Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6269

Browse

Browsing Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa by Subject "FAKTOR SOSIAL EKONOMI, KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KAWASAN PLG"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    FAKTOR SOSIAL EKONOMI, KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERTANIAN DI KAWASAN PLG
    (Balittra, 2007-08) Rachmadi Ramli, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
    inpres No.2/2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG bertujuan untuk mendayagunakan kembali sumberdaya di kawasan PLG yang saat ini relatif terlantar, Substansi memberdayakan sumberdaya dengan mengembangkan produksi kornoditas pertanian. Kenyataan menunjukkar bahwa walaupun sebagian besar transmigran telah banyak meninggalkan lokasi, namun sebagian masih bertahan dengan mengandalkan usahatani sebagai sumber pendapatannya. Dipertukan perencanaan yang komprehensif ruenyangkut faktor teknis dan sosial ekonorni dan kelernbagaan serta kebijakan, baik pad a tingkat mikro maupun kawasan. Telah banyak hasil penelitian dan pengkajian teknologi untuk mengatasi rnasalah teknis dan yang dapat meningkatkan produktivitas, narnun belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh petani. lvlasih ada faktor pendukung lainnya yang harus dipenuhi atau direvitalisasi. Makalah ini akan mernbahas faktor sosial ekonomi clan kclembagaan serta kebijakan yang seharusnya diciptakan dan direvitalisasi untuk mendukung pengembangan pertanian di kawasan ?LG. Faktor sosial ekonorni meliputi : kernarnpuan ekonomi petani dalam menjalankan usahataninya; pilihan kornoditas, skala usaha optimal dan orientasi produksinya baik tingkat petani maupun kawasan dikaitkan dengan daya komparatif dan kompetitifnya. Faktor kelembagaan meliputi kelembagaan yang bersifat meningkatkan keterampilan petani; kelembagaan pendukung seperti penyuluhan, keuangan mikro, pengolahan hasil bagi produk yang orientasinya untuk konsumsi masyarakat setempat; kelembagaan pemasaran. Faktor kebijakan menyangkut bagaimana rnengintegrasikan semua program bisa bersinergi untuk mencapai efisiensi usaha pertanian agar dapat meningkatkan daya kompetitif komoditas yang akan dikembangkan.