu utama tersebut dianalisis penyebab isu dengan metode fishbone dan dilakukan pembobotan menggunakan metode tapisan McNamara untuk gagasan penyelesaian isu tersebut sehingga didapatkan gagasan utama pemecahan isu yaitu optimalisasi penyebaran informasi tentang perkarantinaan melalui media cetak leaflet di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana pada unit kerja Balai Karantina Pertanian kelas I Pekanbaru wilayah kerja Bengkalis. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, kemampuan manajemen ASN dan Smart ASN telah diterapkan dalam mendukung kegiatan aktualisasi ini. Dalam tahapan kegiatan aktualisasi ini nilai – nilai yang paling dominan terjadi adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Loyal, dan Kolaborasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara lisan dan menggunakan leaflet yang telah mendapatkan respon positif dari pihak pengelola pelabuhan yang mendukung penuh dan mendapatkan respon baik dari masyarakat di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana Bengkalis yang ditandai adanya tanya jawab secara langsung.