Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: “Apakah Agenda Mendesak?”

Simple item page
dc.contributoren-US
dc.creatorAshari, Ashari; Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
dc.date2016-08-26
dc.date.accessioned2019-02-25T02:18:11Z
dc.date.available2019-02-25T02:18:11Z
dc.descriptionProporsi penyaluran kredit lembaga perbankan nasional yang masih rendah ke sektor pertanian, memunculkan kembali wacana pendirian lembaga keuangan khusus untuk sektor pertanian. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang diusulkan oleh beberapa pihak adalah berupa bank pertanian. Tulisan ini berusaha mengemukakan beberapa pandangan tentang urgensi bank pertanian dan lembaga keuangan apa yang sesuai untuk membantu penyediaan modal bagi pelaku usaha sektor pertanian. Pembentukan bank pertanian masih menjadi bahan perdebatan baik di kalangan praktisi pertanian maupun perbankan. Perdebatan tersebut menyangkut definisi, efektivitas, sumber modal, cakupan pembiayaan, format bank, dan aspek teknis lainnya. Bagi pihak yang pro pembentukan bank pertanian menganggap bank pertanian akan dapat mengatasi kebutuhan modal yang besar, lebih fokus, mengurangi moral hazard kredit program, dan dapat mengakselerasi pembangunan sektor pertanian. Sementara pihak yang kontra menganggap bank spesialis tidak akan viable, memiliki ketergantungan dana dari pemerintah/lembaga donor, terisolasi dari lingkungan perbankan, dan dapat mendistorsi pasar kredit. Di samping itu pembentukan bank pertanian belum dapat menjamin efektivitas dan efisiensi dalam membiayai sektor pertanian serta memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Dengan kompleksitas pembentukan bank pertanian serta berdasarkan fakta bahwa pelaku usaha pertanian  umumnya petani menengah-kecil, maka lembaga keuangan khusus pertanian berbentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dipandang lebih sesuai menjadi sumber pembiayaan usahatani. LKM memiliki beberapa keunggulan diantaranya: kemudahan akses, proses lebih cepat, prosedur relatif sederhana, dekat dengan lokasi usaha, dan  pengelola LKM umumnya lebih memahami dan mengenal karakter petani.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4205
dc.identifier10.21082/akp.v8n1.2010.13-27
dc.identifier.urihttps://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6690
dc.languageeng
dc.publisherPusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanianen-US
dc.relationhttp://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4205/3548
dc.rightsCopyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanianen-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian; 13-27en-US
dc.sourceAnalisis Kebijakan Pertanian; Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian; 13-27id-ID
dc.source2549-7278
dc.source1693-2021
dc.subjecten-US
dc.subjecten-US
dc.titlePendirian Bank Pertanian di Indonesia: “Apakah Agenda Mendesak?”en-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeid-ID
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Pendirian Bank Pertanian di Indonesia- “Apakah Agenda Mendesak-”.pdf
Size:
479.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
0 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Analisis Kebijakan Pertanian