Evaluasi Kinerja Program Upsus Padi di Kabupaten Klaten: Kinerja, Kendala, dan Strategi
Loading...
Date
2015-11-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IAARD Press
Abstract
Pertanian untuk pembangunan menjadi isu menarik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pembangunan pangan khususnya padi menjadi prioritas dalam program nasional. Tujuan makalah ini adalah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program-program pendukung Upsus Padi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten selama bulan Maret 2014−September 2015. Kinerja implementasi Program Upsus Padi sudah menunjukkan kinerja yang baik ditinjau dari aspek capaian luas tanam, capaian luas panen, produktivitas, dan produksi. Salah satu aspek yang masih kurang mendapatkan perhatian adalah aspek pemberdayaan petani. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih menghadapi permasalahan-permasalahan, baik teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan. Implementasi Program Upsus Padi memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek pelaksanaan program, aspek program pendukung, maupun aspek promosi. Strategi kebijakan ke depan adalah pentingnya aspek pemberdayaan petani dalam pelaksanaan Program Upsus Padi, baik dari aspek keterampilan teknis maupun kapabilitas manajerialnya.
Description
Pada “Forum on How to Feed the World in 2050” yang diselenggarakan oleh FAO di Roma bulan Oktober 2009 dibahas urgensi baru pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) (FAO 2009). Hal ini dilandasi bahwa terjadinya krisis ekonomi mendorong adanya peningkatan penggunaan sumber daya pertanian untuk pembangunan. Paradigma baru pembangunan pertanian harus mencakup aspek pertumbuhan (peningkatan produksi), aspek pemerataan (kesempatan kerja dan berusaha), dan aspek keberlanjutan (ekologi).
Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia dan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk sampai ke
tingkat individu dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012. Dalam kerangka itulah pemenuhan pangan utamanya pangan pokok menjadi prioritas pembangunan ekonomi di setiap tahapan pembangunan nasional. Dalam pemerintahan kabinet kerja periode 2015−2019, pembangunan ekonomi nasional mengacu pada Nawa Cita (9 agenda prioritas pembangunan nasional) di mana salah satunya adalah terwujudnya kedaulatan ekonomi termasuk di dalamnya pencapaian kedaulatan pangan.
Keywords
E Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E10 Agricultural economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Nasional mengenai pertanian, A Agriculture/Pertanian::A01 Agriculture - General aspects/Pertanian Aspek Umum, Upsus