Artikel Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Artikel Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 37
Results Per Page
Sort Options
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 13 No. 1, April 2020(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-04) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. Design of Financing Models in CorporateBased Agricultural Development Areas 2. Design and Implementation of Food Crop and Vegetable Farm Business Consolidation 3. Strategy of the Ministry of Agriculture to Face the Impact of Covid-19 4. Omnibus Law on Job Creation in Agriculture Sector 5. ICASEPS Research in 2020 6. ICASEPS Virtual Meeting in Response to Covid-19 Pandemic 7. Journal Reaccreditation 8. ICASEPS on 2020 Work Meeting 9. ICASEPS Cooperation with Regional Agricultural Services 10. Welcome
- ItemAntisipasi Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Beras Dunia Pada Masa Transisi Normal Baru(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-07) Simatupang, PantjarPandemi Covid-19 gelombang pertama telah menimbulkan gejolak pasar beras global pada Maret-April 2020. Setiap negara mengutamakan penyelamatan kebutuhan dalam negerinya dan bahkan mengambil kesempatan meraih untung sekali pun dapat menimbulkan kesulitan bagi negara lain. Indonesia beruntung tidak harus mengimpor beras karena memiliki cadangan yang cukup. Pasar beras dunia sudah kembali normal sejak Mei 2020 seiring dengan meredanya penyebaran SARS-CoV-2 virus penyebab Covid-19 dan dimulainya transisi ke masa normal baru (new normal) di banyak negara, termasuk Indonesia. Risiko muncul-nya SARS-CoV-2 gelombang kedua masih cukup tinggi pada akhir tahun ini hingga pertengahan tahun depan. Disarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi kecukupan cadangan beras pemerintah dan total stok beras nasional serta kaitannya dengan kebutuhan impor beras tahun 2020 karena dua hal: (1) panen raya musim hujan dan tanam musim kemarau padi sudah selesai sehingga sudah dapat diketahui perkiraan produksi dan stok pada akhir 2020; (2) harga beras dunia diperkirakan akan menurun dalam periode Juni-Juli 2020. Jika memang diperlukan, waktu yang tepat membuat kontrak impor beras ialah Juli-Agustus 2020. Pemerintah Indonesia juga perlu membangun sistem ketahanan pangan nasional jangka menengahpanjang, termasuk membangun sistem peringatan dan tindakan dini bencana pangan.
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 13 No. 2, Agustus 2020(Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-08) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. How to Boost Horticulture Export for Farmers’ Income Improvement 2. Poverty Alleviation in Agriculture and Rural Areas 3. Business Licence Handling for Agricultural Sector Affected by Covid-19 Pandemic 4. Regulation of Financial Services Authority (OJK) on National Economic Stimulus as Countercyclical Policy of the Spread of Coronavirus Disease 5. ICASEPS Research Progress in 2020 amid Covid-19 Pandemic 6. Publications 7. ICASEPS Webinar: Post Covid-19 Pandemic Anticipation 8. ICASEPS Holds a Mass Rapid Test 9. Welcome
- ItemStrategi Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-08) Pasaribu, Sahat M.Pasokan produksi pangan mendapat perhatian yang besar di tengah pandemi Covid-19 saat ini karena ketersediaannya sangat signifikan menjaga stabilitas sosial ekonomi nasional. Produksi pangan (dan ternak) dilindungi dari risiko kerugian karena kerusakan tanaman (atau kematian ternak) dengan penerapan skema asuransi. Asuransi pertanian adalah salah satu instrumen kebijakan untuk melindungi kepentingan petani. Tulisan ini membahas strategi pelaksanaan program asuransi pertanian di tengah wabah virus corona untuk menjamin keberlanjutan usaha tani. Pembahasan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data sekunder dengan informasi yang relevan lainnya. Petani/peternak terus menunjukkan keinginan berasuransi karena manfaat yang dapat diberikannya, seperti ditunjukkan oleh pelaksanaan skema AUTP (padi) dan AUTS/K (sapi/kerbau). Kementerian Pertanian perlu terus mendorong penerapan dan pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan ketenangan berusaha tani/beternak, meningkatkan produksi, dan memperbaiki kesejahteraan petani/peternak. Strategi pelaksanaan program asuransi pertanian di tengah pengaruh Covid-19 di antaranya mencakup: (a) upaya peningkatan peserta asuransi dengan data yang akurat, (b) perbaikan pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan advokasi, (c) penyediaan anggaran bantuan premi, (d) pengintegrasian program asuransi pertanian ke dalam skema kredit, (e) pengembangan aplikasi asuransi untuk komoditas strategis (seperti jagung, bawang merah, serta kambing dan domba), (f) pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (drone) serta dukungan terhadap kemitraan usaha (PPP), dan (g) pengembangan model asuransi berbasis produktivitas (yield-based insurance model).
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 13 No. 3, Desember 2020(Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-12) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. Increasing Added Value of Superior Agricultural Products 2. Agricultural Insurance Evaluation and the Design for Sugarcane and Cocoa Farmings Insurance 3. Government Regulation on Farm Financing 4. 2020 Research Report 5. Publications 6. Book Launching 7. Professorial Inauguration
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 14 No. 1, April 2021(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021-04) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. Agricultural Investment Enhancement Strategy 2. Optimal Use of People’s Business Credit (KUR) to Support Agricultural Production 3. Ministry of Agriculture Strategic Program 2021 4. ICASEPS Research Topics in 2021 5. Publications 6. ICASEPS Collaboration and Supervision in Four Regencies of Central Java Province 7. Professorial Inauguration Ceremony 8. Welcome
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 14 No. 2, Agustus 2021(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021-08) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. Strategy and Policy for Increasing the Export of Indonesian Coconut and Pepper 2. Improving Milk Supply, Competitiveness, and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia 3. The Adoption of the Ministry of Agriculture Regulation on Business Activity Standard and Product Standard on the Implementation of Risks Based Business License 4. ICASEPS’ Research Progress 5. Publications 6. 1st International Conference on Agriculture, National Resources, and Rural Development (ICANaRD) Organized by ICASEPS 7. Cooperation between ICASEPS and University of Jember 8. Representing the Ministry of Agriculture, ICASEPS’ Librarian Wins Outstanding Librarian at West Java Level
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 14 No. 3, Desember 2021(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021-12) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContent: 1. Farmers Protection and Empowerment: Toward Competitive, Self-Reliant Food Security 2. Strategy to Accelerate and Penetrate Processed Local Food Markets 3. The Strategy of Corporate Farming Development in Supporting Central Kalimantan Food Estate 4. 2021 Research Report 5. Publications 6. Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021 7. ICASEPS Assistance on Application of BroadScale Fruit Fly Management Technology (AWM Fruit Flies) on Mango Plants in Sumedang 8. Technical Guidance: Marketing of Mango to Modern and Export Markets 9. Merdeka Belajar Program: Collaboration between ICASEPS and Tidar University 10. Inauguration Ceremony of Research Professors
- ItemProspek Pengembangan Industri Gula di Indonesia(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-01) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; Mardianto, Sudi; Suryana, AchmadBerdasarkan pemberitaan Harian Umum Kompas (7 Desember 2021), kuota impor gula mentah Indonesia tahun 2022 naik menjadi 4,37 juta ton (tahun 2021 3,78 juta ton). Total stok gula kristal putih atau konsumsi saat ini sebanyak 1,3 juta ton. Dalam pemberitaan tersebut ada beberrapa hal yang perlu menjadi pencermatan untuk dijadikan dasar pengembangan industri gula tebu Indonesia. Policy Brief ini akan memaparkan apa saja pertimbangan tersebut.
- ItemMencermati Nilai Tukar Petani Pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-02) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; Mardianto, Sudi; Sumedi; Suryana, AchmadSesuai dengan formula perhitungan NTP yang digunakan BPS, nilai NTP dipengaruhi oleh perubahan nilai Indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayarkan oleh petani (Ib). Faktor yang mempengaruhi It adalah adalah harga di tingkat petani; Sementara faktor yang mempengaruhi Ib adalah terkait dengan harga barang yang dibeli petani, baik untuk konsumsi maupun untuk usahatani, termasuk penambahan barang modal. Perkembangan produksi tidak mempengaruhi nilai NTP, kecuali pada saat dilakukan penyesuaian tahun dasar, karena volume produksi hanya menjadi pembobot pada perhitungan NTP di tahun dasar. NTP dan NTUP 2021 sejak bulan Januari hingga Desember senantiasa di atas 102,90. Periode panen raya padi (April-Juli) yang biasanya menekan NTP dan NTUP ternyata tidak terjadi; bahkan sejak Agustus-Desember terus meningkat sehingga NTP dan NTUPnya mencapai 108,34 dan 108,52. Tidak terjadinya pola sinusoidal pada 2021 diyakini berkaitan dengan peningkatan NTP dan NTUP subsektor Perkebunan yang secara berkelanjutan sejak September 2020 hingga saat ini. Berdasarkan rumus perhitungan NTP, peningkatan NTP dapat dilakukan dengan mengupayakan perubahan nilai indeks yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar oleh petani. Upaya meningkatkan indeks harga yang diterima petani dapat dilakukan melalui, antara lain: (i) stabilisasi harga produk pertanian, (ii) peningkatan efisiensi pemasaran komoditas pertanian, (iii) peningkatan kualitas produk melalui penanganan panen dan pascapanen produk primer, (iv) peningkatan dan perluasan ekspor komoditas pertanian, (v) peningkatan efisiensi usahatani, akses pasar, bargaining position, dan (vi) peningkatan nilai tambah produk pertanian. Sementara untuk menjaga agar perubahan indeks harga yang dibayar petani relatif kecil dapat dilakukan dengan: (i) stabilisasi harga barang yang dikonsumsi petani, (ii) subsidi input pertanian, (iii) jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian secara 6 tepat, dan (iv) program padat karya di sektor pertanian. Strategi dan rencana aksi peningkatan NTP tidak dapat dilakukan hanya oleh Kementerian Pertanian; namun perlu melibatkan kementerian/Lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, peran Kementerian Koordinator Perekonomian sangat strategis untuk mewujudkan target pencapaian NTP tahun 2024.
- ItemAntisipasi Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Sektor Pertanian Indonesia(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-02-03) Sumedi; Dermoredjo, Saktyanu K.; Wahida; Setiyanto, Adi; Mardianto, SudiRusia dan Ukraina memiliki peran strategis dalam perdagangan global. Kedua negara ini memasok gas dan dan minyak bumi terutama bagi UE, pengekspor komoditas pangan utama seperti gandum dan jagung serta bahan baku pupuk berupa potasium. Konflik Rusia-Ukraina berpotensi menjadi bola salju pemburukan ekonomi global. Indonesia sebagai salah satu pelaku pasar pangan global, dipastikan juga akan terdampak, baik secara langsung, terdampak melalui gejolak pasar komoditas global, maupun dampak bola salju akibat krisis energi dan industri pupuk. Perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina akan terdampak langsung meskipun tidak terlalu besar. Ekspor Indonesia adalah CPO, karet, kopi, kakao, minyak kelapa, teh, dan tembakau. Komoditas yang diimpor adalah gandum dan phospat sebagai bahan baku pupuk. Dampak tidak langsung terjadi, karena konflik Rusia-Ukraina akan meningkatkan harga komoditas pangan dunia, terutama CPO, gandum, jagung dan kedelai. Peingkatan harga ini perlu diwaspadai dampaknya terhadap ketersediaan minyak goreng, industri tahu dan tempe, serta usaha peternakan rakyat. Kenaikan harga energi akan meningkatkan harga pangan global karena meningkatnya biaya produksi terutama pupuk serta biaya distribusi.
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter. Vol. 15 No. 1, April 2022(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-04-01) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContents: - Vegetable Supply Chain in the COVID-19 Pandemic - Monitoring and Evaluation of the Dynamics of Agricultural and Rural Development: - PATANAS (National Farmers Panel) - Strategy to Increase Local Content for the Development of Agricultural Machinery - Prospect of Sugar Industry Development in Indonesia - 2022 ICASEPS Research Activities - PATANAS Book Content - First ADM Meeting of G20 Presidency Indonesia 2022 - Joint Rice Harvest as Part of the Indofinance Research Project - ACIAR, APPERTANI, and ICASEPS Collaboration on Coffee Quality Improvement and Honey Bee Cultivation Training by Indogreen Research Project - Welcome - ICASEPS Welcomes 8 New Officials for the Class of 2021
- ItemMemahami Dinamika Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Di Sektor Pertanian(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-04-04) Sumedi; Mardianto, SudiSalah satu perubahan kebijakan perapajakan yang menjadi isu dan perbincangan adalah peningkatan tarif PPN DARI 10% menjadi 11% dan dikenakannya terhadap hasil pertanian dengan terbitnya UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan kebijakan ini dinilai banyak kalangan akan berdampak membebani para petani dan usaha kecil di sektor pertanian. Namun bila ditelusuri kebelakang, status hasil pertanian sebagai obyek pajak sudah berlangsung sejak tahun 2001 melalui PP No. 12/2001.
- ItemMewaspadai Dampak Situasi Pangan Global Terhadap Sektor Pertanian Indonesia(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-05-05) Wahida; Sinuraya, Julia F; Yofa, Rangga D; Sumedi; Mardianto, SudiSituasi pangan global saat ini sedang dalam kondisi yang serius. Faktor perubahan iklim pandemi Covid-19, dan konflik Rusia-Ukraina, menyebabkan disrupsi kemampuan produksi dan rantai nilai pangan dunia. Pasokan pangan dunia tergangu karena penurunan produksi, peningkatan biaya, ataupun terkendala distribusi serta kebijakan safety first dari negara eksportir. Respon beberapa negara importir mengamankan kebutuhan dengan meningkatkan impor pangan semakin meningkatkan tekanan di pasar pangan dunia. Kondisi ini tercermin dari indeks harga pangan dunia yang terus meningkat sejak tahun 2020, dan mencapai titik tertinggi sebesar 160.
- ItemPerkembangan Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-07-06) Mardianto, Sudi; Suryana, AchmadData inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan upah buruh tani bulan Juni 2022 mengindikasikan krisis ekonomi global sudah mulai berimbas ke Indonesia. Sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan berkontribusi besar terhadap peningkatan inflasi Juni 2022. Namun di sisi lain, peningkatan harga beberapa komoditas hortikultura strategis (cabai dan bawang merah) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan NTP Juni 2022. Sementara itu, buruh tani menjadi pihak yang paling tidak beruntung dengan adanya inflasi, karena pendapatan riilnya mengalami penurunan.
- ItemAgro-Socioeconomic Newsletter Vol. 15 No. 2 Agustus 2022(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-08) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianContents: - Strategy for Farmers Corporation Development to Support Food Estate in Central Kalimantan - Strategy for Strengthening Local Government and Community Food Reserves - Facing the Global Food Insecurity and Its Impact on Indonesia’s Agricultural Sector - The Role of the Agricultural Sector in Reducing Indonesia's Hunger Index at the Global Level - Digital Agriculture Technology in Indonesia’s Transforming Smallholder Agriculture Sector - Publications - AWG Workshop on Gap Analysis on FLW Indices - Joint Webinar AWG & DWG: Enhancing Digital Agriculture and Rural Finance for Food Security - The 2nd Agriculture Deputies Meeting (ADM 2) – G20 - Transfer of ICASEPS Researchers to the National Research and Innovation Agency (BRIN) - Independent Campus Learning Program at ICASEPS - Welcome New Staff of ICASEPS
- ItemMencermati Perkembangan Harga Pangan Global dan Domestik Sebagai Antisipasi Menghadapi Ancaman Krisis Pangan(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-08-07) Mardianto, Sudi; Sumedi; Wahida; Suryana, AchmadMeskipun harga pangan di pasar global secara umum sudah menunjukkan tren yang menurun, namun tetap lebih tinggi dibandingkan awal tahun 2020. Durasi tingkat harga pangan yang tinggi yang relatif lama telah mulai berimbas ke dalam negeri. Data BPS menunjukkan inflasi di tingkat produsen secara tahunan (YoY) pada bulan Juli 2022 telah mencapai 11,77%, jauh lebih tinggi dibanding inflasi tingkat konsumen yang hanya 4,94%. Inflasi di tingkat produsen tertinggi terdapat di sektor makanan dan minuman, yaitu industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, serta minyak dan lemak; yakni sebesar 10,16% secara tahunan. Daya tahan Indonesia dalam pengendalian inflasi, saat ini sangat bergantung pada subsidi BBM. Tingginya Harga energi dan pupuk di pasar global yang masih relatif tinggi hingga saat ini, merupakan hal yang paling dikhawatirkan; karena akan menjadi pemicu tetap tingginya harga pangan di pasar global
- ItemKebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pangan Utama(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-09-08) Setiyanto, Adi; Mardianto, Sudi; Gunawan, Endro; Wahida; SumediDitengah situasi global yang dinamis akibat perubahan iklim, pandemi Covid-19 yang belum usai, dan konflik geopolitik yang berdampak terhadap perdagangan global. Isu yang berkaitan dengan impor pangan: penurunan impor jagung yang disubstitusi oleh gandum, terutama untuk pakan ternak sehingga diskusi memunculkan untuk memilah kode HS untuk food dan feed; impor beras terutama beras menir yang dipersepsikan publik dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dikaji potensi produksi; penggunaan instrumen tarif untuk meningkatkan daya saing usaha pertanian domestik, khususnya untuk mendorong usaha tani kedelai.
- ItemPerkiraan Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kinerja Usahatani Dan Produksi Komoditas Strategis(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-10-09) Setiyanto, Adi; Yofa, Rangga DityaKebijakan Pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsdi sebesar 31% untuk solar/biosolar dan 31% untuk pertalite akan berdampak terhadap kinerja peranian secara langsung maupun tidak langsung. Kenaikan harga BBM menyebabkan berubahnya kinerja usaha jasa alsintan (traktor, trans-planter, power thresher harvester, pompa air) yang tercermin dari peningkatan harga sewa jasa alsintan tersebut, biaya operasional dan pemeliharaan, serta berubahnya pembagian hasil sewa jasa antara pemilik dan operator
- ItemIndeks Kelaparan Indonesia dan Upaya Mengatasinya(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-10-10) Mardianto, Sudi; Suryani, Erma; Mailena, LiraIsu kelaparan tersembunyi saat ini menjadi sorotan banyak pihak, mengingat kelaparan menjadi salah satu indikator ketidakmampuan pemerintah mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Golas/SDGs) pada tahun 2030 adalah menghilangkan kelaparan, menjaga kecukupan nutrisi, dan memastikan akses pangan oleh semua orang. Bagaimana tingkat keparahan rawan pangan kronis dan malnutrisi di Indonesia di tingkat global ? Berdasarkan data GHI tahun 2021, indeks kelaparan Indonesia berada pada urutan ke-73 dari 116 negara, tergolong moderat (sedang). Ada empat indikator sebagai penentu skor GHI, yaitu (1) proporsi penduduk kurang gizi, (2) prevalensi anak balita kurus/wasting, (3) prevalensi balita stunting, dan (4) tingkat kematian anak balita. Selama periode 2000-2021, perkembangan keempat indikator ini menunjukkan penurunan yang mengindikasikan kondisi ini semakin membaik. Jika dicermati skor masing-masing indikator, prevalensi stunting di Indonesia tergolong serius, sementara tiga indikator lainnya tergolong rendah dan sedang. Upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah yang tercermin dari terbitnya Perpres No. 72 tahun 2021. Upaya untuk mengejar target angka stunting yang ditargetkan pada angka 14 % pada tahun 2024, komitmen dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan dengan memprioritaskan implementasi program yang mendukung penurunan stunting diarahkan pada daerah-daerah rawan pangan. Peran Kementerian Pertanian dalam mendukung penurunan stunting, yaitu (1) tetap meningkatkan kapasitas produksi pangan oleh Ditjen Teknis,(2) mengimplementasikan beberapa program difokuskan pada daerah rawan pangan, (3) perlu diupayakan memperluas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), karena selain dapat memenuhi kebutuhan pangan yang murah dan beragam, juga dapat meningkatkan asupan gizi keluarga, dan (4) upaya pengembangan beras golden rice dan nutrizinc terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras bernutrisi.