Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus di DKI Jakarta

Simple item page
dc.contributoren-US
dc.creatorSampeliling, Sostenis; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta
dc.creatorSitorus, Santun R.P.; Fakultas Pertanian IPB
dc.creatorNurisyah, Siti; Fakultas Pertanian IPB
dc.creatorPramudya, Bambang; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB
dc.date2016-08-18
dc.date.accessioned2019-02-25T02:18:21Z
dc.date.available2019-02-25T02:18:21Z
dc.descriptionRevitalisasi sektor pertanian pada dasarnya adalah menempatkan kembali arti pentingnya pertanian secara proporsional dan kontekstual, baik di perdesaan maupun perkotaan. Melihat kondisi pertanian di daerah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, dan hubungannya dengan berbagai masalah lingkungan, perlu dirancang dan dirumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan. Metode analisis yang digunakan adalah MDS (multi-dimensional scaling) dan teknik Rap-Ur-Agri (Rapid Appraisal for Urban Agriculture). Analisis faktor kunci menggunakan leverage factor yang diikuti dengan penentuan indeks keberkelanjutan dan skenario kebijakan pengembangan pertanian dengan menggunakan metode analisis prospektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengembangan pertanian perkotaan pada kondisi existing menunjukkan nilai indeks 48,70 persen atau kurang berkelanjutan. Faktor kunci keberlanjutan pertanian perkotaan mencakup empat aspek dan kebutuhan stakeholder mencakup empat aspek pengembangan sistem pertanian perkotaan. Kebijakan pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan dengan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan enam faktor kunci penentu keberlanjutan: (1) Luas pekarangan, (2) Pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan, (3) Penyuluhan dan kelembagaan pertanian, (4) Perluasan lahan/ruang usaha tani, (5) Kerjasama antar stakeholder, dan (6) Pemberian insentif pertanian. Opsi kebijakan adalah perluasan lahan/ruang usaha tani, pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan kelembagaan pertanian.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4091
dc.identifier10.21082/akp.v10n3.2012.257-267
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6708
dc.languageeng
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4091/3418
dc.rightsCopyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanianen-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian; 257-267en-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian; 257-267id-ID
dc.source2549-7278
dc.source1693-2021
dc.subjecten-US
dc.subjecten-US
dc.titleKebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus di DKI Jakartaen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeid-ID
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan- Studi Kasus di DKI Jakarta.pdf
Size:
241.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Analisis Kebijakan Pertanian