Laporan Peserta Diklat

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 386
  • Item
    Strategi peningkatan efektivitas Layanan Pelatihan Pertanian mendukung pembangunan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan berdaya saing : Laporan Proyek Perubahan
    (BBPMKP, 2023) AMIN, Muhammad
    Tahun 2018, Kementerian Pertanian telah melakukan amandemen terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian. Permentan Nomor 49 tahun 2011 telah dilengkapi aturan turunan atau Juklak/Juknis sehingga penyelenggaraan Diklat berjalan dengan baik, efektif, efesien serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Bahkan pada tataran sarana pendukung, Permentan 49 juga telah didukung dengan layanan digital (ESIPP) yang memudahkan dalam melakukan mengontrol capaian output dan outcome. Sebaliknya, Permentan 37 sebagai peraturan pengganti, sampai saat ini belum dilengkapi dengan aturan turunannya (Juklak/Juknis). Pada tataran sarana digital, kurun waktu empat tahun terakhir, telah dilahirkan 2 aplikasi sebagai penunjang penyelenggaraan pelatihan, yaitu; EPIK dan Reg-online. Aplikasi EPIK dipakai untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan reg-online dimanfaatkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan online. Pertanyaanya, 2 aplikasi terakhir menginduk pada Juklak/Juknis yang mana? Tujuan inovasi dari proyek perubahan ini, yaitu: (1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Monev pelatihan pertanian; (2) Menyusun instrumen monev sesuai Juklak terbaru; (3) Mengintegrasikan data pelatihan pertanian melalui aplikasi SIMLATAN. Secara simpel, output yang akan dicapai dari Proyek Perubahan ini adalah; (1) Tersusunnya petunjuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan capaian kinerja pelatihan pertanian; dan (2) Terintegrasinya data pelatihan pertanian dalam aplikasi SIMLATAN dalam jangka pendek serta integrasi aplikasi pada jangka menengah. Sedangkan dampak yang diharapkan dari Proyek perubahan ini adalah; Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPPSDMP serta Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pelatihan secara real time.
  • Item
    Strategi peningkatan pelayanan karantina terhadap ekspor pertanian dalam mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STANAS PK) : Laporan Proyek Perubahan
    (BBPMKP, 2023) ALFARABY, Akhmad
    Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Pelayanan karantina merupakan pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pertanian tahun 2020-2024, sasaran strategi (SS) 5 yaitu terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif dan efesien serta terwujudnya anggaran yang akuntabel”. Renstra Badan Karantina Pertanian 2020-2024 tertuang pada sasaran program (SP) 3 dan 4 serta sasaran kegiatan (SK) 11 dan 12 yaitu “ terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efesien dan berorientasi pada pelayan prima” dan terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efektif dan akuntabel. Proyek Perubahan “Strategi Peningkatan Pelayanan Karantina Terhadap Ekspor Pertanian Dalam Mendukung Strategi Nasional Pecegahan Korupsi (Stranas Pk)” merupakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan karantina pertanian sekaligus pelayanan publik yang ideal. Implementasi proyek perubahan ini 1. Tersedianya SK Kepala Badan tentang Strategi Peningkatan Pelayanan Karantina Terhadap Ekspor Pertanian dalam Mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). 2. Terbentuknya Strategi Peningkatan Pelayanan Karantina Terhadap Ekspor Pertanian dalam Mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), melalui: a. Pembuatan SOP Joint Inspection untuk kegiatan ekspor; b. Pembuatan alur pelayanan terpadu; c. Pembuatan rancangan IKM; dan d. Pelatihan SDM bekerjasama dengan instansi terkait. 3. Adanya SOP pemeriksaan bersama (joint inspection) untuk kegiatan ekspor memberikan manfaat tercapainya efektifitas waktu layanan dari 7 hari menjadi 4 hari sehingga tercapainya nilai efektifitas sebesar 57,1%. 4. Pemangkasan alur layanan yang semula 9 tahap menjadi 4 tahap sehingga tercapainya nilai efektifitas alur layanan sebesar 44%. 5. Efisiensi biaya dapat diturunkan dari 1,4 M menjadi 800 juta sehingga tercapai Efisiensi biaya sebesar 57,14 %.
  • Item
    Strategi peningkatan keberhasilan inseminasi buatan melalui pengembangan semen beku sexing oada sapi perah : Laporan Proyek Perubahan
    (BBPMKP, 2023) AKBAR
    Peran Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam merealisasikan arah kebijakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan benih berupa semen beku yang berasal dari pejantan unggul. Peranan ini sangat strategis mengingat penyediaan semen beku untuk kegiatan inseminasi buatan sampai dengan saat ini sangat efektif dalam upaya percepatan populasi ternak untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan kecukupan sumber protein hewani asal daging dan susu. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa diperkirakan pada tahun 2023 produksi daging ruminansia dalam negeri sebanyak 404 ribu ton, sedangkan angka kebutuhannya sekitar 815 ribu ton dalam satu tahun. Sedangkan pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri masih harus mengandalkan impor sekitar 80 – 85 %. Lemahnya kemampuan penyediaan daging dan susu di dalam negeri tidak lepas dari penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit mulut dan kuku yang terjadi sejak Triwulan II tahun 2022 yang berdampak pada penurunan populasi ternak nasional terutama ternak betina produktif pada sapi perah sehingga menjadi ancaman atau kendala tersendiri dari Pemerintah dalam mewujudkan program swasembada daging dan susu tahun 2026. Pada sisi lain, kebijakan Pemerintah melalui penggunaan semen beku sexing pada sapi perah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah keturunan sapi betina sebagai calon akseptor nampaknya belum optimal karena angka keberhasilan di lapangan masih rendah sehingga berdampak pada penurunan kepercayaan dari peternak atas penggunaan semen beku sexing. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan dalam pengembangan semen beku sexing sebagai ujung tombak dalam peningkatan populasi ternak akseptor sapi perah nasional melalui pengembangan metode dan sistem layanan inseminasi buatan berbasis digital sehingga data keberhasilan semen beku sexing dapat dipantau secara realtime dan disajikan secara valid. Penguatan kebijakan untuk menjamin ketersediaan semen beku sexing yang bermutu menjadi hal penting dan harus adaptif dengan terus mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari mengambil kebijakan melalui proyek perubahan Strategi Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan melalui Pengembangan Semen Beku Sexing pada Sapi Perah. Proyek perubahan ini memiliki 4 (empat) output, yaitu: 1) Tersedianya pejantan sapi perah yang telah tersertifikasi oleh LSPro; 2) Tersedianya petugas laborant yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan produksi semen beku sexing dan petugas IB di lapangan; 3) Tersedianya metode semen beku baru dalam memproduksi semen beku sexing; 4) Terbangunnya aplikasi layanan inseminasi buatan semen beku sexing. Implementasi proyek perubahan berdasarkan output yang diberikan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan semen sexing di lapangan yang ditunjang dengan sistem layanan inseminasi buatan berbasis digital sehingga dapat memberikan kontribusi dalam percepatan peningkatan populasi sapi perah betina nasional serta yang tidak kalah penting lainnya adalah peningkatan kepercayaan dan kesadaran dari peternak untuk menggunakan semen beku sexing pada akseptor yang dimilikinya. Output proyek perubahan ini sudah layak disosialisasikan dan akan menjadi benchmark atau replikasi pemanfaatan sistem layanan inseminasi buatan berbasis digital pada ruang lingkup yang lebih luas.
  • Item
    Surveilans Penyakit Hewan Terpadu (SURAKIT WANDU) Pengendalian Penyakit Hewan Terpadu dengan optimalisasi jejaring sumber daya kesehatan hewan : Laporan Proyek Perubahan
    (BBPMKP, 2023) AGUSTIA
    The implementation of animal disease surveillance in the Republic of Indonesia has varied challenges due to the large area that must be visited, the many islands and the unequal distribution of animal health resources in each region. By considering the condition of animal health status which must be determined every year, the implementation of surveillance must consider the availability of budget, number of personnel, timeline and technology so that implementation will be effective and efficient. The main objective of this project is to find out the overall status of animal diseases in the work area so that security and control strategies can be implemented effectively. The short term of the change project design begins with the formation of an effective team, then mapping the network of animal health resources in the work area, preparing technical instructions and integrated surveillance modules and disseminating technical instructions for integrated surveillance. In the medium term, implementing integrated surveillance involving animal health resources in 4 pilot project locus, distributing surveillance facilities and strengthening supporting infrastructure. The long-term project will implement integrated surveillance based on one health in the control and eradication of infectious animal diseases and the availability of technical guidelines for integrated surveillance of animal diseases that are used nationally. The public sector marketing strategy that will be implemented to encourage wider participation and utilization of the results of this change project is the 4P + 1C strategy which includes the product produced, namely in the form of "surakit wandu" technical instructions, price can be accessed freely, place, namely product channeling through stakeholders, promotion through various social media accounts of DIC Maros, and customers are all parties who use products which produced by integrated animal disease surveillance. The conclusion of this change project is that all short-term plans (milestones) have been implemented and for the medium-term plan there are two activities that have turned into short-term plans, namely the implementation of integrated surveillaPelaksanaan surveilans penyakit hewan di wilayah Republik Indonesia sangat bervariasi tantangannya dikarenakan luasnya daerah yang harus dikunjungi, berpulau-pulau serta ketidakmerataan sebaran sumberdaya kesehatan hewan pada masing-masing daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi status kesehatan hewan yang harus ditetapkan setiap tahunnya maka pelaksanaan surveilans harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran, jumlah personil, rentang waktu dan teknologi sehingga pelaksanannya akan efektif dan efisien. Tujuan utama dari proyek perubahan ini adalah untuk diketahuinya status penyakit hewan secara menyeluruh di wilayah kerja sehingga strategi pengamanan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan efektif. Rancangan proyek perubahan jangka pendek diawali dengan pembentukan tim efektif kemudian pemetaan jejaring sumber daya kesehatan hewan di wilayah kerja, penyusunan petunjuk teknis dan modul surveillans terpadu dan sosialisasi petunjuk teknis surveillans terpadu. Untuk jangka menengah melaksanakan surveillans terpadu dengan melibatkan sumberdaya kesehatan hewan di 4 lokus pilot project, terdistribusinya sarana surveillans serta penguatan infrastruktur pendukung. Proyek jangka panjang akan dilaksanakan surveillans terpadu berbasis one health dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular serta tersedianya juknis/pedoman panduan surveillans terpadu penyakit hewan yang digunakan secara nasional. Strategi marketing sektor publik yang akan diterapkan untuk mendorong partisipasi dan pemanfaatan secara lebih luas dari hasil proyek perubahan ini adalah strategi 4P + 1C yang meliputi product yang dihasilkan yaitu berupa petunjuk teknis "surakit wandu", price dapat diakses secara bebas, place yaitu channeling product melalui stakeholder, promotion melalui berbagai akun sosial media Balai Besar Veteriner Maros, dan customer adalah seluruh pihak yang menggunakan produk yang dihasilkan oleh surveillans penyakit hewan terpadu. Sebagai kesimpulan dari proyek perubahan ini adalah seluruh rencana jangka pendek (milestone) telah terlaksana dan untuk rencana jangka menengah ada dua kegiatan yang berubah menjadi rencana jangka pendek, yaitu terlaksananya surveillans terpadu di 4 lokus pilot project dan terdistribusinya sarana prasarana surveillans.nce in 4 pilot project locus and the distribution of surveillance infrastructure.
  • Item
    Akselerasi Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara melalui Fitur Gamification pada Aplikasi SERAYA di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
    (BBPMKP, 2023) WIDYASIH, Indah Dwi
    Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta untuk menciptakan integritas moral yang tinggi di kalangan aparatur negara, maka setiap aparatur negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaanya sesuai periode waktu yang ditentukan. Di Kementerian Hukum dan HAM, aparatur negara yang bukan menjadi wajib lapor LHKPN melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA. Pada tahun 2023, kepatuhan pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA belum mencapai 100% pada periode pelaporan yang telah ditetapkan karena belum optimalnya monitoring dan proses validasi laporan harta kekayaan oleh para administrator. Sebagai solusi inovasi untuk akselerasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan, maka dilakukan pengembangan Fitur Gamification aplikasi SERAYA dimana setiap achievement pelaporan harta kekayaan tersaji secara informatif dan menarik realtime setiap mingguan, bulanan dan tahunan serta dapat dipantau dengan mudah oleh seluruh pelapor maupun administrator. Pengembangan Fitur Gamification ini merupakan wujud implementasi dari core value BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif. Melalui Fitur Gamification, para satuan kerja menjadi lebih mudah untuk melihat setiap achievement pelaporan harta kekayaan dan termotivasi untuk menjadi yang tercepat dalam pelaporan harta kekayaan. Fitur Gamification sangat bermanfaat untuk efektifitas pengelolaan pelaporan harta kekayaan serta bisa menjadi alternatif solusi yang sangat membantu akselerasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi para aparatur negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada periode pelaporan selanjutnya.