Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi

Simple item page
dc.contributoren-US
dc.creatorMayrowani, Henny
dc.date2016-08-11
dc.date.accessioned2018-06-04T08:01:30Z
dc.date.available2018-06-04T08:01:30Z
dc.date.issued2016-08-11
dc.descriptionEnglishRegional autonomy gives more authority to the regional governments, namely those regencies and municipalities, to take the initiative in designing and developing a locally specific policy. It includes in conducting agricultural development in each region. The regional authorities in policy implementation have both positive and the negative impacts on agricultural development. Most of the regional governments’ regulations are designed to improve regional government revenues. Most regional government officials think that agricultural development is costly, but it takes a long time to return the investment. This is why issues of importance of agriculture are less attractive to the regional policymakers, especially in supporting agricultural business and extension. The positive impacts of regional autonomy can be observed in some regional governments successfully develop regional agricultural policy but not supported through the regional regulations. IndonesianKebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Sebagian besar Perda dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah. Pembangunan pertanian dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang yang cost-center yang membutuhkan investasi besar namun return-nya cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama dalam perbaikan iklim usaha dan penyuluhan. Hal ini  merupakan dampak negatif kebijakan otonomi daerah terhadap sektor pertanian. Namun dampak positif dari kebijakan otda terlihat dari beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan pertanian daerah dan mengimplementasikan beberapa kebijakan daerah yang tidak diterbitkan dalam Peraturan Daerah.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3886
dc.identifier10.21082/fae.v30n1.2012.31-47
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5147
dc.languageeng
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3886/3229
dc.rightsCopyright (c) 2016 Forum Penelitian Agro Ekonomien-US
dc.source2580-2674
dc.source0216-4361
dc.sourceForum penelitian Agro Ekonomi; Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi; 31-47en-US
dc.titlePembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasien-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
PEMBANGUNAN PERTANIAN PADA ERA OTONOMI DAERAH- KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI.pdf
Size:
162.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Forum penelitian Agro Ekonomi