Strategi Optimalisasi Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan : Laporan Proyek Perubahan
| dc.contributor.author | IRAWATI, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T04:45:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T04:45:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres), setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden, dengan kriteria: 1) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; 2) bersifat strategis, dan/atau 3) lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga. Selain itu, berdasarkan permohonan yang disampaikan Pemrakarsa (dalam hal ini K/L), Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden. Asisten Deputi Bidang Kelautan Perikanan dan Kehutanan, salah satunya mempunyai tusi melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan. Dalam melaksanakan tusi tersebut, Asdep mengawal penyusunan kebijakan, yaitu sejak dibahas dalam PAK sampai dengan harmonisasi peraturan perundangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan saat ini, pedoman teknis atas Perpres belum ditetapkan. Walaupun prosedur secara umum telah diatur dalam Perpres namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan dalam menerjemahkan substansi Perpres khususnya sektor kelautan, perikanan dan kehutanan. Proyek Perubahan ini dimaksudkan untuk menjawab dan menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan tusi pengkajian dan pemberian rekomendasi tersebut melalui langkah terobosan yang inovatif yang terbagi dalam langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ke dalam sebuah pedoman teknis. Strategi diarahkan untuk perbaikan prosedur dan mekanisme dengan melibatkan para stakeholder, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan FGD, rakor dan diskusi internal secara kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya adalah pemantapan Sistem Hukum Nasional mengingat upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundangundangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Dengan tersusunnya pedoman teknis lingkup kelautam, perikanan, dan kehutanan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Deputi Kemaritiman dan Investasi maupun Sekretariat Kabinet terutama dalam optimalisasi pengkajian dan rekomendasi kebijakan pemerintah dari sisi kualitas dan waktu. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/24401 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | BBPMKP | |
| dc.subject | Kebijakan Pemerintah;Pedoman Teknis;Rekomendasi;Pengkajian;Asdep Bidang Kelautan,Perikanan dan Kehutanan;Sekretariat Kabinet;Laporan Proyek Perubahan;Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);PKN Tk.II/10/2024; | |
| dc.title | Strategi Optimalisasi Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan : Laporan Proyek Perubahan | |
| dc.type | Other |