Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan
| dc.contributor.author | Simatupang, Pantjar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T08:26:31Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T08:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2003-03 | |
| dc.description.abstract | Hampir semua negara memiliki departemen pertanian yang berarti memiliki kebijakan pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan seorang ekonom pertanian terkemuka mengatakan: agricultural policy is ubiquitous and contentious. Kutipan ini mengungkapkan sifat umum kebijakan pertanian (termasuk perikanan) yang agak paradoksal; ada dimana-mana namun selalu kontraversial. Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan selalu dapat dijustifikasi dengan argumen yang saling bertentangan dan dampaknya bersifat dilematis. Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau Political Economic Seeking Transfers (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik kontraversial. Sifat yang paradoksal itulah yang menjadi alasan pokok kenapa kebijakan pertanian harus dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang komprehensif. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.1-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/31007 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian | |
| dc.relation.ispartofseries | Analisis Kebijakan Pertanian; Vol. 1 No. 1 (2003) | |
| dc.subject | E Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E10 Agricultural economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Nasional mengenai pertanian | |
| dc.subject | E Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E14 Development economics and policies/Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan | |
| dc.title | Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan | |
| dc.type | Article |