Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali

Simple item page
dc.contributorid-ID
dc.creatorTarigan, Herlina; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.creatorSimatupang, Pantjar; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date2016-08-10
dc.date.accessioned2019-02-25T02:18:21Z
dc.date.available2019-02-25T02:18:21Z
dc.descriptionDi Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya.id-ID
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860
dc.identifier10.21082/akp.v12n2.2014.103-117
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6706
dc.languageind
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860/3207
dc.rightsCopyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanianen-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117en-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117id-ID
dc.source2549-7278
dc.source1693-2021
dc.subjectid-ID
dc.subjectUndang-Undang; sumber daya; air; kelembagaan; subak; Baliid-ID
dc.titleDampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Baliid-ID
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeid-ID
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali.pdf
Size:
134.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Analisis Kebijakan Pertanian