Laporan Peserta Diklat

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10070

Browse

Browsing Laporan Peserta Diklat by Subject "Akselerasi"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif : Laporan Proyek Perubahan
    (PPMKP, 2022) DEWI, Arum KUsnila; PPMKP
    Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Pelayanan karantina merupakan pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pertanian tahun 2020-2024, sasaran strategi (SS) 5 yaitu terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif dan efesien serta terwujudnya anggaran yang akuntabel”. Renstra Badan Karantina Pertanian 2020-2024 tertuang pada sasaran program (SP) 3 dan 4 serta sasaran kegiatan (SK) 11 dan 12 yaitu “ terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efesien dan berorientasi pada pelayan prima” dan terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efektif dan akuntabel. Proyek Perubahan “Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK)” merupakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan karantina pertanian sekaligus pelayanan publik yang ideal. Implementasi proyek perubahan ini 1. Terbangunnya standar pelayanan PKPTK dengan 8 (delapan) aspek yaitu; SOP pemeriksaan bersama, Alur layanan, proses bisnis, IKM, biosecurity, pelayanan satu portal, peta dan kebutuhan SDM, dan nilai efektif, efisien. 2. Adanya SOP pemeriksaan bersama (joint inspection) dan biosecurity memberikan manfaat tercapainya efektifitas waktu layanan dari 21 hari menjadi 7 hari sehingga tercapainya nilai efektifitas sebesar 67,5%. 3. Pemangkasan alur layanan yang semula 10 tahap menjadi 3 tahap sehingga tercapainya nilai efisiensi biaya layanan sebesar 75%. 4. tersedianya tempat pelayanan satu pintu dan/atau pusat pelayanan satu atap di dalam kawasan pelabuhan untuk insatasi terkait akan memberikan kemudahan proses pelayanan publik dan sebagai sarana penguatan komunikasi, koordinasi, informasi dan pengawasan integritas SDM. 5. tersedianya layanan satu portal seperti Single yang Submission Modul Quarantine and Custom (SSmQC) dan aplikasi yang terintegrasi dengan pelabuhan operator.
  • Thumbnail Image
    Item
    Strategi akselerasi peningkatan kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara : Laporan Proyek Perubahan
    (PPMKP, 2022) ARIANY, Dwi; PPMKP
    Polri selaku Lembaga Negara yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat bertekat mengoptimalkan pelayanan prima melalui peningkatan efektifitas penanganan perkara dalam proses penegakan hukum. Sebagai penyelenggara fungsi penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri penguatan manajemen dari aspek tata kelola barang bukti dokumen transaksi keuangan berbasis teknologi informasi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Proyek Perubahan bermaksud melaksanakan inovasi agar sistem penanganan barang bukti (BB) dokumen transaksi keuangan di Bareskrim Polri dapat dilaksanakan secara aman, digital dan tervalidasi sehingga meminimalisir kesalahan penanganan BB dan memberikan kepastian hukum. Proyek Perubahan (Proper) telah mencapai hasil yang baik sesuai dengan milestone yang direncanakan. Pertama, pembangunan dan launching Sistem Aplikasi Elektronik Evidence (SI EVIE) yang telah dilengkapi buku panduan penggunaan aplikasi. Kedua, kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Kabareskrim mengatur terobosan dengan penanganan BB dokumen transaksi keuangan secara digital. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM operator melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan BB dokumen transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Keempat, dukungan stakeholders internal dan eksternal melalui koordinasi, Focus Group Discussion (FGD) penyamaan persepsi dan sosialisasi dalam rangka implementasi tata kelola barang bukti dokumen transaksi keuangan berbasis teknologi informasi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.