Laporan Peserta Diklat

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10070

Browse

Browsing Laporan Peserta Diklat by Subject "Advokasi"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Mewujudkan Pelayanan Prima dan Keterbukaan Informasi melalui Sistem Informasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum (SI-BANGKASIM) : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
    (PPMKP, 2022) AZHARI, Muhamad; PPMKP
    Dalam hal melaksanakan tugas pemberian saran pertimbangan hukum dan advokasi Bakamla memiliki nomenklatur organisasi Sub Direktorat Pertimbangan Hukum dan Advokasi yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Hukum Bakamla. Pemberian saran pertimbangan dan pelaksanaan advokasi hukum saat ini dipandang masih terdapat kendala khususnya terkait efektifitas, efisiensi dan kurang responsif. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaannya yang masih belum memanfaatkan teknologi informasi atau masih bersifat konfensional, dimana dalam hal permohonan pertimbangan hukum dan advokasi masih menggunakan sistem adminitrasi persuratan dan birokrasi persuratan yang panjang. Sejatinya saran pertimbangan hukum dan advokasi diperlukan dengan mengedepankan prinsip responsif khususnya terkait penangkapan dimana unsur kapal yang menangkap harus mendapat pertimbangan hukum terkait dugaan pelanggaran hukum apakah kapal tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang diduga tindak pidana atau merupakan pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga dapat dilakukan segera proses selanjutnya yaitu penyerahan ke instansi yang berwenang. Mendasari hal tersebut maka dipandang penting dilakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi yang bertujuan pada efektifitas, efisiensi dan responsif.