Repository logo
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
Repository logo
  • Communities & Collections
  • All of Repositori
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "AGUSPUTRI, Mega Puspita"

Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Item
    Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
    (BBPMKP, 2025) AGUSPUTRI, Mega Puspita
    Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum. Laporan aksi perubahan ini disusun oleh Mega Puspita Agusputri sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Langkah pembentukan organisasi JDIH dilakukan melalui penataan struktur kelembagaan, penyusunan standar operasional prosedur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek penting dalam mendukung integrasi data hukum yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara terbuka. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan efektivitas layanan, keterpaduan informasi hukum antarunit kerja, serta terbangunnya sistem dokumentasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan adanya JDIH di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, diharapkan tercipta budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Laporan ini sekaligus menjadi model aksi perubahan yang dapat direplikasi di instansi lain dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Copyright © 2026 Kementerian Pertanian

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian

  • Cookie settings
  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback