Repositori Kementerian Pertanian

Repositori Publikasi Kementerian Pertanian merupakan kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup Kementerian Pertanian. Publikasi terdiri dari:

  • terbitan berkala ilmiah (scientific journal, scientific periodical)
  • berkala semi ilmiah (semi populer jurnal)
  • tidak berkala (leaflet, poster, infografis)

Repositori dikelola oleh Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi ilmiah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik Kementerian Pertanian dalam penyediaan informasi pertanian.

Guna meningkatkan mutu layanan yang lebih baik, kami mengharap kesediaan Saudara berkenan mengisi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait layanan Repositori Publikasi Kementerian Pertanian pada link berikut ini https://pustaka.bppsdmp.pertanian.go.id/surveypustakadigital/.

Image by nikitabuida on Freepik
 

Recent Submissions

Item
Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Syafa'at, Nizwar; Mardianto, Sudi; Simatupang, Pantjar
Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional, (b) Penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu negara, (c) Penghasil devisa, (d) Pendorong tumbuhnya sektor industri, dan (e) Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tidak terbantahkan bahwa sektor pertanian menjadi penyangga ekonomi nasional pada saat krisis ekonomi. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyedia lapangan kerja nasional terbesar yaitu lebih dari 40 persen kesempatan kerja nasional berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.66-77
Item
Kebijakan Pengembangan Pengolahan Kelapa Sawit Skala Kecil (Mini Plant)
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit yang diterapkan pemerintah selama ini adalah mengembangkan usaha budidaya (on-farm) sekaligus dengan pengembangan usaha pengolahannya (off-farm). Kebijakan tersebut hingga kini terus berlanjut, sehingga pengembangan bisnis kelapa sawit yang teraplikasi di lapangan hampir sepenuhnya diprakarsai perusahaan-perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.54-65
Item
Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Sawit, M. Husein
Sejak Januari 1995, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan anggota WTO telah menjalankan reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan mengacu kepada Perjanjian Pertanian atau Agreement on Agriculture WTO. Ada tiga elemen kebijakan penting dalam Perjanjian Pertanian, yaitu: Akses Pasar, Bantuan Domestik, dan Subsidi Ekspor. Ketiganya disebut sebagai pilar yang saling terkait. Tidaklah bijaksana, apabila seseorang memandang perjanjian itu hanya melulu pada aspek akses pasar, tetapi mengabaikan pilar yang lainnya. Subsidi ekspor barang pertanian yang dilakukan oleh suatu negara, misalnya, akan berdampak luas terhadap pasar ekspornya. Selanjutnya tindakan itu dapat berpengaruh buruk terhadap daya saing ekspor untuk negara yang tidak melakukannya. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.42-53
Item
Analisis Kebijakan Tarif Jagung antara Petani Jagung dan Peternak
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Yusdja, Yusmichad; Agustian, Adang
Jagung merupakan salah satu komoditi perdagangan dunia yang sangat penting sebagai bahan makanan manusia dan bahan baku pakan ternak dan hanya beberapa negara saja yang menjadi produsen utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut U.S. Grains Council1, sekitar 2,5 juta ton jagung dipakai untuk pakan ternak dan 3,9 juta ton untuk pangan dan lainnya, sementara di negara Asean dari total pemakaian jagung sebesar 18,6 juta ton, sebanyak 13,9 juta ton (75%) digunakan untuk pakan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jagung yang belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri khususnya untuk pabrik pakan. Arah produksi jagung di Indonesia pada dasarnya adalah pada kebutuhan konsumsi manusia. Telah lama diketahui bahwa beberapa daerah penghasil jagung utama seperti Madura, NTT dan Jawa Timur memproduksi jagung sebagai makanan pokok. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.24-41
Item
Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003-03) Simatupang, Pantjar
Hampir semua negara memiliki departemen pertanian yang berarti memiliki kebijakan pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan seorang ekonom pertanian terkemuka mengatakan: agricultural policy is ubiquitous and contentious. Kutipan ini mengungkapkan sifat umum kebijakan pertanian (termasuk perikanan) yang agak paradoksal; ada dimana-mana namun selalu kontraversial. Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan selalu dapat dijustifikasi dengan argumen yang saling bertentangan dan dampaknya bersifat dilematis. Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau Political Economic Seeking Transfers (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik kontraversial. Sifat yang paradoksal itulah yang menjadi alasan pokok kenapa kebijakan pertanian harus dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang komprehensif. DOI: https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.1-23