Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15469

Browse

Now showing 1 - 20 of 102

Alternatif Kebijakan dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Papua
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023-06) Indahyani, Rachmaeny; La, Maga
Salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan yaitu dengan peningkatan produktivitas pertanian. Upaya peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dikatakan sebagai hal yang sederhana, karena dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.iri. Misalnya, upaya peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan penggunaan pupuk kimia berlebihan akan berdampak langsung terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Seiring berkembangnya teknologi di bidang pertanian, telah dikembangkan berbagai sistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendai kebijakan pembangunan Pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua. Analisis data menggunakan metode Analytical Hierarchi Proces. Analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Responden berasal dari instasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua, yaitu BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan Dinas Keutanan dan Lingkungan Hidup, masing-masing satu responden. Berdasarkan hasil analisis, faktor utama yang menjadi kendala dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kearifan lokal masyarakat Papua menjadi peluang dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua. Berdasarkan kendala dan peluang yang ada, alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanain berkelanjutan di Provinsi Papua adalah dengan menerapkan pola pertanian agroforestry. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani lokal. Pemerintah pusat dan Pemda disarankan untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup petani lokal yang masih menerapkan pola pertanian organik. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.111-131
Analisis daya saing dan kebijakan bea keluar pada komoditas kakao (Theobroma cacao) Indonesia
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024-01-26) Ramadhani, Rifqi Aulia; Rifin, Amzul; Novianti, Tanti
Kebijakan bea keluar yang diberlakukan pada tahun 2010 menyebabkan ekspor biji kakao Indonesia mengalami penurunan kuantitas dan nilai nya , sementara ekspor produk turunan biji kakao ( butter, powder, dan pasta) mengalami peningkatan kuantitas dan nilai ekspor. Namun, impor biji kakao Indonesia semakin mengalami peningkatan juga Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan bea keluar biji kakao Indonesia berdasarkan daya saing biji kakao dan produk turunannya di pasar internasional. Data dianalisis dengan metode Porter’s Diamond Model dengan responden stakeholder komoditas kakao Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan analisa yang dilakukan dengan metode Porter’s Diamond Model menunjukkan bahwa faktor ya ng paling penting dalam peningkatan daya saing biji kakao dan produk turunannya adalah faktor permintaan, strategi perusahaan, struktur dan persaingan, serta faktor kesempatan. Implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh industri kakao dan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas biji kakao dan daya saing produk olahan biji kakao (powder, butter, dan pasta) terkait dengan peran lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, pemanfaatan teknologi pengolahan yang digunakan untuk mengelola kakao. kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi kakao nasional, dan kebijakan bea keluar yang perlu diimbangi dengan dilakukannya peningkatan kualitas dan perawatan industri hulu kakao. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v21i2.171-186
Analisis Kebijakan Hubungan Antarsektor Perekonomian Nasional
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-12) Dermoredjo, Saktyanu Kristyantoadi
Sesaat setelah pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) dan telepon (2 Januari 2003), terjadi pergolakan untuk menentang kenaikan ketiga harga tersebut. Tekanan yang besar dari masyarakat yaitu agar kenaikan ketiga harga tersebut dibatalkan, direspon pemerintah dengan langsung melakukan penundaan tarif telepon pada 15 Januari 2003. Walaupun demikian masyarakat masih belum puas dengan keputusan itu sehingga pemerintah bersama-sama dengan DPR akan mengkaji ulang dan menentukan harga BBM dan TDL. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.345-362
Analisis Kebijakan Tarif Jagung antara Petani Jagung dan Peternak
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Yusdja, Yusmichad; Agustian, Adang
Jagung merupakan salah satu komoditi perdagangan dunia yang sangat penting sebagai bahan makanan manusia dan bahan baku pakan ternak dan hanya beberapa negara saja yang menjadi produsen utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut U.S. Grains Council1, sekitar 2,5 juta ton jagung dipakai untuk pakan ternak dan 3,9 juta ton untuk pangan dan lainnya, sementara di negara Asean dari total pemakaian jagung sebesar 18,6 juta ton, sebanyak 13,9 juta ton (75%) digunakan untuk pakan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jagung yang belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri khususnya untuk pabrik pakan. Arah produksi jagung di Indonesia pada dasarnya adalah pada kebutuhan konsumsi manusia. Telah lama diketahui bahwa beberapa daerah penghasil jagung utama seperti Madura, NTT dan Jawa Timur memproduksi jagung sebagai makanan pokok. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.24-41
Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Simatupang, Pantjar
Hampir semua negara memiliki departemen pertanian yang berarti memiliki kebijakan pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan seorang ekonom pertanian terkemuka mengatakan: agricultural policy is ubiquitous and contentious. Kutipan ini mengungkapkan sifat umum kebijakan pertanian (termasuk perikanan) yang agak paradoksal; ada dimana-mana namun selalu kontraversial. Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan selalu dapat dijustifikasi dengan argumen yang saling bertentangan dan dampaknya bersifat dilematis. Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau Political Economic Seeking Transfers (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik kontraversial. Sifat yang paradoksal itulah yang menjadi alasan pokok kenapa kebijakan pertanian harus dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang komprehensif. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.1-23
Analisis leading indicator sektor pertanian di Indonesia tahun 2004-2022
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025-12-31) Ningsih, I Kadek Mira Merta; Astuti, Erni Tri
Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun perkembangannya yang fluktuatif dan adanya indikasi inefisiensi kebijakan memerlukan alat prediksi yang akurat untuk perumusan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan mengestimasi leading indicators di sektor pertanian terhadap PDB riil sektor ini pada hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk triwulanan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), International Monetery Fund (IMF), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2004–2023. Metode analisis menggunakan Cross-Spectral Analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima leading indicators meliputi ekspor produk pertanian, impor produk pertanian, suku bunga acuan BI, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD), dan Indeks Harga Teh Dunia. Selanjutnya, dilakukan peramalan dengan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) sehingga terbentuk model ARDL (7,3,1,6,7,7). Pada model jangka panjang, variabel yang signifikan yaitu ekspor produk pertanian, impor produk pertanian, dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Pada model jangka pendek, variabel yang signifikan yaitu lag PDB riil sektor pertanian, suku bunga acuan BI, dan Indeks Harga Teh Dunia. Hasil peramalan ini menunjukkan kebijakan stabilisasi sektor pertanian perlu mempertimbangkan perbedaan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, perumusan strategi terkait stabilitas pertanian Indonesia disusun melalui pemilihan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang leading indicators sektor pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v23n2.2025.151-175
Analyzing rice production and consumption using a system dynamics model in East Kalimantan
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025-08-13) Cahyono, Tri Wahyu; Tokuda, Hiromi; Amrullah, Eka Rastiyanto; Laya, Willie Samodra
Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan tantangan signifikan terhadap ketahanan pangan, khususnya terkait dengan menjaga keseimbangan produksi dan konsumsi beras. Penelitian ini bertujuan memprediksi keseimbangan permintaan dan pasokan beras di IKN sampai 2030. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamik untuk memperkirakan dampak pemindahan IKN terhadap dinamika konsumsi dan pasokan beras. Dengan menganalisis proyeksi migrasi penduduk dan faktor ekonomi, penelitian ini memperkirakan peningkatan permintaan beras akibat masuknya penduduk ke Kalimantan Timur. Hasil analisis menyarankan beberapa strategi untuk mengatasi kenaikan permintaan beras, antara lain dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tidak digunakan untuk usaha tani padi, mendorong peningkatan pendapatan humah tangga, dan menerapkan kebijakan stabilisasi harga. Dengan langkah-langkah yang tepat seperti disarankan dalam analisis ini, Kalimantan Timur dapat secara substansial mengurangi ketergantungannya pada perdagangan beras dari daerah lain dan meningkatkan ketahanan pangan keberlanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya upaya kolaboratif dengan daerah penghasil beras lainnya di Pulau Kalimantan dan wilayah sentra produksi beras di Indonesia untuk lebih memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur. The decision to relocate the capital of Indonesia from Jakarta to Ibu Kota Nusantara (IKN), in East Kalimantan poses significant challenges to food security, particularly concerning maintaining a balance between rice production and consumption. This study aims to predict the balance between rice demand and supply in the IKN area until 2030. This study uses a dynamic systems approach to estimate the impact of the IKN relocation on the dynamics of rice consumption and supply. By analyzing projected population migration and economic factors, this study estimates an increase in rice demand due to the influx of people to East Kalimantan. The study suggests several strategies to address this increase in rice demand, including optimizing agricultural land use for rice farming, promoting household income increases, and implementing price stabilization policies. With appropriate measures as suggested in this analysis, East Kalimantan can substantially reduce its dependence on rice supply from other regions and improve sustainable food security. This study emphasizes the importance of collaborative efforts with other rice-producing regions on the island of Kalimantan and rice production centers in Indonesia to strengthen food security in East Kalimantan. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.135-150
Dampak akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan usaha tani padi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Kartika, Sri Ajeng; Anggraeni, Lukytawati; Hadianto, Adi
Pertumbuhan penduduk terus meningkatkan kebutuhan pangan, sementara luas lahan dan produksi padi di Indonesia cenderung menurun. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kinerja pertanian melalui perbaikan efisiensi dan penguatan akses pembiayaan. Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi dampak kausal akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan petani yang menghadapi keterbatasan struktural dan kerentanan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis skala usaha, tingkat efisiensi teknis, serta dampak akses kredit terhadap efisiensi dan pendapatan petani padi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Data cross-sectional dikumpulkan dari 130 petani padi melalui multistage random sampling, terdiri atas 65 petani penerima kredit dan 65 petani nonkredit. Efisiensi teknis diestimasi menggunakan Stochastic Frontier Analysis dengan fungsi produksi Cobb–Douglas, faktor penentunya dianalisis menggunakan regresi Tobit, sedangkan dampak kredit terhadap pendapatan dianalisis menggunakan Propensity Score Matching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani padi beroperasi pada kondisi mendekati constant returns to scale. Rata-rata efisiensi teknis petani penerima kredit (0,98) lebih tinggi dibandingkan petani nonkredit (0,95). Akses kredit, usia petani, dan keanggotaan kelompok tani berpengaruh signifikan terhadap efisiensi teknis pada taraf nyata 1% dan 5%, sedangkan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan lahan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%. Hasil PSM menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan mencerminkan dampak kausal akses kredit setelah mengendalikan karakteristik petani. Temuan ini menegaskan pentingnya perluasan akses kredit pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani padi. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v24n1.2026.31-44
Dampak Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar serta Implikasinya terhadap Daya Saing Beras Indonesia di Pasar Dunia
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-09) Kariyasa, Ketut
Arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi sebagai konsekuensi dari kesepakatan GATT/WTO (General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization) yang ditopang oleh revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah membuat perekonomian setiap negara terintegrasi secara global. Liberalisasi memaksa setiap negara membuka segala rintangan dan investasi internasional serta menghapus segala proteksi dan subsidi bagi perekonomian domestiknya. Perpaduan antara leberalisasi ekonomi dan revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah mengaburkan batas-batas geografis antarnegara sehingga setiap negara terintegrasi ke dalam suatu masyarakat dunia tanpa batas (borderless world). Dalam kondisi demikian, menciptakan kemandirian ekonomi hanya dapat dipertahankan dengan memantapkan ketahanan ekonomi melalui peningkatkan daya saing. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n4.2003.315-330
Degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap kegiatan usaha tani di sekitar lokasi pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025-08-13) Maga, La; Salahuddin; Malik, Nurhayu; Marei, Dominggus
Aktivitas penambangan nikel yang dikelola oleh PT X di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut terjadi akibat konversi lahan dan limbah tambang yang mencemari sumber air irigasi lahan persawahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak degradasi lingkungan terhadap kegiatan usaha tani padi sawah di sekitar lokasi pertambangan nikel. Pengumpulan data dan analisis dilakukan bulan Maret−Agustus 2017 menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani padi sawah pada lokasi terdampak aktivitas pertambangan nikel PT X di empat desa dan pada lokasi tidak terdampak di dua desa sebagai pembanding. Berdasarkan hasil penelitian, degradasi lingkungan akibat penambangan nikel berdampak pada menurunnya produktivitas dan peningkatan biaya produksi dalam usaha tani padi sawah. Total nilai kerugian akibat pertambangan nikel diestimasi sebesar Rp498 juta per tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut disarankan kepada pihak PT X, dalam aktivitas tambang nikel sebaiknya secara rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan di luar areal lokasi penambangan nikel, utamanya pada lahan persawahan. Untuk pihak pemerintah daerah setempat, disarankan meningkatkan pengawasan dan monitoring atas aktivitas pertambangan agar dampak negatif terhadap lingkungan dan usaha pertanian dapat dicegah atau diminimalsasi. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.113-133
Determinan Keputusan Petani menjadi Peserta Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Karawang
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-06) Wulandari, Tatu Nia; Nurmalina, Rita; Pasaribu, Sahat M
Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha asuransi pertanian di Indonesia adalah rendahnya kesadaran petani untuk berasuransi. Untuk mendorong keikutsertaan petani dalam kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Indonesia, pemerintah memberikan subsidi premi 80%. Asuransi Usaha Tani Padi sebagai upaya perlindungan usaha tani perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat menjamin stabilitas produksi beras berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan keputusan petani menjadi peserta AUTP. Data dikumpulkan dari 110 petani padi sawah melalui wawancara menggunakan kuesioner pada Januari - April 2021 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Analisis regresi logistik digunakan pada penelitian ini. Luas lahan, status kepemilikan lahan, pendapatan, pengetahuan AUTP serta keikutsertaan dalam sosialisasi merupakan variabel yang memengaruhi keputusan petani menjadi peserta AUTP. Variabel pengetahuan dan keikutsertaan petani pada sosialisasi memiliki peluang besar bagi petani untuk memutuskan menjadi peserta asuransi. Penelitian ini menyarankan agar sosialisasi, promosi, dan advokasi yang teratur, terstruktur, dan sistematis terkait skema asuransi pertanian perlu dilakukan secara komprehensif. Upaya memperbanyak media publikasi sebagai sumber informasi diperlukan bagi peningkatan pengetahuan petani tentang AUTP. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v20i1.25-37
Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Syafa'at, Nizwar; Mardianto, Sudi; Simatupang, Pantjar
Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional, (b) Penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu negara, (c) Penghasil devisa, (d) Pendorong tumbuhnya sektor industri, dan (e) Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tidak terbantahkan bahwa sektor pertanian menjadi penyangga ekonomi nasional pada saat krisis ekonomi. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyedia lapangan kerja nasional terbesar yaitu lebih dari 40 persen kesempatan kerja nasional berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.66-77
Dinamika pemanfaatan dan potensi pasar benih padi bersertifikat untuk mendukung swasembada padi di Provinsi Bali
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Wijaya, I Gede Made Artha Sudewa; Purba, Dumaris Priskila; Manurung, Benyamin Yosafat; Sukanteri, Ni Putu; Suparyana, Pande Komang
Keberlanjutan sektor pertanian pangan di Provinsi Bali menghadapi tekanan akibat pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan sawah serta menurunkan luas panen dan produksi padi. Dalam kondisi tersebut, penggunaan benih padi bersertifikat menjadi strategi intensifikasi yang penting untuk menjaga produktivitas dan mendukung swasembada pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pemanfaatan dan potensi pasar benih padi bersertifikat di Provinsi Bali. Kebaruan studi berupa gambaran menyeluruh mengenai dinamika dan potensi pasar benih padi bersertifikat di Provinsi Bali. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara terhadap seluruh 33 produsen benih padi bersertifikat menggunakan metode sensus. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dukungan interpretasi kualitatif melalui analisis tren, estimasi kebutuhan benih, kapasitas produksi, peluang pasar, dan nilai ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran benih padi bersertifikat menurun dari 1.318,84 ton pada 2022 menjadi 890,25 ton pada 2024. Pasokan benih dari luar provinsi juga menurun, sedangkan produksi benih lokal berfluktuasi dan rata-rata hanya mampu memenuhi 10,41% kebutuhan benih. Peluang pasar benih padi bersertifikat masih sangat besar, yaitu rata-rata 2,27 juta kg atau 89,59% dari kebutuhan benih, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp33,82 miliar per tahun. Pengembangan produksi benih lokal berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dan nilai tambah bagi petani mitra. Implikasi kebijakan meliputi penguatan kapasitas Balai Benih Induk (BBI) dan penangkar benih, penyediaan benih sumber, insentif penggunaan benih bersertifikat, peningkatan pendampingan petani, serta pengawasan peredaran benih. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v24n1.2026.15-30
Dinamika perilaku dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) peternak susu: kasus di Magelang, Jawa Tengah
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024-12-27) Wardi; Zulfikhar, Rosa; Akbarrizki, Muzizat; Widiarso, Budi Purwo
Desa Ngablak di Kabupaten Magelang memiliki potensi dalam produksi susu kambing, tetapi peternak yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Surya Abadi mengalami kendala dalam mengolah susu menjadi produk bernilai jual tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan perubahan perilaku peternak, mengevaluasi efektivitas penyuluhan, dan merumuskan rekomendasi bagi pemberdayaan kelompok peternak ini melalui pengembangan produk kefir susu kambing dengan ekstrak bunga rosella. Penelitian dilakukan pada April-Juni 2023, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan anggota KUB. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemberdayaan KUB Surya Abadi berada pada kategori tinggi, dengan efektivitas penyuluhan dan perubahan perilaku di kategori efektif. Secara spesifik, usia dan pendidikan memiliki pengaruh signifikan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak memberikan pengaruh sangat signifikan, tetapi intensitas penyuluhan tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat pemberdayaan KUB. Salah satu implikasi kebijakan dari kajian ini adalah pemberdayaan KUB ini perlu difokuskan pada pengembangan inovasi baru dan penggunaan metode penyuluhan yang sesuai agar inovasi tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v22i2.111-122
Dinamika perubahan nilai indikator strategis pembangunan pertanian dan transformasi perdesaan
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024-06-25) Yofa, Rangga Ditya; Sumedi; Susilowati, Sri Hery
Transformasi perdesaan ditandai dengan perubahan beberapa indikator strategis, di antaranya status dan luas penguasaan lahan pertanian serta sumber pendapatan penduduk desa. Transformasi ini diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian perdesaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi perdesaan dan merumuskan kebijakan antisipatif dampak negatifnya, yang berpotensi mengarahkan pembangunan perdesaan ke arah yang positif. Data panel dari lima desa contoh tahun 2022 dan data Patanas pada desa yang sama waktu analisis 2010/2011 dan 2016/2017 dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi logit. Hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan frekuensi dan rataan luas lahan milik, peningkatan lahan garapan nonmilik, peningkatan proporsi kepala dan anggota rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian, dan peningkatan proporsi pendapatan dari nonpertanian. Faktor yang memengaruhi kepala rumah tangga tetap bekerja di sektor pertanian adalah status garapan lahan, jenis komoditas yang ditanam, dan luas penguasaan lahan pertanian. Dinamika perubahan luas dan status pengusaan lahan, sumber mata pencarian, serta struktur pendapatan rumah tangga perdesaan tidak berimplikasi signifikan terhadap penurunan produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan atau tetap mempertahankan tingkat pendapatan usaha pertanian, yaitu melalui peningkatan indeks pertanaman, diversifikasi usaha pertanian, mendorong industrialisasi pertanian berbasis perdesaan, dan menarik tenaga kerja muda bekerja di desa untuk memperkuat komunitas pengusaha muda pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v22i1.51-62
Dinamika perubahan nilai indikator strategis pembangunan pertanian dan transformasi perdesaan
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024-06-25) Yofa, Rangga Ditya; Sumedi; Susilowati, Sri Hery
Transformasi perdesaan ditandai dengan perubahan beberapa indikator strategis, di antaranya status dan luas penguasaan lahan pertanian serta sumber pendapatan penduduk desa. Transformasi ini diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian perdesaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi perdesaan dan merumuskan kebijakan antisipatif dampak negatifnya, yang berpotensi mengarahkan pembangunan perdesaan ke arah yang positif. Data panel dari lima desa contoh tahun 2022 dan data Patanas pada desa yang sama waktu analisis 2010/2011 dan 2016/2017 dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi logit. Hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan frekuensi dan rataan luas lahan milik, peningkatan lahan garapan nonmilik, peningkatan proporsi kepala dan anggota rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian, dan peningkatan proporsi pendapatan dari nonpertanian. Faktor yang memengaruhi kepala rumah tangga tetap bekerja di sektor pertanian adalah status garapan lahan, jenis komoditas yang ditanam, dan luas penguasaan lahan pertanian. Dinamika perubahan luas dan status pengusaan lahan, sumber mata pencarian, serta struktur pendapatan rumah tangga perdesaan tidak berimplikasi signifikan terhadap penurunan produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan atau tetap mempertahankan tingkat pendapatan usaha pertanian, yaitu melalui peningkatan indeks pertanaman, diversifikasi usaha pertanian, mendorong industrialisasi pertanian berbasis perdesaan, dan menarik tenaga kerja muda bekerja di desa untuk memperkuat komunitas pengusaha muda pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v22i1.51-62
Dinamika tingkat kemandirian pangan: implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025-08-13) Wahida; Perdana, Resty Puspa; Septanti, Kartika Sari; Suryana, Esty Asriyana; Ulpah, Amalia; Raharjo, Agus Saras Sri; Suharyono, Sri; Yuliani, Fitria
Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu negara memproduksi beragam jenis pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dengan harga terjangkau. Kemandirian pangan nasional sangat penting dalam menghadapi berbagai guncangan nasional dan global terhadap sistem pangan. Tulisan ini menganalisis perkembangan kemandirian pangan secara agregat dan untuk beberapa komoditas strategis sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan dalam mencapai ketahanan pangan. Kajian ini dilaksanakan bulan Juli hingga Desember 2023 menggunakan data sekunder food balance sheet tahun 1961 sampai 2021 dari Food and Agriculture Organization (FAO). Hasil analisis menunjukkan kemandirian pangan Indonesia memiliki kecenderungan menurun yang diindikasikan melalui penurunan pangsa penyediaan pangan dari produksi dalam negeri, yang berpotensi mengancam kestabilan pasokan dan harga pangan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap impor. Dalam rangka mendorong pencapaian kemandirian pangan diperlukan upaya peningkatan produksi melalui pemberian kemudahan akses terhadap input produksi, optimalisasi lahan marjinal, evaluasi dan reformulasi kebijakan perlindungan lahan, peningkatan akses petani terhadap teknologi, peningkatan peran generasi muda di bidang pertanian, serta kebijakan harga jual komoditas yang mendukung kesejahteraan petani. Upaya khusus peningkatan produksi untuk padi dengan penerapan pendekatan agroekologi, untuk jagung dengan merevitalisasi irigasi lahan kering produktif, untuk daging sapi dengan dengan transportasi berpendingin, untuk daging dan telur ayam dengan melindungi peternak kecil, dan untuk gula dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi konsumsi dan produksi pangan berbasis pangan lokal dan penguatan usahan mikro, kecil dan menengah (UMKM) pengolahan pangan. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v23n1.2025.37-55
Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah sebagai Instrumen Stabilisasi Harga di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022-12) Suparmin; Siddik, M; Zaini, Anas; Tajidan
Masalah utama dalam perekonomian beras adalah menjaga agar harga gabah di tingkat produsen (petani) tidak terlalu rendah, dan bagaimana menjaga agar harga beras di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis stabilitas harga gabah di tingkat petani dan pengaruh penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap harga gabah yang diterima petani, 2) menganalisis penyebab disparitas dan transmisi harga antara harga gabah dan beras, dan 3) menganalisis efektivitas kebijakan HPP terhadap stabilitas harga gabah. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2014-2019, dikumpulkan dari Badan Urusan Logostik, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pertanian Daerah, semuanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Metode analisis yang digunakan adalah koefisien variasi, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan kebijakan HPP terhadap stabilitas harga gabah di tingkat petani relatif stabil selama periode 2014 - 2019. Temuan lainnya, disparitas harga gabah dan beras disebabkan oleh dua faktor, yaitu pola dinamika harga dan fleksibilitas transmisi harga. Selain itu, implementasi kebijakan HPP tentang stabilitas harga gabah juga efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus memperkuat posisi tawar kelompok tani dengan mendorong mereka melalui penjualan produk dalam bentuk gabah kering giling, menyediakan fasilitas pengeringan yang memadai, dan melanjutkan dan menjaga efektivitas HPP dan kebijakan terkait. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v20i2.147-159
Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kelembagaan agribisnis lokal domba di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2025-12-31) Ramdani, Diky; Yunasaf, Unang; Talib, Chalid; Adawiyah, Cut Rabiatul; Amam
Peternakan domba merupakan usaha agribisnis yang dapat berkontribusi terhadap penyediaan protein hewani dan pengembangan ekonomi perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kelembagaan agribisnis peternakan domba untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan pengumpulan data melalui mixed methods, yaitu survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur produktivitas, efisiensi biaya, akses pasar, dan pendapatan peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan agribisnis lokal yang baik dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap daya saing ekonomi peternakan domba. Efisiensi teknis meningkat setelah adanya sinergi antaraktor dalam kelembagaan, yang ditunjukkan dengan pertambahan bobot harian ternak domba naik sebesar 50%, feed conversion ratio turun 17%, dan biaya pakan turun 17%. Dari sisi pasar, akses ke saluran pemasaran formal meningkat dari 20% menjadi 65%, disertai diversifikasi saluran distribusi dan peningkatan volume produk olahan. Dampak sosial-ekonomi mencakup peningkatan pendapatan bersih lebih dari dua kali lipat, peningkatan partisipasi perempuan sebesar 30 poin, serta tingkat keberlanjutan usaha mencapai 88%. Penelitian ini menegaskan bahwa kelembagaan agribisnis lokal memegang peran strategis dalam memperkuat kinerja usaha dan daya saing ekonomi peternak domba. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan domba Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan agribisnis, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas antardesa. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v23n2.2025.231-247
Efisiensi teknis dan inefisiensi perdagangan sektor pertanian kawasan Asia Tenggara
(Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2026-06-30) Danendra, Daffa Ibra; Novianti, Tanti; Hidayat, Nia Kurniawati
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan pangan menempatkan sektor pertanian kawasan Asia Tenggara pada tekanan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengendalikan tekanan lingkungan. Ketimpangan kebijakan, keterbatasan teknologi, dan liberalisasi perdagangan berpotensi memicu inefisiensi teknis dan tekanan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketimpangan kebijakan pertanian berkelanjutan, mengukur efisiensi teknis sektor pertanian di kawasan Asia Tenggara, serta mengevaluasi potensi inefisiensi akibat perdagangan dengan implikasi bagi Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji efisiensi teknis, perdagangan, dan ketimpangan kebijakan pertanian berkelanjutan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis kawasan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memetakan kebijakan pertanian, sedangkan efisiensi teknis diestimasi menggunakan Stochastic Frontier Analysis dengan fungsi produksi transcendental logarithmic yang memasukkan emisi sebagai salah satu variabel produksi. Hasil menunjukkan bahwa sektor pertanian kawasan Asia Tenggara masih bersifat padat karya dengan kondisi decreasing returns to scale (0,80). Rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,81 mengindikasikan potensi peningkatan output sekitar 19% melalui perbaikan efisiensi, sedangkan impor dan ekspor terbukti menurunkan inefisiensi teknis melalui alih teknologi dan tekanan kompetitif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja sektor pertanian kawasan Asia Tenggara memerlukan sinergi antara efisiensi teknis, perdagangan yang lebih efisien, dan kebijakan pertanian yang mendukung keberlanjutan. Implikasi kebijakan menekankan penguatan efisiensi teknis, modernisasi teknologi, serta pemanfaatan perdagangan sebagai instrumen peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan, khususnya bagi Indonesia. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v24n1.2026.111-127

Browse

Browsing Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian by Title

Results Per Page

Sort Options