Browsing by Author "Gunawan, Memed"

Now showing 1 - 8 of 8
  • Thumbnail Image
    Item
    Alokasi Masukan Dalam Sistem Sakap
    (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989-09-01) Gunawan, Memed; Pasandaran, Effendi
    Sistem sakap atau yang dikenal dengan "share tenancy" telah lama dikenal dan umum digunakan di negara-negara Asia. Sakap menjadi sumber kontroversi yang tidak pernah terpecahkan sampai tuntas. Pada umumnya pertentangan para ekonomis terletak pada masalah efisiensi baik dalam alokasi sumberdaya dilihat dari segi penggarap sendiri maupun dari segi sosial atau kesejahteraan masyarakat. Analisis sakap secara tradisional ditunjukkan oleh Marshall. Dari analisis ini dapat ditunjukkan bahwa sakap tidak efisien dalam alokasi sumberdaya. Walaupun demikian, tetap digunakannya sakap ini dalam sistem pengalihan hak garap mengakibatkan pertanyaan mendasar muncul, yaitu apakah benar sakap mengakibatkan ketidak efisienan alokasi masukan?. Kalau ya apakah ada keuntungan lain yang tidak terungkapkan dalam analisis yang membuat sakap dapat bertahan begitu lama dan diterima masyarakat?. Satu kenyataan bahwa sistem sakap berkurang dengan semakin berkembangnya ekonomi ke arah perekonomian yang makin komersial dan berorientasi pasar. Berkurangnya sakap di negara-negara maju juga masih dipertanyakan, apakah merupakan refleksi dari semakin ditinggalkannya metoda tradisional ataukah sebagai respon terhadap perubahan-perubahan ekonomi. Tulisan ini menghimpun beberapa analisis ekonomi tentang sakap untuk melihat sejauh mana konsep-konsep tentang sakap saling menunjang atau saling berbeda. Beberapa analisis dalam bentuk grafik maupun matematis akan ditunjukkan, dan perkembangan sakap di Indonesia didiskusikan.
  • Thumbnail Image
    Item
    Faktor-faktor yang menentukan pengalihan Hak Penggunaan Lahan di Pedesaan
    (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989-09-01) Gunawan, Memed
    Kelembagaan pengalihan hak garap lahan—seperti sakap, sewa, numpang, dan gadai telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Di antara berbagai bentuk tersebut, sakap dan sewa menjadi bentuk yang paling dominan karena kejelasan aturan mengenai batas waktu serta pembagian hasil atau besaran nilai sewa. Secara historis, timbulnya sistem sakap di beberapa wilayah seperti Jawa Barat bagian selatan dilandasi oleh motif non-komersial, yaitu sebagai bentuk insentif atau balas jasa pemilik lahan luas kepada buruh yang berjasa, jaminan sosial bagi kerabat kurang mampu, maupun instrumen peralihan hak pengusahaan lahan kepada anak yang baru berumah tangga sebelum menerima warisan. Seiring berjalannya waktu, institusi sakap dan sewa mengalami pergeseran ke arah perhitungan untung-rugi secara komersial antar-pemilik faktor produksi. Perubahan teknologi pertanian, dinamika pasar lahan, ketersediaan sumber daya, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi pedesaan telah mengubah aturan bagi hasil, pembebanan biaya masukan, serta orientasi pemilik lahan menjadi lebih menguntungkan pihak pemilik. Di kantong produksi padi seperti Kabupaten Subang, pemilik lahan memanfaatkan sakap sebagai media penyediaan kredit masukan usahatani (seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan) yang pengembaliannya dipotong langsung saat panen dengan tingkat bunga mencapai 50 persen. Selain itu, sakap dimanfaatkan pemilik lahan skala besar untuk menekan ongkos transaksi dan membagi risiko pengawasan atas lahan yang tersebar akibat fragmentasi, terutama dari ancaman pencurian hasil panen. Perubahan kelembagaan ini mengindikasikan bahwa pengalihan hak garap makin menguntungkan kelompok pemilik aset yang mendominasi struktur kekuasaan di pedesaan. Berlandaskan dinamika perubahan kelembagaan dan komersialisasi pengalihan hak garap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengalihan hak pemanfaatan lahan di pedesaan, menganalisis peranan faktor-faktor tersebut dalam pendistribusian aset dan struktur pendapatan masyarakat, serta mengevaluasi pihak mana yang memperoleh keuntungan terbesar dari perubahan aturan main kelembagaan sakap dan sewa demi melihat sejauh mana pergeseran tersebut dilandasi oleh pertimbangan komersial.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Lampung
    (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, ) Suryana, Rita Nurmalina; Yusdja, Yusmichad; Gunawan, Memed
  • No Thumbnail Available
    Item
    Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Lampung
    (PSEKP, ) Suryana, Rita Nurmalina; Yusdja, Yusmichad; Gunawan, Memed
  • No Thumbnail Available
    Item
    Lahan Pertanian, Tenaga Kerja dan Sumber Pendapatan di Beberapa Pedesaan Jawa Barat
    (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016-09-09) Gunawan, Memed; Sadikin, Ikin
  • No Thumbnail Available
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    Perubahan Kelembagaan Pertanian Pada Pasca Adopsi Padi Unggul
    (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989-08-01) Gunawan, Memed; Pakpahan, Agus; Pasandaran, Effendi
    Tulisan ini mencoba melihat aspek kelembagaan dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam kaitannya dengan adopsi teknologi pertanian terutama benih padi unggul. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi kelembagaan di pedesaan yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan lahan, (b) mengetahui dampak alternatif kelembagaan pedesaan terhadap distribusi pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.
  • Thumbnail Image
    Item
    PROSIDING PATANAS: Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian
    (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989-08-01) Pasandaran, Effendi; Gunawan, Memed; Pakpahan, Agus; Soentoro; Djauhari, Achmad
    Proses pembangunan pertanian di Indonesia adalah proses hubungan keseimbangan menyeluruh antara pemilikan sumberdaya, pemilikan kultur dan budaya, teknologi dan institusi, dimana semua unsur secara dinamis saling berinteraksi. Kultur, budaya dan institusi pedesaan yang dianut masyarakat sangat beragam antar daerah, dan hal ini telah menyebabkan respon yang berbeda terhadap perubahan teknologi, baik dalam adopsi, keragaman maupun dampak meanjutannya. Perbedaan dan perubahannya yang dinamis penting dipelajari dalam upaya membangun ekonomi pedesaan terutama yang berkaitan dengan pemilikan asset, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan yang lebih merata. Prosiding ini mencoba mengungkapkan sisi kelembagaan di pedesaan dalam kaitannya dengan teknologi pertanian. Kelembagaan adalah kotak hitam yang tidak mudah diidentifikasi. Oleh karena itu analisis dari berbagai sisi dan sudut pandang penelitiannya diperkirakan akan memperkaya informasi yang ada. Penelitian kelembagaan di pedesaan ini merupakan kelanjutan dari penelitian sistem produksi dan sistem konsumsi dalam Panel Petani Nasional yang digarap oleh Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Diharapkan dengan melihat semua aspek mulai dari produksi, konsumsi sampai dengan kelembagaan, dapat diungkapkan masalah, maupun alternatif pengembangan sosial ekonomi pedesaan secara lebih komperhensif. Kami mengharapkan buku ini bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung dalam pembangunan pedesaan. Kepada semua pihak yang telah membantu sampai terlaksananya penerbitan buku ini diucapkan terima kasih.