Mengatasi paradoks perlindungan lahan pertanian pangan: transformasi kebijakan insentif spasial di Kabupaten Gorontalo

Simple item page
dc.contributor.authorIndrianti, Merita Ayu
dc.contributor.authorTaslim, Ivan
dc.contributor.authorGobel, Yusriyah Atikah
dc.contributor.authorDjaini, Aditya
dc.contributor.authorDjibran, Moh. Muchlis
dc.date.accessioned2026-08-07T08:51:59Z
dc.date.available2026-08-07T08:51:59Z
dc.date.issued2026-06-30
dc.description.abstractKonversi lahan pertanian produktif merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia. Meskipun lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kawasan yang dilindungi masih terus mengalami konversi sehingga menimbulkan paradoks kebijakan yang mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi model kerentanan spasial untuk wilayah LP2B di Kabupaten Gorontalo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada konversi lahan atau efektivitas zonasi, penelitian ini mengintegrasikan Analytic Hierarchy Process (AHP) berbasis pemangku kepentingan, penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengungkap paradoks kebijakan LP2B dan mendukung intervensi kebijakan berbasis spasial. Pendekatan multimetode digunakan untuk menganalisis citra satelit Sentinel pada periode 2017–2023 menggunakan algoritma klasifikasi Random Forest. Faktor-faktor kerentanan (risiko konversi, banjir, dan kekeringan) dimodelkan secara spasial dan dibobotkan menggunakan AHP berdasarkan perspektif pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks kebijakan, yaitu luas sawah total meningkat secara neto sebesar 4.158,83 ha, tetapi kawasan lindung LP2B justru mengalami kehilangan neto sebesar 23,76 ha. Risiko konversi lahan memperoleh bobot AHP tertinggi (60%). Model kerentanan komposit menunjukkan kesesuaian spasial retrospektif yang sangat tinggi, dengan seluruh kehilangan sawah pada LP2B terjadi di zona kerentanan sedang dan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan pembangunan akibat location rent lebih kuat dibandingkan instrumen regulasi pasif yang ada serta mendukung transformasi kebijakan menuju strategi insentif aktif berbasis spasial untuk memperkuat perlindungan LP2B dan ketahanan pangan jangka panjang.
dc.identifier.issn2549-7278
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/30882
dc.language.isoid
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.relation.ispartofseriesAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol. 24 No. 1 (2026)
dc.subjectE Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E11 Land economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Nasional mengenai Lahan
dc.subjectE Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E10 Agricultural economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Nasional mengenai pertanian
dc.subjectE Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E14 Development economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan
dc.titleMengatasi paradoks perlindungan lahan pertanian pangan: transformasi kebijakan insentif spasial di Kabupaten Gorontalo
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
1-AKP+4324+final+29062026.pdf
Size:
900.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.77 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Jurnal Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian