Laporan Peserta Diklat

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 766
  • Item
    Pemanfaatan teknologi Platform Analisis Intelijen Maritim (P-AIM) dalam pengelolaan data statistik kapal di wilayah seluruh perairan Indonesia: Laporan aktualisasi
    (BBPMKP, 2025) ZALZABILAH, Adrian Putra
    Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pemantauan di wilayah perairan laut Indonesia. Namun, efisiensi kerja di unit pengawasan ini sempat menghadapi hambatan strategis, yaitu belum adanya data statistik jumlah kapal yang akurat pada kurun waktu dan lokasi tertentu, serta data historis rekapitulasi yang belum tersimpan secara terstruktur. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas penyajian informasi pemantauan real-time dan akurasi pelaporan aktivitas kapal, khususnya di wilayah rawan dan wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Laporan aktualisasi ini bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan menerapkan peran kedudukan Smart ASN demi mendukung terwujudnya Smart Governance di lingkungan Bakamla RI. Gagasan pemecahan isu yang diimplementasikan adalah pemanfaatan teknologi Platform Analisis Intelijen Maritim (P-AIM) dalam pengelolaan data statistik kapal di wilayah seluruh perairan Indonesia. Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan selama 29 hari kerja terhitung sejak 31 Juli 2025 sampai dengan 11 September 2025 melalui empat tahapan kegiatan utama : (1) melakukan konsultasi dan bimbingan bersama mentor terkait rencana pembuatan tata kelola data; (2) melakukan pengolahan data lalu lintas maritim melalui instrumen P-AIM; (3) melakukan proses filterisasi data sistem ; dan (4) melakukan pencatatan serta pengecekan berkala terhadap data statistik harian kapal seluruh perairan Indonesia untuk kemudian dilaporkan kepada atasan. Hasil dari pelaksanaan aktualisasi ini menunjukkan bahwa seluruh data lalu lintas maritim yang terekam kini dapat tersimpan ke dalam format sistematis yang terstruktur, akurat, serta mudah dicari kembali untuk kebutuhan analisis data berkala. Inovasi digitalisasi ini terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi tata kelola pengawasan maritim di satuan kerja KPIML. Selama pelaksanaan program, nilai-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) telah diinternalisasikan secara optimal sehingga dapat berkontribusi langsung pada pencapaian visi Bakamla RI, yaitu mewujudkan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya serta profesional menuju Indonesia maju. Kata Kunci: Aktualisasi, ASN BerAKHLAK, Bakamla RI, Platform Analisis Intelijen Maritim (P-AIM), Statistik Kapal, Juru Mudi Kapal Kelas 1 KNN 80 M, Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML), Latsar CPNS Golongan II.
  • Item
    Optimalisasi kinerja Inspektorat dengan form hasil penilaian tingkat kepuasan, kritik, dan saran menggunakan Google Form: Laporan aktualisasi
    (BBPMKP, 2025) CHOIRUDDIN, Ibnu Cahya
    Laporan aktualisasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai upaya mendukung terwujudnya Smart Government di lingkungan Inspektorat Bakamla RI. Permasalahan yang diidentifikasi adalah belum optimalnya sarana penyampaian pendapat, kritik, dan saran sehingga menghambat evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Analisis dilakukan menggunakan metode APKL dan USG, yang menetapkan isu ini sebagai prioritas utama. Solusi yang dikembangkan adalah pembuatan aplikasi berbasis Google Form sebagai media penilaian kepuasan, kritik, dan saran, yang dilaksanakan melalui tahapan konsultasi, penyusunan indikator, pembuatan form, uji coba, serta evaluasi. Implementasi kegiatan ini diharapkan menghasilkan sistem evaluasi yang efektif, meningkatkan motivasi pegawai, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar unit, serta mendukung fungsi pengawasan internal yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kata Kunci: ASN BerAKHLAK, Smart Government, Inspektorat Bakamla, Evaluasi Kinerja, Google Form, Kritik dan Saran, Konstabel Kapal Kelas 1.
  • Item
    Inovasi media penyimpanan data digital melalui Trans Cloud di lingkungan Kementerian Transmigrasi RI : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
    (BBPMKP, 2025) DEWI, Widya Amalia
    Kementerian Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi, termasuk pengelolaan data dan informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program transmigrasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan keterpaduan data di lingkungan internal kementerian, dibutuhkan sebuah sistem penyimpanan digital yang dapat menjawab tantangan transformasi digital dan tata kelola data modern. Aksi perubahan ini menginisiasi pembangunan Trans Cloud, yaitu sistem penyimpanan digital terpusat berbasis cloud yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Transmigrasi. Trans Cloud berfungsi sebagai media penyimpanan, kolaborasi, dan pertukaran dokumen resmi antar-unit kerja secara aman dan efisien. Sistem ini mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Pelaksanaan aksi perubahan ini menghasilkan peningkatan efisiensi kerja,transparansi pengelolaan dokumen, dan keamanan data di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Selain itu, Trans Cloud juga menjadi fondasi menuju implementasi tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan berbasis data. Ke depan, sistem ini diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi platform penyimpanan dan manajemen data terpadu lintas unit yang mendukung visi transformasi digital pemerintahan.
  • Item
    Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI berbasis efisiensi anggaran (SIMANTAP) di lingkungan Inspektorat BAKAMLA RI : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
    (BBPMKP, 2025) WIBOWO, Wahyu
    Aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang selama ini masih dilakukan secara manual, mengakibatkan keterlambatan informasi, ketidaksesuaian data, dan risiko kehilangan dokumen. Untuk mengatasinya, dikembangkan aplikasi SIMANTAP, sistem berbasis web yang memudahkan unit kerja memperoleh informasi progres tindak lanjut secara real-time, menyimpan dokumen secara aman, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan SIMANTAP dilaksanakan melalui tahapan koordinasi, pembentukan tim kerja, perancangan aplikasi, uji coba, sosialisasi, hingga peluncuran sistem pada 1 Oktober 2025. Implementasi sistem ini memberikan efisiensi anggaran sebesar Rp8.100.000 per tahun, mempercepat arus informasi, dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Inovasi ini menjadi wujud penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, mendukung transformasi digital pengawasan internal, serta memperkuat budaya kerja akuntabel dan kolaboratif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
  • Item
    Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik versi 6 dalam upaya pengendalian pengadaan barang/jasa di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
    (BBPMKP, 2025) NABABAN, Tektonio Alberto Grandis
    Laporan Aksi Perubahan berjudul “Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik versi 6 dalam Upaya Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan” menjelaskan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan petunjuk teknis (juknis) pengadaan berbasis katalog elektronik. Sebelum adanya juknis ini, proses pengadaan di lingkungan kementerian menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya standar pelaksanaan, ketidaksamaan prosedur antarunit, serta potensi keterlambatan dan ketidakefisienan. Penyusunan juknis versi 6 ini memberikan pedoman operasional yang lebih jelas, terukur, dan terintegrasi dengan sistem katalog elektronik terbaru. Implementasinya berdampak pada peningkatan efektivitas pengendalian pengadaan, percepatan proses pemilihan penyedia, konsistensi dokumentasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan. Aksi perubahan ini membuktikan bahwa penguatan regulasi teknis berbasis digital berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik