Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan by Author "Bustaman, Sjahrul"
Now showing 1 - 4 of 4
Results Per Page
Sort Options
- ItemAnalisis Perhitungan Kebutuhan Pangan Pokok Penduduk Dalam Upaya Swasembada Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara(Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2007) Hidayah, Ismatul; Bustaman, Sjahrul; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian MalukuPenelitian ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pangan pokok penduduk Kabupaten kepulauan Maluku Tenggara dengan tujuan swasembada, dengan skenario swasembada pangan pokok dicapai pada tahun 2010 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan pangan pokok penduduk Kabupaten Maluku Tenggara untuk masing masing Komoditas yaitu 10.138,67 ton beras, 1.490,98 ton jagung, 26.506,34 ton ubi kayu, 3.699,84 ton umbi-umbian. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut diperlukan tambahan luas panen untuk masing masing komoditas yaitu padi gogo 7.570,81 ha, jagung 63,49 ha, ubikayu 168,86 ha, ubi ubian 199,98 ha. Alternatif kebijakan yang dilakukan yaitu penambahan luas panen dan peningkatan produktivitas padi gogo sebesar 1.177 ha dan 4 ton/ha, Meningkatkan produktivitas ubikayu sebesar 23 ton/ha, jagung 5 ton/ha dan ubu ubian 16 ton/ha, dengan skenario komposisi pangan pokok dirubah menjadi beras 11,37%, ubikayu 72,19%, jagung 10,29% dan ubi ubian 6,16%.
- ItemKebijakan Pengkajian Mendukung Ketahanan Pangan Maluku(Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2008) Hutuely, Lutfie; Bustaman, Sjahrul; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian MalukuIndikator kerja dalam membangun ketahanan pangan adalah terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat desa dan peningkatan produktivitas. Maluku masih memiliki areal pengembangan lahan kering, lahan untuk sagu dan lahan basah. Inovasi teknologi spesifik lokasi sebagai produk BPTP Maluku diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan masih rendahnya produktivitas pertanian. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mempercepat inovasi teknologi adalah melalui program Prima Tani yang merupakan pembangunan pertanian pedasaan Dengan keterbatasan dana yang dialokasikan pada BPTP Maluku, pengkajian dari tahun 2006 sampai dengan 2009 lebih diarahkan pada agroekosistem lahan kering. Komoditas yang dikembangkan dalam kaitannya dengan ketahanan pangan lebih disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat desa yaitu aneka umbi, jagung, padi dan aneka kacang. Sedangkan lokasi pengkajian lebih diupayakan pada kabupaten/kota yang belum ada Prima Tani. Diharapkan Pemda Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi dan pengkajian, agar ketahanan pangan dapat dibangun pada 12 gugus pulau dengan pendekatan Prima Tani dengan prinsip “ bangun, operasikan, dan serahkan “ ( Build, Operate, Transfer ).
- ItemKonsepsi Pembentukan Alternatif Model UKM Pertanian Mendukung Akselerasi Inovasi Teknologi Spesifik Lokasi(Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2007) Bustaman, Sjahrul; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian MalukuTingkat pemanfaatan inovasi teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh BPTP Maluku cenderung lambat bahkan dapat dikatakan kurang diadopsi oleh petani. Salah satu penyebabnya adalah dibutuhkan modal kerja yang lebih besar bila menggunakan inovasi teknologi walaupun produksi hasil yang lebih menjanjikan. Untuk itu diperlukan lembaga pembiayaan usahatani. Model LKM Pertanian dianggap cocok dan perlu dibentuk. Sebagai unti percontohan lokasi LKM sebaiknya berada pada desa kegiatan Prima Tani. Hal ini dimaksud agar tenaga BPTP yang ada di lapangan dapat membantu dalam pendampingan teknologi dan operasional LKM. Agar mudah diakses petani, skim kredit dibuat sesuai karakteristik petani sebagai pengguna. Pengajuan dan penyaluran kredit dilakukan secara kelompok untuk itu perlu ditumbuh kembangkan kelompok tani atau Gapoktan, sedangkan pengembalian kredit mempertimbangkan jenis usaha. LKM Pertanian perlu melakukan kegiatan seleksi calon nasabah untuk menghindari kemacetan pinjaman terutama dalam aspek kejujuran, nasabah dan kelayakana usaha termasuk teknologi yang dipakai. Besarnya kredit yang diberikan sebanyak 60-70 % dari jumlah kredit yang diminta kelompok tani. Untuk itu kelompok harus memiliki modal terlebih dahulu melalui pengumpulan iuran pokok dan iuran wajib. Model LKM Pertanian diharapkan dapat digunakan sebagai model pembiayaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) thn 2008, dimana Deptan akan memberikan dana Rp 100 juta per desa kepada 10.000 desa.
- ItemMembangun Ketahanan Pangan Maluku Berawal dari Desa(Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2008) Bustaman, Sjahrul; Hutuely, Lutfie; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian MalukuSaat ini di Maluku ada 815 desa (93 %) dengan pendapatan penduduknya berasal dari pertanian, dengan penduduk miskin di tahun 2003 masih ada 399.900 jiwa (32,85%). Pembangunan ketahanan pangan daerah diawali dengan membangun ketahanan pangan rumah tangga di desa melalui peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi pangan. Sumber pangan lokal seperti sagu, aneka umbi, jagung, serelia dan padi selama ini dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat sedangkan sumber protein adalah ikan dan kacang-kacangan. Tersediannya areal pengembangan pertanian di 8 kabupaten/kota (12 gugus pulau) dapat dijadikan modal dasar dalam penyediaan bahan pangan ke depan. Indikator tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Tingkat Ketahanan Pangan (TKP) rumah tangga petani. Upaya membangun ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dengan penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi dan peningkatan pemanfaatan lahan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan empat program pokok yaitu : (1) Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat, (2) Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan, (3) Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan, dan (4) Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan. Partisipasi Pemerintah Daerah (Bappeda, Dinas Pertanian Kabupaten/kota), BPTP, dan Masyarakat desa/petani secara aktif dan mempunyai rasa memeliki diperlukan dalam membangun ketahanan pangan mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Kelembagaan penguatan modal kerja dan kelompok tani sedapat mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah. Institusi seperti Pekerjaan Umum, Koperasi, Bulog dan Perdagangan juga mempunyai tanggungjawab bersama atas keberhasilannya ketahanan pangan desa.