Penyusunan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
BBPMKP
Abstract
Dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya setiap organisasi publik menerapakan implemntasi AKIP dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah hingga saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem management publik yang akuntabel jelas, teratur dan efektif. Pentingnya SAKIP menjadi fokus setiap organisasi pemerintah dalam memajukan organisasinya.
Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kemenko Polhukam, maka salah satu caranya yang direncanakan pada tahun 2024 ialah dengan menyusun Pedoman SAKIP Kemenko Polhukam. Penyusunan pedoman SAKIP tersebut berdasarkan pelaksanaan implementasi SAKIP yang sudah dilakukan selama ini namun belum maksimal yang salah satu faktornya adalah tidak adanya pedoman tentang SAKIP. Pedoman SAKIP ini menggabungkan produk yang dibina oleh Bappenas dan juga KemenPAN dan RB yang pada dasarnya mempunyai kesinambungan antara satu output dengan output yang lainnya dalam konteks implementasi SAKIP.
Description
Keywords
Akuntabilitas;Kinerja;Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Pedoman;Biro Perencanaan dan Organisasi;Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam);Laporan Aksi Perubahan;Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);PKP/9/2024;