PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.)

Simple item page
dc.contributor.authorBASUKI, Teger
dc.contributor.authorSupriyadi Tirtosuprobo
dc.contributor.authorBalai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat
dc.contributor.otherBalai Penelitian Tanaman Tembakau dan Seraten_US
dc.date.accessioned2022-04-17T10:13:13Z
dc.date.available2022-04-17T10:13:13Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractSejak tahun 2005 harga BBM mengalami beberapa kali kenaikan karena Indonesia mengalami defisit BBM 17,8 juta kilo liter pada tahun 2004. Keadaan ini diperparah dengan makin rendahnya kemampuan APBN, sehingga makin rendah kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi harga BBM. Jumlah penduduk dan industri yang menggu-nakan BBM di masa mendatang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan cadangan BBM fosil yang tak terbarukan semakin tipis yang diperkirakan dalam waktu 17–20 tahun akan habis. Kondisi yang demikian ini mendorong upaya ke-ras pemerintah mencari sumber-sumber BBM alternatif yang dapat diperbarui seperti jarak pagar, kelapa, kelapa sawit, ketela pohon, tebu, dan jagung. Pengembangan jarak pagar ditekankan pada aspek teknis, sosial, ekonomi, dan ke-lembagaan masyarakat. Di Indonesia ada 2 macam kelembagaan masyarakat yaitu kelembagaan tradisi dan yang telah berkembang. Pengembangan jarak pagar diharapkan dapat memperkuat sistem kelembagaan tersebut sehingga dapat menekan pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat serta aspek lain dalam pengembangan suatu komodi-tas. Beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pengembangan jarak pagar yaitu kesetaraan, lebih bersifat informal, partisipatif, membangun komitmen yang kuat, dan mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam memecahkan dan menemukan solusi pemecahan masalah dalam upaya pengembangan jarak pagar sebagai usaha produktif. Pengembang-an lebih lanjut yaitu bentuk kemitraan dimana kondisi kemitraan yang sesuai ada 4 fungsi yaitu: wadah belajar sosial, media pengorganisasian perancangan, media pengembangan sosial, dan wadah untuk menggalang kegiatan monitoring dan evaluasi. Kebijakan pengembangan tanaman penghasil BBN yang ditempuh adalah penyediaan bahan baku dan pe-ngembangan tanaman, penyuluhan dan sosialisasi, penyediaan tanaman unggul, pengelolaan pascapanen dan pengolah-an hasil, serta pemasaran produk jarak pagar.en_US
dc.identifier.issn978-602-8299-04-6
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15625
dc.language.isoiden_US
dc.publisherBayumedia Publishingen_US
dc.relation.ispartofseries2008;
dc.subjectKelembagaan,en_US
dc.subjectpengembangan,en_US
dc.subjectjarak pagar,en_US
dc.subjectJatropha curcas L.,en_US
dc.titlePERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.)en_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
MP20(2) - Peran.pdf
Size:
128.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Makalah Penunjang : Pascapanen dan Sosial Ekonomi
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan