Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan

Permanent URI for this collection

https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/9504

Browse

Browsing Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan by Author "Elizabeth, Rosganda"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Pemberdayaan dan Penguatan Peran Pembangunan Perekonomian, Sistem Pasar dan Kelembagaan : Dilema kemiskinan dan Kelaparan di Pedesaan
    (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2007) Elizabeth, Rosganda; Nurdin, Maryam; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
    Pembangunan perekonomian telah menjadikan sistem pasar demikian komersial dan terbuka sehingga mudah dieksploitasi oleh kekuatan pasar bebas. Kondisi tersebut justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kaum peysan di pedesaan, mencerminkan suatu realitas sosial ekonomi yang sangat dilematis. Saat sistem sosial dan ekonomi yang sudah demikian terbuka dan komersial, justru ditemukan begitu banyak masalah kemiskinan bahkan kesengsaraan dan kelaparan pada masyarakat di pedesaan terutama kaum peysan. Tulisan ini bertujuan mengemukakan faktor-faktor mendasar penyebab kelaparan dan kemiskinan, serta kondisi dilematis yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian dan sistem pasar di perdesaan. Potensi dan peluang masih terbuka lebar ke arah pencapaian pengembangan pembangunan perekonomian di pedesaan dengan melihat besarnya potensi dan peluang perluasan areal tanam (ekstensifikasi dan intensifikasi), peningkatan efisiensi dan efektivitas SDM yang melimpah di pedesaan. Pengembangan analisis kelembagaan memiliki implikasi luas terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan perekonomian pedesaan melalui peningkatan pemahaman perancang, pengambil, dan pelaksana pembangunan pertanian dan perdesaan terhadap aspek kelembagaan yang masih sangat rendah. Perlunya mengevaluasi kebijakan pembangunan perekonomian dari aspek kelembagaan, sehingga upaya keakuratan perumusan kebijakan pembangunan ke depan dapat berimplikasi besar bagi peningkatan daya saing SDM pedesaan dan pengembangan sistem pasar produk pertanian. Perlunya rancangan kebijakan dengan: 1) melihat relasi sosial, ekonomi, dan budaya, dalam mengkaji potensi kelembagaan tradisional perekonomian di pedesaan; 2) mengkaji alternatif kebijakan pembangunan perekonomian dan pedesaan yang mempertimbangkan indigenous knowledge (kearifan lokal) dan local knowledge (pengetahuan lokal). Pemberdayaan kelembagaan perekonomian dan pedesaan diperlukan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan kemandirian petani, peningkatan pendapatan rumahtangga, pengembangan sistem pasar produk pertanian.
  • Thumbnail Image
    Item
    Perspektif Sosiologis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di lahan marjinal
    (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2007) Elizabeth, Rosganda; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
    Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda berkepanjangan, angka penduduk miskin kembali mengalami peningkatan, namun setelah tahun 2000, diprediksi jumlah penduduk miskin tersebut telah kembali menurun meski secara perlahan. Tulisan ini bertujuan mengemukakan secara komprehensif karakteristik faktor-faktor penyebab kemiskinan di NTT. Kegiatan usahatani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rumahtangga responden dan kontribusi usahatani padi masih mendominasi pendapatan keluarga. Usaha ternak dan non farm (dagang, industri rumahtangga, dan pertukangan) potensial untuk ditingkatkan. Perbaikan dan pengembangan teknologi indigenous petani perlu dipertimbangkan sebelum introduksi teknologi baru disosialisasikan. Meningkatnya aksesbilitas petani miskin terhadap pelaksanaan program pembangunan penanggulangan kemiskinan melalui penerimaan berbagai program bantuan. Untuk mengembangkan pembangunan di NTT, keberpihakan terhadap lembaga kekerabatan sangat diperlukan, bukan lembaga bersifat materi, karena mempengaruhi semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, dan aktivitas pembangunan pengembangan wilayah. Model dan bentuk bantuan seharusnya spesifik lokasi dan kemampuan (SDM) petani yang menjadi target. Diperlukan strategi pemberdayaan dan partisipatif petani miskin, sebagai keberpihakan terhadap petani miskin, serta tindakan perlindungan sehingga pemberdayaan juga dapat berfungsi sebagai upaya memamdirikan petani miskin dan mencegah ketergantungan pada program bantuan.