Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali

Show simple item record

dc.contributor id-ID
dc.creator Tarigan, Herlina; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creator Simatupang, Pantjar; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date 2016-08-10
dc.date.accessioned 2019-02-25T02:18:21Z
dc.date.available 2019-02-25T02:18:21Z
dc.identifier http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860
dc.identifier 10.21082/akp.v12n2.2014.103-117
dc.identifier.uri http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6706
dc.description Di Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya. id-ID
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian en-US
dc.relation http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860/3207
dc.rights Copyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanian en-US
dc.source Analisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117 en-US
dc.source Analisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117 id-ID
dc.source 2549-7278
dc.source 1693-2021
dc.subject id-ID
dc.subject Undang-Undang; sumber daya; air; kelembagaan; subak; Bali id-ID
dc.title Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali id-ID
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type id-ID


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repositori


Browse

My Account