Repositori Kementerian Pertanian

Repositori Publikasi Kementerian Pertanian merupakan kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup Kementerian Pertanian. Publikasi terdiri dari:

  • terbitan berkala ilmiah (scientific journal, scientific periodical)
  • berkala semi ilmiah (semi populer jurnal)
  • tidak berkala (leaflet, poster, infografis)

Repositori dikelola oleh Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi ilmiah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik Kementerian Pertanian dalam penyediaan informasi pertanian.

Guna meningkatkan mutu layanan yang lebih baik, kami mengharap kesediaan Saudara berkenan mengisi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait layanan Repositori Publikasi Kementerian Pertanian pada link berikut ini https://pustaka.bppsdmp.pertanian.go.id/surveypustakadigital/.

Image by nikitabuida on Freepik
 

Communities in Repositori

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

No Thumbnail Available
Item
Thumbnail Image
Item
Peningkatan efektifitas pemeliharaan peralatan pamantauan melalui sistem digitalisasi dan monitoring di Srasiun Bakamla Batam : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2025) LESTARI, Margaretha Kirana
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan besar dalam menjaga keamanan maritim, khususnya di wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka. Stasiun Bakamla Batam, sebagai salah satu ujung tombak pengawasan laut, ditunjang oleh peralatan pemantauan seperti Radar, AIS receiver, Long Range Camera, dan Alat Komunikasi. Namun, efektivitas peralatan tersebut sering terkendala akibat sistem pemeliharaan yang masih manual, reaktif, serta tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menurunkan kesiapan operasional dan menghambat fungsi pengawasan. Rancangan aksi perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemeliharaan peralatan pemantauan melalui digitalisasi dan monitoring di Stasiun Bakamla Batam. Metode yang digunakan meliputi identifikasi isu prioritas, analisis akar masalah dengan Fishbone, penentuan alternatif solusi menggunakan metode Mc. Namara, serta perumusan strategi implementasi berbasis Business Model Canvas. Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi utama adalah penerapan sistem digitalisasi pemeliharaan dengan fitur pencatatan otomatis, notifikasi jadwal, serta monitoring kondisi peralatan secara real-time. Implementasi sistem digitalisasi ini diharapkan memberikan manfaat signifikan, antara lain peningkatan kesiapan operasional peralatan, efisiensi biaya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas layanan publik Bakamla RI dalam mendukung keamanan dan keselamatan laut. Selain itu, sistem ini bersifat replikasi, berkelanjutan, serta sejalan dengan kebijakan transformasi digital pemerintahan berbasis elektronik.
Thumbnail Image
Item
Pengembangan Sistem Pelayanan Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terintegrasi dan ramah dsabilitas : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2025) GINTING, Kin Isura
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pelayanan hukum yang adil dan inklusif. Namun, sistem pelayanan konsultasi hukum acara yang ada masih belum terintegrasi, serta belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan layanan, kurangnya dokumentasi, serta keterbatasan akses informasi bagi kelompok rentan. Aksi perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pelayanan Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang Terintegrasi dan Ramah Disabilitas sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, pembangunan sistem informasi berbasis web, serta pelaksanaan coaching clinic bagi pegawai dalam memberikan layanan inklusif. Sistem yang dikembangkan dilengkapi dengan fitur aksesibilitas universal seperti tampilan ramah pembaca layar, bahasa isyarat, dan antarmuka yang mudah diakses oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis PESTEL, metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), serta McNamara Filtering untuk menentukan isu prioritas dan solusi inovatif. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya SOP pelayanan ramah disabilitas, terbentuknya sistem informasi konsultasi hukum acara berbasis digital yang efisien, serta meningkatnya kompetensi pegawai dalam memberikan layanan yang setara bagi semua pihak. Melalui aksi perubahan ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan inklusif, sekaligus memperkuat citra lembaga sebagai penjaga hak konstitusional dan pelindung hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Thumbnail Image
Item
Penyusunan Pedoman Penggunaan Aplikasi Jaring SKIE (Sistem Komunikasi Informasi Ekstranet) di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2025) ISPRIYANTO
Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, aman dan transparan, Kemenko Polkam memerlukan media pengiriman dokumen/surat khususnya yang berklasifikasi rahasia dan terbatas yang aman, cepat, tepat serta efektif. Kondisi saat ini pengiriman naskah dinas berklasifikasi rahasia maupun terbatas belum dapat diakomodir dalam aplikasi SRIKANDI dan masih menggunakan media komunikasi massa seperti surat elektronik atau aplikasi perpesanan instan seperti whatsapp, maupun secara konvensional oleh kurir. Hal ini menimbulkan resiko terjadinya kebocoran informasi serta keterlambatan dalam proses penyampaiannya. Untuk mendukung program transformasi digital, kebutuhan integrasi proses bisnis, dan penguatan keamanan informasi yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kemenlu bekerjasama dengan BSSN membangun sebuah aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Ekstranet yang disingkat SKIE untuk memfasilitasi dan mempercepat koordinasi antara Kemenlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri serta Kementerian dan Lembaga. Saat ini aplikasi tersebut telah digunakan oleh 29 Kementerian dan Lembaga termasuk Kemenko Polkam dan 133 Perwakilan RI di seluruh dunia. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan Kementerian maupun Lembaga yang telah tergabung dalam jaringan untuk pengiriman produk naskah dinasnya yang berklasifikasi rahasia dan terbatas. Untuk Pemanfaatan Aplikasi SKIE di Kemenko Polkam sebagai sarana untuk pengiriman dan penerimaan surat dinas bersifat rahasia dan terbatas perlu diatur tata cara pelaksanaan melalui penetapan Surat Edaran Kepala Biro Umum sebagai Pedoman Operasional Penggunaan Aplikasi SKIE di Kemenko Polkam
No Thumbnail Available
Item
Peningkatan akses informasi hukum melalui modernisasi tampilan dan penambahan Fitur Putusan padan laman Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis Se-ASIA : Laporan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
(BBPMKP, 2025) APRIYANTI, Indah
Laporan aksi perubahan berjudul “Peningkatan Akses Informasi Hukum melalui Modernisasi Tampilan dan Penambahan Fitur Putusan pada Laman Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC)” ini merupakan inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai Sekretariat Tetap AACC untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang informasi hukum konstitusional. Sebelum perubahan, laman AACC (aacc-asia.org) memiliki keterbatasan dalam tampilan dan sistem pencarian putusan, sehingga menghambat akses publik dan akademisi. Melalui aksi perubahan ini, dilakukan modernisasi desain laman dengan pendekatan user experience design serta penambahan fitur putusan konstitusi untuk mempercepat akses informasi hukum lintas negara anggota. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif antara Biro Humas dan Protokol dalam hal ini Bagian Sekretariat Tetap AACC & Kerjasama Luar Negeri dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,. Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan internasional di Korea Selatan dan Turki, serta empat pelatihan ASN Berpijar LAN RI tentang transformasi digital, kecerdasan buatan, literasi digital, dan keamanan siber. Sinergi antara peningkatan kapasitas SDM dan inovasi sistem menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Capaian utama meliputi: (1) modernisasi layanan publik digital yang lebih interaktif dan responsif; (2) penguatan kolaborasi kelembagaan lintas unit dan negara; serta (3) peningkatan kompetensi kepemimpinan digital ASN. Diseminasi internal dilaksanakan pada 29 September 2025 kepada Sekretaris Jenderal, pejabat eselon, dan pegawai MKRI, sedangkan diseminasi eksternal akan dilakukan setelah tahap uji coba sistem selesai. Hasil pemetaan menunjukkan peningkatan signifikan dukungan stakeholder, di mana Sekretaris Jenderal dan 22 negara anggota AACC kini menjadi promotors aktif. Aksi perubahan ini menegaskan peran MKRI sebagai pelopor transformasi digital peradilan konstitusi di Asia serta mendorong terbentuknya birokrasi publik yang adaptif, transparan, dan kolaboratif.