Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Simple item page
dc.contributorid-ID
dc.creatorSyahyuti, nFN; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorWahyuni, Sri; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorSuhaeti, Rita N.; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorZakaria, Amar K.; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date2016-08-10
dc.date.accessioned2019-02-25T02:18:20Z
dc.date.available2019-02-25T02:18:20Z
dc.descriptionOrganisasi petani mendapatkan situasi baru setelah era pasca Orde Baru, dan terlebih belakangan ini dengan keluarnya berbagai kebijakan baru, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, semangat dalam kebijakan ini tidak mudah direalisasikan. Tulisan ini berupaya mempelajari kondisi dan situasi serta peluang yang diberikan dengan kondisi dan berbagai agenda penting yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber untuk melengkapi survei studi tahun 2014 di Kabupaten Agam (Sumbar), Garut dan Majalengka (Jabar), serta Malang dan Gresik (Jatim). Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelusuran informasi terkini dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa beberapa kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah, dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu, ke depan perlu upaya berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan dapat terealisasi, terutama dengan adanya revisi UU P3 oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2014.id-ID
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3864
dc.identifier10.21082/akp.v12n2.2014.157-174
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6699
dc.languageind
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3864/3210
dc.rightsCopyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanianen-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 157-174en-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 157-174id-ID
dc.source2549-7278
dc.source1693-2021
dc.subjectid-ID
dc.subjectorganisasi; organisasi petani; kebijakan pemerintah; pemberdayaan petaniid-ID
dc.titleArah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petaniid-ID
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeid-ID
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Arah Kebijakan Pascarevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.pdf
Size:
183.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Analisis Kebijakan Pertanian