RFID (Radio Frequency Identification) solusi jitu, terpadu dan modern dalam inventarisasi barang milik negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
| dc.contributor.author | MUJAHID, Faqih | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T08:04:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T08:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan BMN. Inventarisasi aset BMN yang baik akan mempengaruhi penilaian baik dari segi penyampaian Laporan BMN maupun Laporan Keuangan Negara dan berdampak pada opini Badang Pemeriksa Keuangan (BPK) RI apabila Laporan BMN dan Laporan Keuangan tidak dapat disajikan secara baik, transparan dan akuntabel. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2024 mendapatkan temuan administratif terkait pengelolaan invetarisasi aset yang belum dilakukan secara baik dan optimal. Oleh sebab itu diperlukan skema dan pola inventarisasi aset BMN yang baik dan berbasis teknologi sebagai upaya penyajian data inventarisasi BMN yang baik, akurat dan akuntabel. Salah satu solusi yang diusulkan oleh Subbagian BMN Kemenko Polkam adalah penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) dalam proses inventarisasi aset BMN. RFID merupakan sistem identifikasi suatu objek/aset menggunakan gelombang radio dengan mendeteksi perangkat berupa stiker/plat yang tertempel pada objek tersebut. Mekanisme ini mempunyai keunggulan bahwa objek atau aset dapat dipantau secara realtime, update dan meminimalisir potensi kehilangan objek atau aset tersebut. Oleh karena itu, dalam proyeksi aksi perubahan ini penulis menginisiasi penggunaan RFID yang tentunya dibarengi dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tema aksi perubahan ini. Hasil pelaksanaan aksi perubahan menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi data aset, efisiensi proses inventarisasi, serta kemudahan akses informasi. Aksi perubahan ini tidak hanya menjawab temuan BPK RI, tetapi juga menjadi role model transformasi digital tata kelola aset negara yang dapat direplikasi di kementerian atau lembaga lain. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/28562 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | BBPMKP | |
| dc.subject | Barang Milik Negara (BMN);Inventarisasi;Radio Frequency Identification (RFID);Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam);Laporan Aksi Perubahan;Pelatihan Kepemimpinan Pertanian (PKP);Lap.PKP/10/2025; | |
| dc.title | RFID (Radio Frequency Identification) solusi jitu, terpadu dan modern dalam inventarisasi barang milik negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik | |
| dc.title.alternative | Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik | |
| dc.type | Other |