Browsing by Author "Muhammad Hatta"

Now showing 1 - 5 of 5
  • Thumbnail Image
    Item
    Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu Melalui Dukungan Prima Tani Lahan Pasang Surut Di Kalimantan Barat
    (BPTP Jambi, 2005) Muhammad Hatta; Tatang M. Ibrahim; Sigit Saptowibowo; Akhmad Musyafak; Dwi P. Widiastuti; Khaidir; Eko Dewantoro; L.M. Gufroni; BPTP Jambi
    Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kawasan pertanian khususnya daerah lahan pasang surut dengan luasan lebih kurang 51.762 hektar yang tersebar di dua lokasi yakni : Kabupaten Pontianak, dan Kecamatan Sei Kakap. Lahan tersebut sarat dengan berbagai kendala seperti tingkat kesuburan lahan rendah, jaringan tata air mikro atau drainase belum berfungsi dengan baik, dan sosial ekonomi. Komoditas yang dominan adalah : padi, kelapa, sedang komoditas pendukungnya antara lain : ikan aut, ternak itik, kambing, buah lansat dan durian. Prima tani yang sedang berkembang dengan memakai prinsip BOT : tumbuhkan, operasikan dan serahkan. Pendekatannya dilakukan secara kawasan terpadu berdasarkan wilayah agroekosistem lahan pasang surut dengan model inovasi. Agroklimat yang dikembangkan berdasarkan pada berbagai materi diseminasi teknologi baik tercetak maupun elektronik, komputer, akses internet, tenaga yang terlatih dan alat transportasi.
  • Thumbnail Image
    Item
    Penggunaan Berbagai Jenis Bahan Organik Pada Padi Sawah Pasang Surut Di Sei Itik Kalimantan Barat
    (BPTP Jambi, 2005) Muhammad Hatta; Dwi P. Widiastuti; BPTP Jambi
    Peluang pengembangan lahan pasang surut di Kalimantan Barat masih terbuka luas, namun terdapat berbagai kendala baik agro fisik, biologi maupun sosial ekonomi. Lahan pasang surut yang tergolong lahan marginal dapat dimanfaatkan untuk usahatani padi. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam menjadikan lahan pasang surut sebagai sumberdaya pertanian yang produktif.
  • Thumbnail Image
    Item
    Rekomendasi Pupuk N, P, dan K Spesifik Lokasi untuk Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)
    (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2020) Husnain; Ladiyani R. Widowati; Irsal Las; Muhrizal Sarwani; Sri Rochayati; Diah Setyorini; Wiwik Hartatik; I. G. Made Subiksa; I. Wayan Suastika; Linca Angria; A. Kasno; Nurjaya; Heri Wibowo; Kiki Zakiah; Dilla Aksani; Muhammad Hatta; Niluh Putu Sri Ratmin; Yunita Barus; Wahida Annisa; Susilawati
    Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang (balanced fertilization), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) menetapkan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan, Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan dan mengawal kebijakan tersebut. Namun untuk dosis rekomendasi dan formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 padi sawah, hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis umum 300 kg/ha terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian telah mengusulkan formulasi baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan. Acuan rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/ 2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang : (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) menambahkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12. Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 yang baru, perlu dikawal dan disosialisasikan agar petani memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan penghematan harga yang dapat dilakukan, diharapkan akan lebih luas lahanlahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Rekomendasi Pupuk N, P, dan K Spesifik Lokasi untuk Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)
    (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, 2020) Husnain; Ladiyani R. Widowati; Irsal Las; Muhrizal Sarwani; Sri Rochayati; Diah Setyorini; Wiwik Hartatik; I. G. Made Subiksa; I. Wayan Suastika; Linca Angria; A. Kasno; Nurjaya; Heri Wibowo; Kiki Zakiah; Dilla Aksani; Muhammad Hatta; Niluh Putu Sri Ratmini; Yunita Barus; Wahida Annisa; Susilawati
    Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang (balanced fertilization), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) menetapkan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan, Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan dan mengawal kebijakan tersebut. Namun untuk dosis rekomendasi dan formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 padi sawah, hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis umum 300 kg/ha terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian telah mengusulkan formulasi baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan. Acuan rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/ 2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang : (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) menambahkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12. Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 yang baru, perlu dikawal dan disosialisasikan agar petani memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan penghematan harga yang dapat dilakukan, diharapkan akan lebih luas lahanlahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Teknologi Pengelolaan Air Dan Usahatani Padi Pasang Surut Di Kalimantan Barat
    (BPTP Jambi, 2005) Muhammad Hatta; Dwi P. Widiastuti A. Musyafak; Khaidir; BPTP Jambi
    Tekknologi Pengelolaan dan tanaman terpadu lahan pasang surut (PLTI) memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan tidak saja dari segi usaha tetapi juga terhadap kelestarian sumberdayanya, di lahan pasang surut dan merekayasa model manajemen Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) serta merekayasa model lembaga keuangan mikro. Kajian ini dilaksanakan mulai tahun 2003 di Desa Sei Pinang Luar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak dan dilanjutkan tahun 2004 di Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap, Kab. Pontianak.Kajian ini didahului dengan identifikasi dan karakterisasi wilayah melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) dan dilanjutkan dengan perakitan dan pengkajian paket teknologi spesifik lokasi.