Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia
No Thumbnail Available
Date
2016-08-12
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Abstract
Description
EnglishThe main problem of rural development in Indonesia is related with coordination among the main actors and the focus of activities. In this paper, the main problem of rural development in Indonesia based on the experience of China in the previous program and rural development is examined. In some part of the paper, analysis was focused on the Rural Agribussines Development Program (PUAP), an initiative program of Ministry of Agricultural for poverty alleviation and rural development. Similar with the previous program in rural development that initiated by the government, PUAP is a top down project approach; most of the initiative come from the central goverment. The mechanism of project decision is dominated by the goverment role and structure, and less of rural community initiative. The maximum impact of the PUAP project is an entry point for agricultural development in rural areas. IndonesianSalah satu persoalan pokok dalam pembangunan perdesaan di Indonesia adalah kurang adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta fokus kegiatan yang kurang begitu jelas. Tulisan ini mencoba menelaah beberapa persoalan mendasar dalam pembangunan perdesaan di Indonesia, beranjak dari pengalaman yang pernah ada dan perbandingan dengan pola pendekatan yang digunakan oleh China dalam pembangunan perdesaannya. Kajian ini pada beberapa bagian menelaah pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Sebagaimana program sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program ini lebih dominan sebagai suatu upaya terpusat dalam menata pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia. Dalam pendekatan semacam ini, mekanisme pelaksanaan sangat tergantung pada struktur birokrasi, sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pengelola dari kalangan pemerintah diberbagai level. Masyarakat perdesaan masih sering diposisikan sebagai objek. Berdasarkan kondisi ini sangat sulit diharapkan program ini dapat mencapai hasil maksimal bagi upaya peningkatan pendapatan petani dalam waktu singkat. Hasill maksimal yang mungkin dapat diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai entry point dan perekat seluruh program Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan.