Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat

Simple item page
dc.contributorid-ID
dc.creatorSaptana, nFN; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorSejati, Wahyuning K.; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorRusastra, I Wayan; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date2016-08-10
dc.date.accessioned2018-06-04T07:37:52Z
dc.date.available2018-06-04T07:37:52Z
dc.date.issued2016-08-10
dc.descriptionTantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut.id-ID
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3861
dc.identifier10.21082/akp.v12n2.2014.119-141
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4431
dc.languageind
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3861/3208
dc.rightsCopyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanianen-US
dc.source2549-7278
dc.source1693-2021
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 119-141en-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 119-141id-ID
dc.titleKemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Baratid-ID
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT- PELAJARAN DARI PROGRAM PIDRA, SPFS, DAN DESA MAPAN DI NUSA TENGGARA TIMUR DAN JAWA BARAT.pdf
Size:
223.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Analisis Kebijakan Pertanian