Prosiding Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/11739

Browse

Browsing Prosiding Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) by Author "A. Bakar, Basri"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Sistem Modelling Swasembada Padi Berkelanjutan di Provinsi Aceh
    (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)/BBSIP Padi, 2015-08-06) A. Bakar, Basri; Azis, Abdul; T. Iskandar; Hairmansis, Aris
    Dalam menghadapi persoalan pangan beras yang sangat komplek, pencapaian swasembada padi berkelanjutan di Provinsi Aceh memiliki arti penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, diperlukan adanya serangkaian kebijakan yang dirumuskan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap sistem produksi beras. Dengan menggunakan simulasi dinamika sistem berdasarkan data historis dari tahun 2000-2012 diperoleh hasil rekomendasi kebijakan yang harus dlakukan untuk mencapai swasembada padi berkelanjutan sebagai berikut: (1) penambahan luas lahan 1.000 ha/tahun termasuk pemanfaatan lahan suboptimal seperti lahan rawa dan lahan kering, (2) peningkatan produktivitas dari 5,12 ton/ha menjadi 5,70 ton/ha dan Indek Pertanaman dari IP 1,52 menjadi 1,68 melalui perbaikan jarlnqan irigasi 18,8%/ tahun, penggunaan pupuk berimbang sebesar 70%, penggunaan benih VUB sebesar 60%, pengendalian OPT mencapai 70%, dan peningkatan penyuluhan mencapai 50% dari total jumlah desa, percepatan penyiapan lahan dan tanam dengan alat dan mesin pertanian (alsintan), penurunan losses panen sebesar 0,5% dan losses pasca panen sebesar 1%, serta penurunan tingkat konsumsi beras l,5%/ tahun. Alokasi anggaran per tahun yang diperlukan pada tahun 2014 sekitar Rp. 25,6 milyar, sementara kemampuan alokasi anggaran pemerintah Aceh pada tahun 2014 untuk program swasembada padi berkelanjutan sekitar Rp. 7,1 milyar. Untuk itu, diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan petani melalui Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.