Kajian ekologi kebudayaan terhadap sektor informal di perkotaan: suatu proses adaptasi ketidakseimbangan interaksi Kota-Desa akibat Industralisasi
No Thumbnail Available
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Abstract
Description
IndonesianDitinjau dari segi ekologi kebudayaan, interaksi antara kota dan desa mencerminkan "integrasi" dua sistem masyarakat yang mempunyai tingkat evolusi yang berbeda. Karena perbedaan ini sangat mungkin terjadi bahwa hubungan antara kota ("industri") dan desa ("pertanian") mengandung indikasi adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan dua sistem masyarakat yang seolah-olah secara vertikal tampak terintegrasi dengan baik. Tulisan ini mengetengahkan bahwa munculnya sektor informal di perkotaan diduga sebagai bagian proses adaptasi adanya ketidakseimbangan tersebut. Dengan menelusuri dari adanya aliran energi, bahan dan informasi secara timbal balik antara ekosistem masyarakat industri di perkotaan dan ekosistem maasyarakat pertanian di pedesaan diperoleh beberapa gambaran, pertama, indsutrialisasi yang relatif cepat di perkotaan menjadi salahsatu sebab strategis mengapa hubungan antara sistem masyarakat perkotaan dan pedesaan menjadi tidak seimbang. Adanya ketidakseimbangan ini pada gilirannya menempatkan sistem masyarakat pedesaan sebagai subordinasi masyarakat perkotaan. Kedua, akibat adanya daya dukung lingkungan (carrying capacity) yang semakin menipis, segolongan masyarakat pedesaan yang ingin tetap bisa bertahan dan ingin hidup lebih baik berupaya beradaptasi hidup di lingkungan masyarakat perkotaan melalui wahana sektor informal. Ketiga, berkembangnya sektor informal di perkotaan hendaknya tidak dipandang sebagai fakta sosial yang harus diterima begitu saja, melainkan perlu kiranya dipandang juga sebagai adanya gejala kesenjangan dalam pembangunan, misalnya di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur fisk dan politik. Keempat, penataan keorganisasian yang tampak masih luput dari jangkauan tujuan peningkatan pertisipasi rakyat dan pemerataan seyogyanya menmperoleh sorotan yang lebih wajar. Kelima, untuk itulah kiranya bisa diusulkan agar pola pembangunan yang secara operasional selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ("kota") menjadi lebih ke pemerintahan, misalnya melalui strategi "dorong gelombang".