Strategi pembangunan zona integritas sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
| dc.contributor.author | FATRIA, Yusep | |
| dc.contributor.other | PPMKP | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T03:54:24Z | |
| dc.date.available | 2021-02-22T03:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | RINGKASAN EKSEKUTIF Zona integritas merupakan merupakan role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Dalam konteks ini, tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu sendiri. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya karenanya efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai. Realita pembangunan zona Integritas (ZI) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan perkembangan yang cendrung stagnan bahkan menurun. Dari 10 unit kerja yang diusulkan,hanya 1 (satu) satuan kerja yang berhasil mendapat predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap pembangunan zona integritas pada Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi menunjukkan realita sebagai berikut : 1. Belum ada program pembangunan zona integritas yang terarah. 2. Pelayanan publik belum dilakukan secara optimal. Evidence pelayanan tidak sesuai dengan realita. 3. Belum ada reward bagi unit kerja yang mendapatkan predikat zona integritas Berdasarkan permasalahan diatas, pedoman pembangunan zona integritas yang terdiri dari pembangunan, penilaian, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan diharapkan menjadi jawaban masalah diatas sekaligus acuan bagi unit kerja baik tingkat eselon 1 maupun eselon 2 sehingga kegiatan kegiatan yang dilakukan terarah dan terukur. Dampaknya outcome program reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT meningkat. Karenanya, sudah saatnya Kementerian Desa PDTT melaksanakan pedoman pembangunan zona integritas yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Desa PDTT. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/11469 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | PPMKP | en_US |
| dc.subject | Reformasi Birokrasi | en_US |
| dc.subject | Integritas | en_US |
| dc.subject | Zona integritas | en_US |
| dc.subject | WBK=Wilayah Bebas Korupsi | en_US |
| dc.subject | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi | en_US |
| dc.subject | Laporan Proyek Perubahan | en_US |
| dc.subject | PKN=Pelatihan Kepemimpinan Nasional | en_US |
| dc.subject | PKN TK.II/17/2020 | en_US |
| dc.title | Strategi pembangunan zona integritas sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | en_US |
| dc.type | Book | en_US |