Pembuatan Aplikasi SERASI HUKUM guna peningkatan pelayanan Kesekretariatan Jabatan Fungsional Bidang Hukum pada Biro Hukum Kementerian Pertanian : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
BBPMKP
Abstract
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan sosok pejabat pengawas dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Rangkaian kegiatan Aksi Perubahan Pelayanan Publik terhadap fungsional bidang hukum di lingkup Kementerian Pertanian, dibangun berdasarkan berbagai dasar hukum yaitu UU Pelayanan Publik No 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Kementerian PAN-RB Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kondisi pelayanan saat ini terlihat dari tugas dan fungsi subbagian tata usaha dalam memfasilitasi layanan jabatan fungsional bidang hukum di Kementerian Pertanian, meliputi: penyelenggaraan penilaian jabatan fungsional, penyiapan data, membuat dan mengusulkan peta jabatan fungsional, sosialisasi/bimtek/diklat/kursus/uji kompetensi, dan memfasilitasi rekomendasi usulan kenaikan jenjang. Pelayanan kesekretariatan bidang hukum kepada fungsional bidang hukum dan stake holder terkait menurut survei layanan masih kurang memuaskan sehingga perlu adanya inovasi perbaikan layanan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pembangunan aplikasi SERASI HUKUM bertujuan untuk meningkatkan layanan kesekretariatan jabatan fungsional kepada pejabat fungsional dan stake holder terkait.