Browsing by Author "SUMARTO, Adityo Wisnu"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Transformasi digitalisasi melalui Strategi Terintegrasi Pengawasan Digital Kementerian Transmigrasi (SIGAP DITRANS) : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
    (BBPMKP, 2025) SUMARTO, Adityo Wisnu
    Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan internal bagi organisasi dengan memberikan keyakinan memadai (assurance) bahwa program dan kegiatan kementerian/lembaga dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (ekonomis, efisien, dan efektif). Itjen juga berperan dalam memberikan konsultasi dan peringatan dini untuk perbaikan manajemen risiko dan pengendalian internal. Sebagai instansi yang relatif baru dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu belum adanya dasar arah kebijakan dan pengembangan organisasi jangka panjang, organisasi masih dihadapkan dengan keterbatasan jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Itjen Kementerian Transmigrasi. Implikasinya, permasalahan tersebut jika tidak ditindaklanjuti secara cepat akan membuat unit kerja tidak dapat dengan efektif dan efisien melakukan pengawasan terhadap kinerja program dan kinerja keuangan instansi Kementerian Transmigrasi. Berdasarkan kondisi tersebut, aksi perubahan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui digitalisasi pada sektor pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Output yang menjadi tujuan aksi perubahan adalah penyusunan grand design pada continuous audit dan continuous monitoring (CACM) sebagai kerangka jangka panjang dalam rangka efektivitas dan efisiensi teknis pengawasan. Untuk langkah-langkah di awal diperinci dengan penyusunan roadmap digitalisasi pengawasan serta dokumen perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (HCDP). Tiga hal tersebut disahkan dalam regulasi untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan di kemudian hari.