Repositori Kementerian Pertanian
Repositori Publikasi Kementerian Pertanian merupakan kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup Kementerian Pertanian. Publikasi terdiri dari:
- terbitan berkala ilmiah (scientific journal, scientific periodical)
- berkala semi ilmiah (semi populer jurnal)
- tidak berkala (leaflet, poster, infografis)
Repositori dikelola oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi ilmiah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik Kementerian Pertanian dalam penyediaan informasi pertanian.
Guna meningkatkan mutu layanan yang lebih baik, kami mengharap kesediaan Saudara berkenan mengisi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait layanan Repositori Publikasi Kementerian Pertanian pada link berikut ini https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/surveypustakadigital/.
Communities in Repositori
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item
Road Map Penelitian dan Pengembangan Lahan Kering
(Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2014) Las, Irsal; Agus, Fahmuddin; Nursyamsi, Dedi; Husen, Edi; Sutriadi, Teddy; Wiratno; Syahbuddin, Haris; Jamil, Ali; Ritung, Sofyan; Mulyani, Anny; Hendrayana, Rahmat; Dariah, Ai; Suryani, Erna; Sulaeman, Yiyi; Nurida, Neneng L.; Rejekiningrum, Popi
Eksistensi lahan kering di Indonesia memiliki peran strategis mendukung pembangunan menuju pertanian bioindustri berkelanjutan. Peran strategis lahan kering tersebut ditunjukkan antara lain oleh potensi areal yang luas, adanya peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan komoditas komersial (perkebunan, hortikultura dan peternakan), dapat mengkompensasi produksi pertanian karena lahannya terdegradasi, dan karena konversi lahan.
"Road Map Penelitian dan Pengembangan Lahan Kering Mendukung Pertanian Bioindustri Berkelanjutan" disusun untuk memberikan arahan secara koseptual dan komprehensif berlandaskan tag line Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian "Science. Innovation. Networks", serta memuat bahasan antara lain: (1) potensi, karakteristik dan permasalahan lahan kering; (2) state of the art pengembangan IPTEK lahan kering; (3) arah, strategi, dan road map penelitian dan pengembangan lahan kering; dan (4) konsep dan strategi pengembangan lahan kering untuk mendukung pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan.
Item
Statistik Pertanian 2016
(Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Dukungan data yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan pada setiap tahap perencanaan pembangunan pertanian dalam berbagai periode. Sebagai kelanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) menerbitkan Buku Statistik Pertanian 2016. Penerbitan buku tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pertanian tangguh yang ingin dicapai pada periode 2015 – 2019, melalui dukungan data yang terkait dengan produksi usaha tani, juga disajikan data sumber daya produksi dan pendukung lainnya dengan beberapa penyempurnaan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya.
Buku Statistik Pertanian 2016 menyajikan data series untuk 5 (lima) tahun terakhir yang terbagi dalam 4 (empat) bab mulai dari data sub sistem agribisnis hulu sampai dengan data sub sistem agribisnis hilir. Data dan informasi sub sistem agribisnis hulu meliputi data sumber daya alam, sumber daya modal dan sarana produksi. Adapun data sub sistem usaha tani meliputi data produksi dan populasi. Untuk sub sistem agribisnis hilir meliputi data produk domestik bruto, nilai tukar petani, perdagangan komoditas pertanian, harga dan konsumsi pertanian. Data sub sistem jasa penunjang meliputi sumber daya manusia, hasil teknologi pertanian dan kelembagaan pertanian. Data terakhir yang disajikan untuk Sub sektor Tanaman Pangan merupakan Angka Prakiraan Produksi 2016, Sub sektor Hortikultura Angka Tetap 2015, Sub sektor Perkebunan Angka Sementara 2015 dan Sub sektor Peternakan Angka Sementara 2016.
Item
Kasus Desa Balingawan, Apakah Dapat Dijadikan Bahan Penyusunan Hukum Modern?
(Biro Hukum Kementerian Pertanian, 2022) Purwantoro, Rizky
Dalam sejarah umat manusia, bentuk hukum boleh saja berganti, baik bentuk maupun mungkin penamaannya, namun yang perlu diperhatikan bahwa dapat saja intisari dari suatu hukum atau semacamnya ada kemiripan, sebuah kemiripan yang mungkin saja dapat terjadi disebabkan dengan adanya asas dan prinsip yang diakui oleh hampir seluruh manusia di zaman manapun. Selain adanya kesamaan asas dan prinsip, secara naluriah alami manusia biasanya akan membenci terjadinya suatu kejahatan yang lumrah disepakati khalayak umat manusia. Misalnya saja terhadap kasus pembunuhan, layaknya manusia normal kebanyakan akan mengecam terhadap perbuatan membunuh sesama manusia, apakah dia itu beragama ataupun tidak beragama, apakah itu sejak zaman nabi Adam As atau manusia purba sampai dengan manusia dapat terbang ke bulan, sepertinya ada kecenderungan naluriah seorang manusia untuk membenci perbuatan membunuh sesama manusia. Pada zaman Jawa Kuno sendiri telah ada beberapa aturan main atau hukumnya apabila terjadi kasus pembunuhan, pada saat itu hukuman terberat tentu saja akan diberikan kepada mereka yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak yang paling berwenang dalam pengadilan, dalam hal ini pada masa modern disebut hakim. Perbedaannya adalah apakah yang mendapatkan hukuman atau sanksi hanyalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan perbuatan pembunuhan ataukah ada pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Disinilah perbendaannya, karena ada beberapa nilai-nilai yang bergeser seiring perkembangan zaman, maka corak, warna, atau apapun dalam hukumannya itu tetap memiliki ketidaksamaan, yang pastinya berdampak besar kepada model hukuman yang diberikan.
Item
Meninjau Kembali Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
(Biro Hukum Kementerian Pertanian, 2022) Setiawan, Indra
Studi ini difokuskan pada isu kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan menghadirkan gagasan untuk melakukan limitasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan hukum yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Berdasar pada hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya rekonstruksi terhadap keberadaan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berpotensi dijadikan alat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditandai dengan adanya dualisme antara Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah yang menimbulkan kerancuan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta proses pembentukan Peraturan Presiden yang lebih singkat dan mudah jika dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarenakan proses pembentukan Peraturan Presiden menyimpangi pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan undang-undang, sehingga menyebabkan hiper regulasi. Dalam mengkaji tujuan dimaksud, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang ditunjang dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.
Item
Aspek Legalitas Atas Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia
(Biro Hukum Kementerian Pertanian, 2022) Ramadhon, Rizqi Nur
Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK merupakan wabah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah. Dalam menangani wabah PMK diperlukan pengaturan yang mengatur dalam hal tersebut. Pengaturan hukum di Indonesia dalam menangani wabah PMK tidak begitu mumpuni. Banyaknya permasalahan-permasalahan dalam menangani wabah PMK karena tidak adanya dasar hukum yang kuat. PMK akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, bukan hanya karena mengancam kelestarian populasi ternak di dalam negeri, tetapi juga mengakibatkan hilangnya peluang ekspor ternak dan hasil ternak.Oleh karena itu penulis akan mengulas dan mengangkat tulisan aspek legalitas atas penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku Di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam hasil penelitian pengaturan yang ada belum cukup dalam mengakomodir permasalahan dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia dan pemerintah harus segera membentuk pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden sehingga penanganan wabah PMK ini agar dapat teratasi.