Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15469

Browse

Now showing 1 - 20 of 102

Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Simatupang, Pantjar
Hampir semua negara memiliki departemen pertanian yang berarti memiliki kebijakan pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan seorang ekonom pertanian terkemuka mengatakan: agricultural policy is ubiquitous and contentious. Kutipan ini mengungkapkan sifat umum kebijakan pertanian (termasuk perikanan) yang agak paradoksal; ada dimana-mana namun selalu kontraversial. Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan selalu dapat dijustifikasi dengan argumen yang saling bertentangan dan dampaknya bersifat dilematis. Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau Political Economic Seeking Transfers (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik kontraversial. Sifat yang paradoksal itulah yang menjadi alasan pokok kenapa kebijakan pertanian harus dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang komprehensif. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.1-23
Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Sawit, M. Husein
Sejak Januari 1995, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan anggota WTO telah menjalankan reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan mengacu kepada Perjanjian Pertanian atau Agreement on Agriculture WTO. Ada tiga elemen kebijakan penting dalam Perjanjian Pertanian, yaitu: Akses Pasar, Bantuan Domestik, dan Subsidi Ekspor. Ketiganya disebut sebagai pilar yang saling terkait. Tidaklah bijaksana, apabila seseorang memandang perjanjian itu hanya melulu pada aspek akses pasar, tetapi mengabaikan pilar yang lainnya. Subsidi ekspor barang pertanian yang dilakukan oleh suatu negara, misalnya, akan berdampak luas terhadap pasar ekspornya. Selanjutnya tindakan itu dapat berpengaruh buruk terhadap daya saing ekspor untuk negara yang tidak melakukannya. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.42-53
Kebijakan Pengembangan Pengolahan Kelapa Sawit Skala Kecil (Mini Plant)
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit yang diterapkan pemerintah selama ini adalah mengembangkan usaha budidaya (on-farm) sekaligus dengan pengembangan usaha pengolahannya (off-farm). Kebijakan tersebut hingga kini terus berlanjut, sehingga pengembangan bisnis kelapa sawit yang teraplikasi di lapangan hampir sepenuhnya diprakarsai perusahaan-perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.54-65
Analisis Kebijakan Tarif Jagung antara Petani Jagung dan Peternak
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Yusdja, Yusmichad; Agustian, Adang
Jagung merupakan salah satu komoditi perdagangan dunia yang sangat penting sebagai bahan makanan manusia dan bahan baku pakan ternak dan hanya beberapa negara saja yang menjadi produsen utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut U.S. Grains Council1, sekitar 2,5 juta ton jagung dipakai untuk pakan ternak dan 3,9 juta ton untuk pangan dan lainnya, sementara di negara Asean dari total pemakaian jagung sebesar 18,6 juta ton, sebanyak 13,9 juta ton (75%) digunakan untuk pakan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jagung yang belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri khususnya untuk pabrik pakan. Arah produksi jagung di Indonesia pada dasarnya adalah pada kebutuhan konsumsi manusia. Telah lama diketahui bahwa beberapa daerah penghasil jagung utama seperti Madura, NTT dan Jawa Timur memproduksi jagung sebagai makanan pokok. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.24-41
Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Syafa'at, Nizwar; Mardianto, Sudi; Simatupang, Pantjar
Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional, (b) Penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu negara, (c) Penghasil devisa, (d) Pendorong tumbuhnya sektor industri, dan (e) Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tidak terbantahkan bahwa sektor pertanian menjadi penyangga ekonomi nasional pada saat krisis ekonomi. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyedia lapangan kerja nasional terbesar yaitu lebih dari 40 persen kesempatan kerja nasional berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.66-77
Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-06) Hadi, Prajogo U.
Indonesian agricultural sector gives response to the change in the international and domestic trade environments. On international side, trade liberalization under WTO and AFTA arrangements have been prominent issue influencing the sector. The ultimate goals of the implementation of the trade liberalization are increasing quantity of the world trade, making the economy more efficient, and improving the welfare distribution among countries. There are two WTO agreements on trade of agricultural commodity, namely Agreement on Agriculture (AoA) and Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS). AoA contains agreements on reduction of agricultural trade barriers through gradual long-term reform program so as to generate a fair and equitable market-oriented agricultural trading system. The core agreements on AoA are: (1) To increase market access through reduction of import tariffs and conversion of non-tariff barriers into tariff barrier; (2) To reduce or eliminate export subsidy; and (3) To reduce or eliminate domestic support to producers. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n2.2003.1-10
Otonomi Daerah dan Daya Saing Agribisnis: Pelajaran dari Provinsi Lampung
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-06) Pranadji, Tri
Makalah ini membahas analisis kebijaksanaan pembangunan pertanian dengan fokus pada aspek kelembagaan. Dikaitkan dengan peradaban ekonomi pasar bebas, penilaian bahwa daya saing agribisnis belum menunjukkan perkembangan yang berarti haruslah diterima sebagai kenyataan. Sejak akhir dekade delapan puluhan, berbagai pendekatan teknik dan ekonomi telah dibuat untuk memecahkan permasalahan daya saing agribisnis, namun hasilnya tetaplah belum menggembirakan. Dahulu wilayah keputusan politik, misalnya pemberlakuan otonomi atau desentralisasi pemerintahan, dalam pembangunan pertanian dianggap sebagai peubah eksogen atau faktor eksternal. Oleh sebab itu, wilayah politik ini seringkali dijadikan “kambing hitam” untuk menjelaskan mengapa daya saing agribisnis tidak kunjung membaik secara signifikan. Hingga sekarang pun mengubah orientasi politik pembangunan bukanlah wewenang dari Departemen Pertanian. Namun demikian, dalam kaitannya dengan upaya mengobati “virus daya saing agribisnis” yang rendah, para peneliti perlu melakukan kajian secara kritis tentang hal tersebut. Tujuannya paling tidak bisa memberikan masukan bagi perumus kebijakan tentang hal-hal yang menghambat upaya peningkatan daya saing produk agribisnis di pasaran domestik maupun dunia. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n2.2003.1-15
Perkembangan dan Prospek Kemandirian Pangan Nasional
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-06) Rachman, Handewi P.S.; Mardianto, Sudi; Simatupang, Pantjar
Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pemantapan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian. Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesempatan kerja guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan. Sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan bahwa pangan dalam arti luas mencakup makanan dan minuman hasil-hasil tanaman dan ternak serta ikan baik produk primer maupun olahan. Dengan definisi pangan seperti itu tingkat ketersediaan pangan nasional untuk konsumsi diukur dalam satuan energi dan protein pada tahun 2000 sebesar 2992 Kkal/kapita/hari dan 80 gr protein/kapita/ hari1. Angka tersebut telah melebihi standar kecukupan energi dan protein yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII Tahun 2000 masing-masing sebesar 2500 Kkal/kapita/hari dan 55 gr protein/ kapita/ hari. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n2.2003.1-21
Partisipasi Masyarakat Petani terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-06) Nurmanaf, A. Rozany
Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat dengan cepat. Pada akhir tahun 1998, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa yang 31,9 juta diantaranya terdapat di pedesaan dan selebihnya yaitu 17,6 juta jiwa terdapat di perkotaan. Beberapa lembaga, antara lain World Food Program (WFP) mengakui dampak sosial krisis tersebut walaupun dinilai tidak sedramatis seperti yang digambarkan. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertambahan jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat krisis ekonomi mencapai 11 persen atau sekitar 22 juta orang pada Februari 1998. Akan tetapi, ada anggapan bahwa sejak tahun 2000 jumlah penduduk miskin tersebut kembali menunjukkan penurunan. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n2.2003.1-13
Peningkatan Daya Saing Usaha Tani Padi: Aspek Kelembagaan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Sudaryanto, Tahlim; Agustian, Adang
Komoditas beras merupakan komoditas strategis yang memiliki sensitivitas politik, ekonomi, dan kerawanan sosial yang tinggi. Peran strategis beras dalam perekonomian nasional adalah: (1) usahatani padi menyediakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga petani; (2) merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 205 juta jiwa, dengan pangsa konsumsi energi dan protein yang berasal dari beras di atas 55 persen; dan (3) sekitar 30 persen dari total pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk beras. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n3.2003.255-274
Kebijakan Sistem Diseminasi Teknologi Pertanian: Belajar dari BPTP NTB
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Basuno, Edi
Sektor pertanian telah terbukti mampu berperan di tengah badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sampai saat ini. Selain diharapkan menyediakan bahan pangan bagi penduduk, sektor ini juga mendapat beban lain, yaitu penyediaan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Bahkan pertanian harus siap pula untuk menghadapi sistem perdagangan global yang segera akan diberlakukan. Berbagai tantangan di atas memerlukan akselerasi pembangunan pertanian agar pertanian benar-benar menjadi dambaan petani, artinya individu yang menekuni bidang pertanian memperoleh imbalan yang memadai dari usaha taninya. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n3.2003.238-254
Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi dan Harga Pupuk di Tingkat Petani
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Rachman, Benny
Keberadaan industri pupuk di dalam negeri memiliki peranan strategis dalam menunjang program pembangunan perekonomian Indonesia. Secara nasional keberadaan industri pupuk mampu memberikan andil yang cukup besar tidak saja bagi perkembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, namun juga memberikan dampak bagi perkembangan di sektor perkebunan, industri kimia dan bidang jasa lain. Kebutuhan pupuk dalam negeri mengalami peningkatan sekitar 4,6 persen per tahun, seiring dengan masifnya program intensifikasi dan peningkatan produktivitas komoditas pangan yang dicanangkan pemerintah (Pusri, 2000). Permintaan pupuk yang terus meningkat menuntut peningkatan volume produksi pupuk dan penyesuaian kebijakan perdagangan pupuk dalam upaya menjaga kontinuitas pasokan pupuk dalam negeri. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n3.2003.221-237
Peran Strategis Departemen Pertanian terhadap Reforma Agraria di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Syahyuti
Keruntuhan pemerintahan Orde Baru membawa perubahan yang cukup fundamental dalam berbagai bidang, termasuk bidang agraria, khususnya dengan keluarnya Ketetapan MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Bersamaan dengan itu, perubahan stuktur pemerintahan dengan memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah melalui prinsip desentralisasi, memberikan peluang berbagai kelompok kepentingan (stakeholders) di daerah untuk berperan sebagai pelaku aktif reforma agraria. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.331-344
Opsi Kebijakan Memulihkan Anjlok Harga Cengkeh
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Simatupang, Pantjar
Anjlok harga cengkeh yang berlangsung sejak tahun 2002 sudah terlalu berat dan lama untuk dapat dipikul petani, sehingga jika masih berlanjut akan menjelma menjadi masalah fundamental jangka panjang yakni spiral petaka (vicious cycle) yaitu kerugian usahatani pemiskinan petani gejolak sosial politik degradasi sistemik basis produksi kerugian usahatani, yang tak ternilai ongkosnya dan amat sukar dipulihkan. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.297-305
Dampak Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar serta Implikasinya terhadap Daya Saing Beras Indonesia di Pasar Dunia
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Kariyasa, Ketut
Arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi sebagai konsekuensi dari kesepakatan GATT/WTO (General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization) yang ditopang oleh revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah membuat perekonomian setiap negara terintegrasi secara global. Liberalisasi memaksa setiap negara membuka segala rintangan dan investasi internasional serta menghapus segala proteksi dan subsidi bagi perekonomian domestiknya. Perpaduan antara leberalisasi ekonomi dan revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah mengaburkan batas-batas geografis antarnegara sehingga setiap negara terintegrasi ke dalam suatu masyarakat dunia tanpa batas (borderless world). Dalam kondisi demikian, menciptakan kemandirian ekonomi hanya dapat dipertahankan dengan memantapkan ketahanan ekonomi melalui peningkatkan daya saing. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.315-330
Penggunaan Technology Roadmap dalam Penentuan Prioritas Penelitian dan Pengkajian
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Fagi, Achmad M.
Metode penyusunan program dan perencanaan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang komersial makin maju sejalan dengan kemajuan di bidang mikroelektronika, teknik informasi, material dan bioteknologi. Kemajuan tersebut mempercepat kemampuan menghasilkan produk-produk baru yang mempunyai daya panetrasi pasar cukup besar. Akibat dari itu produk-produk terdahulu terkesan cepat kadaluwarsa. Technology roadmap telah digunakan di negara-negara maju untuk menyusun program dan merencanakan penelitian dan dapat menjembatani idealisme peneliti dengan harapan pengambil keputusan dan investor. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.306-314
Politik Ekonomi Reformasi Irigasi: Tinjauan Kritis terhadap RUU Sumberdaya Air
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Pasandaran, Effendi
Adalah menarik untuk diperhatikan setelah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang pada akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 77 tahun 2001 tentang penyerahan pengelolaan irigasi kepada masyarakat tani. Salah satu tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh adanya PP tersebut adalah mewujudkan kemandirian pengelolaan irigasi oleh masyarakat tani. Dengan diserahkannya pengelolaan irigasi kepada masyarakat berarti ada transfer kewenangan kepada masyarakat yang memerlukan pendefinisian lingkup kewenangan yang ditransfer. Dengan perkataan lain ada kerangka baru kewenangan dengan batas batas kewenangan yang jelas. Sebagai akibat lebih lanjut adalah perlunya dibangun kerangka baru kelembagaan pada tingkat masyarakat mengingat format kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru adalah kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diinduksi oleh kepentingan pemerintah dan sebagai imbasnya hanya dapat bergerak kalau ada program program pemerintah. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.281-296
Analisis Kebijakan Hubungan Antarsektor Perekonomian Nasional
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-12) Dermoredjo, Saktyanu Kristyantoadi
Sesaat setelah pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) dan telepon (2 Januari 2003), terjadi pergolakan untuk menentang kenaikan ketiga harga tersebut. Tekanan yang besar dari masyarakat yaitu agar kenaikan ketiga harga tersebut dibatalkan, direspon pemerintah dengan langsung melakukan penundaan tarif telepon pada 15 Januari 2003. Walaupun demikian masyarakat masih belum puas dengan keputusan itu sehingga pemerintah bersama-sama dengan DPR akan mengkaji ulang dan menentukan harga BBM dan TDL. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.345-362
Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2004-03) Pranadji, Tri; Hastuti, Endang Lestari
Makalah ini merupakan hasil pengamatan lapangan pada masing-masing dua desa di empat provinsi (D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan) yang dipilih secara purposif. Tujuan penulisan makalah ini adalah dalam rangka membuat alternatif rumusan model kebijakan atau pereka-yasaan sosio-budaya setempat dalam mempercepat transformasi (perekonomian) masyarakat pedesaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ada semacam anggapan yang meluas bahwa tidak majunya masyarakat pedesaan disebabkan oleh “kematian” budayanya. Ini semua terjadi terutama disebabkan oleh ketidaktepatan pendekatan (perekayasaan) pembangunan (termasuk pertanian) yang digunakan selama ini dan sebelumnya. Mungkin karena ingin segera bisa menunjukkan prestasi kemajuan di bidang ekonomi pada masyarakat, termasuk negara pemberi hutang dan dunia luar; pemerintah masa Orde Baru telah menempuh strategi pembangunan yang menonjolkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini sekaligus berimplikasi sangat buruk terhadap khasanah sosio-budaya, termasuk sumberdaya manusia di pedesaan. Selain itu, penajaman strategi yang dibarengi dengan pemusatan kekuasaan ke atas atau pada kepala pemerintahan secara vertikal juga menimbulkan kehancuran khasanah demokrasi yang unik di pedesaan. Karena itu pula, kontrol terhadap pengurasan dan perusakan sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan menjadi semakin lemah, dan saat ini kondisi sumberdaya alam dan lingkungan pedesaan pun sudah pada tingkat yang gawat. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v2n1.2004.77-92
Inkorporasi Perspektif Gender dalam Pengembangan Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2004-03) Suhaeti, Rita Nur; Suharni, Sri
Dalam perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia, sumber daya manusia (SDM) laki-laki dan perempuan dinyatakan sebagai sumber daya insani pembangunan yang partisipasinya sangat diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Namun demikian, sejarah juga mencatat bahwa kebijakan pembangunan yang selama ini dinyatakan bersifat netral, dalam implementasinya sering terjadi ketimpangan gender yang selanjutnya mengarah kepada ketidakadilan gender. Ketimpangan gender mengacu pada keadaan, di mana salah satu pihak (misalnya antara laki-laki vs perempuan, kelompok tua vs kelompok berumur muda, kelompok kaya vs kelompok miskin) lebih baik kondisinya dibandingkan pihak lainnya. Sedangkan ketidakadilan gender mengacu kepada situasi, di mana salah satu pihak gender telah dirugikan. Sebagai contoh adalah kondisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang berusaha di bidang pertanian. Rata-rata pendidikan mereka masih rendah, tetapi persentase tingkat pendidikan perempuan yang rendah lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v2n1.2004.67-76

Browse

Browsing Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian by Issue Date

Results Per Page

Sort Options