Jurnal Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15469

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    Governing animal welfare through organizational roles: an ex-ante analysis of the Animal Welfare Officer under the Minister of Agriculture Regulation No. 32/2025
    (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Syihabuddin, Muhammad Yasin; Putra, Ahmad Romadhoni Surya; Shantosi, Ahmad; Alya, Abidah Thorifatus
    Animal welfare has become an increasingly important governance issue in livestock systems, driven by growing public concern, regulatory development, and demands for more credible oversight across production chains. In this context, Indonesia’s Minister of Agriculture Regulation No. 32 of 2025 introduces the Animal Welfare Officer (AWO) as an internal compliance actor within livestock-related operations. Using qualitative documentary analysis, this study evaluates the AWO role as a policy instrument for embedding animal welfare compliance in practice, examining it as an internal governance mechanism within Indonesia’s newly enacted animal welfare regulation. This study contributes to the literature by providing one of the first ex-ante analyses of the Animal Welfare Officer as an internal regulatory intermediary within Indonesia's emerging animal welfare governance framework. The findings show that the regulation recognizes the AWO as an important internal compliance actor, but several key design elements remain insufficiently specified. Compared with the more explicit regulatory construction of animal welfare auditors, the AWO framework provides less clarity on eligibility, competency standardization, and institutionalized training pathways. The regulation also gives limited attention to safeguards for internal reporting, escalation, and consistent implementation across farm, transport, and slaughter contexts. These gaps may undermine the credibility of implementation, especially in multilevel governance settings characterized by uneven institutional readiness and human resource capacity. The study findings recommended that nationally recognized competency specifications, tiered training pathways, stronger collaboration with universities and professional associations, and clearer accountability safeguards be implemented.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Dampak akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan usaha tani padi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
    (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Kartika, Sri Ajeng; Anggraeni, Lukytawati; Hadianto, Adi
    Pertumbuhan penduduk terus meningkatkan kebutuhan pangan, sementara luas lahan dan produksi padi di Indonesia cenderung menurun. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kinerja pertanian melalui perbaikan efisiensi dan penguatan akses pembiayaan. Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi dampak kausal akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan petani yang menghadapi keterbatasan struktural dan kerentanan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis skala usaha, tingkat efisiensi teknis, serta dampak akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan petani padi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Data cross-sectional dikumpulkan dari 130 petani padi melalui multistage random sampling, terdiri atas 65 petani penerima kredit dan 65 petani nonkredit. Efisiensi teknis diestimasi menggunakan Stochastic Frontier Analysis dengan fungsi produksi Cobb–Douglas, faktor penentunya dianalisis menggunakan regresi Tobit, sedangkan dampak kredit terhadap pendapatan dianalisis menggunakan Propensity Score Matching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani padi beroperasi pada kondisi mendekati constant returns to scale. Rata-rata efisiensi teknis petani penerima kredit (0,98) lebih tinggi dibandingkan petani nonkredit (0,95). Akses kredit, usia petani, dan keanggotaan kelompok tani berpengaruh signifikan terhadap efisiensi teknis pada taraf nyata 1% dan 5%, sedangkan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan lahan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%. Hasil PSM menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan mencerminkan dampak kausal akses kredit setelah mengendalikan karakteristik petani. Temuan ini menegaskan pentingnya perluasan akses kredit pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani padi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Dinamika pemanfaatan dan potensi pasar benih padi bersertifikat untuk mendukung swasembada padi di Provinsi Bali
    (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Wijaya, I Gede Made Artha Sudewa; Purba, Dumaris Priskila; Manurung, Benyamin Yosafat; Sukanteri, Ni Putu; Suparyana, Pande Komang
    Keberlanjutan sektor pertanian pangan di Provinsi Bali menghadapi tekanan akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan sawah serta menurunkan luas panen dan produksi padi. Dalam kondisi tersebut, penggunaan benih padi bersertifikat menjadi strategi intensifikasi yang penting untuk menjaga produktivitas dan mendukung swasembada pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pemanfaatan dan potensi pasar benih padi bersertifikat di Provinsi Bali. Kebaruan studi berupa gambaran menyeluruh mengenai dinamika dan potensi pasar benih padi bersertifikat di Provinsi Bali. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara terhadap seluruh 33 produsen benih padi bersertifikat menggunakan metode sensus. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dukungan interpretasi kualitatif melalui analisis tren, estimasi kebutuhan benih, kapasitas produksi, peluang pasar, dan nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran benih padi bersertifikat menurun dari 1.318,84 ton pada 2022 menjadi 890,25 ton pada 2024. Pasokan benih dari luar provinsi juga menurun, sedangkan produksi benih lokal berfluktuasi dan rata-rata hanya mampu memenuhi 10,41% kebutuhan benih. Peluang pasar benih padi bersertifikat masih sangat besar, yaitu rata-rata 2,27 juta kg atau 89,59% dari kebutuhan benih, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp33,82 miliar per tahun. Pengembangan produksi benih lokal berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dan nilai tambah bagi petani mitra. Implikasi kebijakan meliputi penguatan kapasitas Balai Benih Induk (BBI) dan penangkar benih, penyediaan benih sumber, insentif penggunaan benih bersertifikat, peningkatan pendampingan petani, serta pengawasan peredaran benih.