Pergeseran dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index) 2000-2017: Implikasi terhadap Kebijakan Pertanian, Pangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

dc.contributoren-US
dc.creatorPakpahan, Agus; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date2018-03-08
dc.date.accessioned2019-10-09T09:39:49Z
dc.date.available2019-10-09T09:39:49Z
dc.descriptionThe main objective of this paper is to show that the concept of food security should not be separated from hunger given that measures, such as of food sufficiency per capita or household food purchasing power, cannot by themselves indicate the quality of human resources in one country.  There exists an X-factor between food sufficiency per capita on the one hand, and human resources quality on the other hand, that must be analysed. In 2017, the Global Hunger Index (GHI) values of 14 achieved by developing countries managed to match those of developed countries. This opens the opportunity, particularly for Indonesia, to re-examine non-income variables and establish policy frameworks to solve hunger. A key component to the issue is the persistent lack of animal protein consumption in Indonesia and elsewhere. This paper suggests that animal protein must be produced in a way that economically cheap and frees the production system from environmental deterioration and problems arising from antibiotic resistance. AbstrakTujuan utama tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari konsep kelaparan dimana konsep yang terakhir ini menguraikan dimensi kualitas sumber daya manusia. Ukuran kecukupan pangan per kapita atau daya beli pangan rumah tangga tidak dapat dengan sendirinya menunjukkan kualitas sumber daya manusia di satu negara. Di antara kecukupan pangan per kapita di satu sisi dan kualitas sumberdaya manusia di sisi lain terdapat faktor X.  Faktor X adalah faktor yang harus dipahami dalam upaya mengintegrasikan antara konsep ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia dalam waktu yang bersamaan. Keberhasilan 14 negara berkembang mencapai status Indeks Kelaparan Global (IKG) yang sama dengan IKG negara maju pada 2017 membuka peluang negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dalam rangka memahami faktor X, khususnya faktor non-pendapatan, dalam rangka menemukan solusi kelaparan bagi Indonesia. Salah satu komponen strategis yang paling mendesak adalah bagaimana mengatasi kekurangan konsumsi protein hewani yang telah berlangsung selama ini. Namun demikian, sistem produksi protein hewani yang perlu dibangun adalah sistem produksi protein hewani yang terbebas dari masalah resistensi antibiotika dan keberlanjutan lingkungan hidup.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/8548
dc.identifier10.21082/fae.v35n2.2017.75-90
dc.identifier.urihttp://124.81.126.59/handle/123456789/7614
dc.languageeng
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/8548/7718
dc.rightsCopyright (c) 2018 Forum penelitian Agro Ekonomien-US
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en-US
dc.sourceForum penelitian Agro Ekonomi; Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi; 75-90en-US
dc.source2580-2674
dc.source0216-4361
dc.subjectfood; hunger; food security; human resources; global hunger index; makanan; kelaparan; ketahanan makanan; kualitas sumber daya manusia; indeks kelaparan globalen-US
dc.titlePergeseran dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index) 2000-2017: Implikasi terhadap Kebijakan Pertanian, Pangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesiaen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeen-US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
8548-25907-3-PB.pdf
Size:
433.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: